SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli mempertanyakan kepastian sumber pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu. Pemerintah pusat diminta tidak hanya mengumumkan kebijakan, tetapi juga menjelaskan siapa yang akan menanggung konsekuensi anggarannya.
Afni menyambut positif rencana peralihan tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan itu masih menyisakan persoalan mendasar, terutama terkait pembiayaan gaji, tunjangan, serta mekanisme administrasi kepegawaian.
"Alhamdulillah, ada kabar gembira bahwa pemerintah pusat sudah mengumumkan PPPK paruh waktu seluruhnya akan dijadikan PPPK penuh waktu. Ini merupakan satu progres. Pertanyaannya, siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya?" kata Afni, pekan lalu.
Persoalan tersebut menjadi penting karena belanja pegawai Pemkab Siak saat ini telah mencapai 47,77 persen dari total belanja daerah. Dari sekitar 16 ribu lebih pegawai, terdapat 4.800 PNS, sementara lebih dari 11 ribu lainnya merupakan PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan tenaga non-ASN.
Pemkab Siak setiap bulan mengalokasikan sekitar Rp19,6 miliar untuk membayar gaji PPPK. Dalam setahun, kebutuhan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp275 miliar, belum termasuk tunjangan yang melekat pada penghasilan pegawai.
Afni menilai, jika seluruh PPPK paruh waktu beralih menjadi penuh waktu, pemerintah daerah membutuhkan kepastian apakah pembiayaannya akan dialihkan ke APBN atau tetap menjadi tanggung jawab APBD.
"Beberapa tahun terakhir ternyata dibayar daerah. Jika semua jadi PPPK penuh waktu, pertanyaannya, siapa yang akan membayar gaji mereka? Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat," katanya.
Ketidakjelasan tersebut dinilai berisiko mempersempit ruang fiskal daerah. Apalagi, transfer ke daerah mengalami tekanan, sementara Siak juga menghadapi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas lebih dari 72 persen.
Afni mengingatkan, kebijakan pengangkatan pegawai harus disertai dukungan anggaran. Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya dibebani kewajiban baru tanpa kejelasan sumber pembiayaan.
"Kalau yang keluar hanyalah kebijakan dan kertas kerja tanpa diikuti dengan uangnya, ini menjadi tantangan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah seharusnya juga diiringi dengan anggarannya," tegasnya.
Karena belum ada kepastian, Pemkab Siak untuk sementara tetap memasukkan anggaran gaji PPPK dalam rancangan APBD 2027. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi kemungkinan pembiayaan tetap dibebankan kepada pemerintah daerah.
Afni berharap pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk teknis sebelum batas akhir pengesahan APBD pada 30 November 2026. Kepastian tersebut diperlukan agar pemerintah daerah tidak salah menyusun anggaran dan hak-hak PPPK tetap terlindungi.