SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat memastikan dukungan anggaran sebelum menerapkan kebijakan peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia tidak ingin pemerintah daerah kembali menghadapi persoalan akibat kebijakan yang diumumkan tanpa kejelasan realisasi pembiayaan.
Afni mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan pengalaman pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) daerah sebelumnya. Saat itu, pemerintah pusat menyampaikan adanya alokasi sekitar Rp20 triliun untuk pembayaran THR ASN daerah melalui komponen Dana Alokasi Umum (DAU).
Namun, menjelang jadwal pembayaran, anggaran yang diharapkan pemerintah daerah belum tersedia sebagaimana dipahami sebelumnya. Akibatnya, Pemkab Siak harus mengandalkan kemampuan APBD untuk memenuhi kewajiban tersebut.
"Alhamdulillah, di tengah kondisi yang begitu sulit, kami masih diberikan kemampuan membayarkan THR ASN dan PPPK. Bahkan, untuk pertama kalinya PPPK paruh waktu juga mendapatkan THR dengan nilai hampir Rp40 miliar. Itu murni dibayarkan dari APBD Kabupaten Siak," kata Afni, baru-baru ini.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan Afni meminta kepastian pembiayaan dalam rencana pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurutnya, pengumuman kebijakan tidak cukup tanpa regulasi dan alokasi anggaran yang jelas.
Ia mempertanyakan apakah gaji dan tunjangan PPPK penuh waktu nantinya menjadi tanggung jawab APBN atau tetap dibebankan kepada pemerintah daerah. Persoalan ini dinilai krusial karena belanja pegawai Siak telah mencapai 47,77 persen dari total belanja daerah.
Pemkab Siak saat ini membutuhkan sekitar Rp19,6 miliar setiap bulan atau Rp275 miliar per tahun untuk membayar gaji PPPK. Beban tersebut belum termasuk tunjangan dan kebutuhan kepegawaian lainnya.
Afni menilai, apabila pemerintah pusat menetapkan kebijakan baru tanpa mengiringinya dengan dukungan fiskal, pemerintah daerah akan menghadapi tekanan anggaran yang semakin besar. Terlebih, Siak juga mengalami penurunan DBH Migas lebih dari 72 persen.
"Kalau yang keluar hanyalah kebijakan dan kertas kerja tanpa diikuti dengan uangnya, ini menjadi tantangan. Namanya otonomi daerah, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya juga diiringi dengan anggarannya," tegasnya.
Karena belum memperoleh petunjuk teknis, Pemkab Siak tetap mengalokasikan anggaran gaji PPPK dalam rancangan APBD 2027. Langkah ini diambil untuk mencegah risiko keterlambatan pembayaran apabila pemerintah pusat ternyata tidak menanggung pembiayaan tersebut.
Afni berharap pemerintah pusat tidak mengulangi ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan anggaran. Ia meminta kepastian pendanaan diberikan sebelum APBD 2027 disahkan agar hak PPPK tidak bergantung pada asumsi dan janji pembiayaan.