PEKANBARU - Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Rezita Meylani membuka kegiatan Pembekalan Awal Masa Jabatan 65 Kepala Desa Terpilih Tahun 2021 di Pekanbaru, belum lama ini.
Turut hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setdakab Inhu Syahrudin, Asisten III Administrasi Umum Setdakab Inhu Erlina Wahyuningsih, Inspektur Inhu Boyke David Elman Sitinjak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Inhu Roma Doris, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Riswidiantoro, Pimpinan Cabang Bank Riau Air Molek Benny Saputra, dan para camat se-Kabupaten Inhu.
Kepala Dinas (Kadis) PMD Inhu Roma Doris menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal ilmu kepada kepala desa terpilih agar dapat menghadapi permasalahan yang terjadi selama menjadi pemimpin. "Kegiatan ini selama tiga hari, mulai 17 sampai 20 Mei 2022," kata Kadis PMD.
Sementara itu, Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani mengapresiasi kegiatan yang ditaja oleh Dinas PMD Inhu ini.
"Sanya sangat mengapresiasi kegiatan pembekalan ini, karena menjadi pemimpin masyarakat tidaklah mudah. Banyak permasalahan yang akan dihadapi, salah satunya adalah era disrupsi yaitu era banyaknya penemuan baru yang membawa perubahan besar diberbagai aspek kehidupan. Salah satu dampaknya pelayanan publik," kata Bupati dilansir dari riaukarya.com, Senin (23/5/2022).
Bupati perempuan termuda di Indonesia ini juga menyampaikan, beberapa hal yang dapat dilakukan kepala desa dalam menghadapi era disrupsi yaitu dengan terus meningkatkan kualitas SDM, melakukan transformasi digital dan berinovasi.
"Saya berharap jika tiga langkah tersebut dijalankan secara serentak, maka visi misi kita menuju Inhu cemerlang akan lebih mudah dan cepat tercapai," harap Rezita.
Rezita berpesan kepada kepala desa yang mengikuti pembekalan agar senantiasa mematuhi rambu kewenangan dan aturan perundang-undangan dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Selain itu, ia mengajak untuk selalu bersinergi dengan BPD di desa masing-masing sebagai bagian dari satu kesatuan pemerintahan desa dan selalu intensif berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan serta OPD di tingkat Kabupaten.