Latest Posts

Tata Letak Lapak Pasar Higienis Pekanbaru Ditata Ulang Sebelum Relokasi

Sat, 14 Nov 2026 18:53:39 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menata ulang posisi lapak pedagang di Pasar Higienis Jalan Teratai, sebelum proses relokasi dilakukan. Penataan diperlukan untuk memastikan kapasitas pasar mencukupi dan setiap pedagang memiliki akses yang layak.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, penataan lapak menjadi salah satu poin penting dalam penilaian kesiapan pasar bersama sejumlah instansi terkait.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ditugaskan merapikan kembali tata letak pedagang. Penempatan lapak harus memperhatikan daya tampung kawasan sekaligus kenyamanan pedagang dalam menjalankan aktivitas jual beli.

Ingot menegaskan, pengaturan tersebut tidak sekadar memastikan seluruh pedagang mendapatkan tempat. Akses menuju setiap meja atau lapak juga harus diperhatikan agar tidak menghambat aktivitas perdagangan.

"Dengan penataan yang tepat, jalur di dalam pasar diharapkan tetap bisa dilalui dan tidak terganggu oleh penempatan lapak yang terlalu rapat," kata Ingot, Sabtu (14/11/2026).

Selain penataan pedagang, pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan pihak yang berbatasan dengan kawasan pasar terkait pengaturan pagar yang tersambung. Ketentuan mengenai batas dan pengaturannya masih dibahas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ingot juga memastikan kebutuhan fasilitas dasar diperiksa secara bersamaan. PDAM telah melakukan peninjauan untuk kebutuhan air bersih, sedangkan Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan PLN mengenai kebutuhan daya dan jaringan listrik.

Aspek keamanan turut disiapkan dengan melibatkan Satpol PP. Pengamanan diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan setelah pedagang menempati lokasi baru.

Di sisi lain, pekerjaan fisik berupa penyemenan dan pemadatan kawasan masih harus dituntaskan. Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti relokasi karena masih menunggu penyelesaian tahapan tersebut.(nov)

Markarius Minta Siswa Pendidikan Nonformal Dibekali Pengetahuan Bahaya Narkoba

Sat, 14 Nov 2026 16:15:36 +0700

PEKANBARU - Ancaman penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyasar peserta didik di sekolah formal. Siswa yang menempuh pendidikan nonformal juga dinilai perlu mendapat perhatian dan perlindungan agar tidak menjadi sasaran peredaran narkotika.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar menegaskan pentingnya memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada seluruh peserta didik, termasuk mereka yang mengikuti pendidikan nonformal.

Menurut Markarius, pengetahuan tentang narkoba harus menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran peserta didik terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran barang terlarang tersebut.

Ia menilai, peserta didik di lembaga pendidikan nonformal memiliki hak yang sama untuk memperoleh edukasi dan perlindungan dari ancaman narkoba.

Karena itu, upaya pencegahan tidak boleh hanya berfokus pada lingkungan sekolah formal. Lembaga pendidikan nonformal juga perlu dilibatkan dalam membangun lingkungan belajar yang aman.

Markarius mengingatkan, peredaran narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda. Tanpa pemahaman yang memadai, peserta didik berisiko terpengaruh lingkungan yang mendorong penyalahgunaan narkotika.

Edukasi sejak dini dinilai penting agar peserta didik mampu mengenali bahaya narkoba, memahami dampaknya, serta memiliki keberanian untuk menjauhi penyalahgunaan maupun peredarannya.

Selain memberikan pengetahuan, perlindungan terhadap peserta didik juga harus menjadi perhatian. Lingkungan pendidikan diharapkan tidak menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan sebagai tempat masuknya pengaruh narkoba.

Markarius berharap seluruh pihak terkait, termasuk pengelola lembaga pendidikan nonformal, ikut mengambil peran dalam memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Menurutnya, perlindungan generasi muda dari narkoba membutuhkan perhatian bersama. Pendidikan dan pengawasan harus berjalan beriringan agar peserta didik dapat belajar dengan aman serta memiliki bekal untuk menghadapi ancaman narkotika.

Pemko Pekanbaru Bidik Cakupan BIAS 95 Persen, Sasar Anak Usia Sekolah

Sat, 14 Nov 2026 16:01:11 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membidik cakupan 95 persen dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahap kedua pada November 2026. Target tersebut menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam memastikan anak usia sekolah dasar mendapatkan perlindungan melalui imunisasi lanjutan.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, BIAS merupakan program Kementerian Kesehatan yang menyasar anak-anak usia sekolah dasar. Program ini bertujuan memperkuat kekebalan tubuh anak terhadap sejumlah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Menurut Markarius, imunisasi lanjutan penting diberikan meskipun anak sebelumnya telah menerima imunisasi dasar. Perlindungan terhadap penyakit tertentu perlu diperkuat sesuai tahapan usia dan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menargetkan pelaksanaan tahap kedua ini menjangkau sebanyak mungkin sasaran. Cakupan 95 persen diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan imunisasi di sekolah-sekolah.

Program BIAS menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Selain melindungi penerima imunisasi, cakupan yang tinggi juga penting untuk memperkuat perlindungan kesehatan di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan imunisasi di sekolah diharapkan memudahkan petugas kesehatan menjangkau sasaran. Dengan demikian, anak-anak tidak harus seluruhnya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi.

Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan orang tua. Keterlibatan orang tua diperlukan agar anak yang menjadi sasaran tidak melewatkan jadwal imunisasi.

Markarius berharap tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan hanya karena kurangnya informasi mengenai program tersebut. Sosialisasi kepada orang tua dan pihak sekolah menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaannya.

Markarius menegaskan, BIAS bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas kesehatan generasi muda. Karena itu, pelaksanaannya perlu mendapat perhatian bersama.

Investasi Pekanbaru Tembus Rp9,28 Triliun, Ekonomi Tumbuh 7,3 Persen

Sat, 14 Nov 2026 13:07:05 +0700

PEKANBARU - Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mencapai 7,3 persen dengan realisasi investasi sebesar Rp9,28 triliun sepanjang Januari-September 2026. Kinerja tersebut mengantarkan Pemko Pekanbaru meraih juara pertama kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam penghargaan Kemendagri 2026.

Penghargaan diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Medan, Rabu (11/11/2026) malam. Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menerima langsung penghargaan tersebut.

Selain predikat juara pertama, Pemko Pekanbaru memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp2 miliar. Penghargaan ini diberikan atas kinerja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat aktivitas usaha.

Realisasi investasi Rp9,28 triliun tersebut turut menyerap 8.534 tenaga kerja Indonesia. Sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan tercatat menjadi sejumlah sektor penopang aktivitas ekonomi di ibu kota Provinsi Riau itu.

Kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak hanya mengukur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga pelaksanaan sembilan langkah konkret percepatan ekonomi daerah.

Penilaian tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah meningkatkan investasi, membuka kesempatan kerja, serta memperkuat perputaran ekonomi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi kepada daerah penerima penghargaan, termasuk Pekanbaru. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Agung mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Pekanbaru. Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ujar Agung.

Pencapaian tersebut menjadi penghargaan ketiga yang diraih Pekanbaru dalam tiga penyelenggaraan apresiasi Kemendagri sepanjang 2026. Sebelumnya, Pekanbaru meraih juara II kategori Penurunan Kemiskinan dan Stunting di Palembang serta juara II Implementasi Program 3 Juta Rumah di Batam.

Agung menegaskan, pemerintah kota akan mendorong program pembangunan yang tepat sasaran dan penggunaan APBD secara efektif. Ia berharap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Capella Honda Perkuat Edukasi Safety Riding, Keselamatan Tak Cukup Andalkan Keterampilan

Sat, 14 Nov 2026 11:52:26 +0700

PEKANBARU - Keselamatan berkendara masih menjadi pekerjaan penting di tengah tingginya mobilitas pengguna sepeda motor. Edukasi mengenai teknik berkendara yang aman dinilai perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya mampu mengendarai kendaraan, tetapi juga memahami risiko di jalan raya.

Hal itu menjadi perhatian PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) melalui kampanye keselamatan berkendara #Cari_Aman. Edukasi tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat.

Manager Sales Capella Honda Jonny Winata mengatakan, tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada penjualan sepeda motor dan layanan purnajual. Capella Honda juga memiliki peran dalam memberikan edukasi keselamatan berkendara.

"Capella Honda bukan saja fokus di penjualan atau after sales, tetapi turut bertanggung jawab menjadi pelopor #Cari_Aman dalam berkendara melalui edukasi dan praktik safety riding," ujar Jonny, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, program Safety Riding Honda merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Sinergi Bagi Negeri yang dijalankan PT Astra Honda Motor (AHM) bersama jaringan main dealer di seluruh Indonesia.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Edukasi tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga penerapan teknik berkendara yang benar.

Dalam edukasi keselamatan, Honda turut menekankan prinsip 5P+ yang meliputi penggunaan perlengkapan berkendara sesuai standar, memperhatikan kondisi kanan dan kiri saat melintasi persimpangan, serta menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan.

Pengendara juga diingatkan untuk memeriksa situasi sebelum mendahului dan mematuhi rambu lalu lintas. Penerapan kebiasaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengantisipasi potensi bahaya selama perjalanan.

Instruktur Safety Riding Honda Steven VHS Simarmata menegaskan, bahwa keselamatan harus menjadi prioritas setiap kali berkendara. Menurutnya, kedisiplinan pengendara tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya.

"Jika kita disiplin, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan pengguna jalan lain yang menunggu pulang ke rumah dengan selamat," kata Steven.

Jonny menambahkan, edukasi keselamatan perlu diimbangi dengan kebiasaan memeriksa kesiapan sebelum berkendara. Pengguna sepeda motor harus memastikan kondisi fisik prima, perlengkapan keselamatan lengkap, serta kendaraan dalam keadaan layak jalan.

Melalui edukasi dan praktik safety riding, Capella Honda berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas semakin meningkat. Kampanye #Cari_Aman diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, tetapi diterapkan sebagai kebiasaan dalam setiap perjalanan.

Asuransi Astra Buana Belum Transparan soal Persentase Premi yang Dibebankan ke Konsumen FIFGROUP

Sat, 14 Nov 2026 09:45:00 +0700

PEKANBARU - Persentase biaya asuransi yang dibebankan kepada konsumen saat membeli sepeda motor baru melalui pembiayaan FIFGROUP masih belum mendapat penjelasan dari pihak PT Asuransi Astra Buana.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai berapa persen nilai asuransi yang harus dibayar konsumen setiap kali menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan kendaraan.

Informasi tersebut penting diketahui konsumen. Sebab, biaya asuransi menjadi salah satu komponen dalam pembiayaan sepeda motor yang dapat memengaruhi total kewajiban pembayaran.

Saat ditemui di kantor FIFGROUP Pekanbaru 1, Jumat (13/11/2026), Petugas PT Asuransi Astra Buana, Rafliansyah mengatakan dirinya perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim senior untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

"Koordinasi dulu dengan tim senior saya, Bang. Sabtu atasan juga libur," ujarnya.

Rafliansyah kemudian menyampaikan bahwa hingga saat itu dirinya belum menerima informasi dari tim senior terkait besaran persentase asuransi yang ditanyakan.

Ia meminta agar konfirmasi kembali dilakukan pada Senin mendatang setelah berkoordinasi dengan pihak terkait.

Belum adanya penjelasan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai transparansi komponen biaya asuransi dalam kontrak pembiayaan sepeda motor baru. Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai besaran premi dan dasar perhitungannya sebelum menyetujui perjanjian.

Tiga Menteri Dijadwalkan ke Rohil, SPBUN Nelayan dan Ekspor ke Malaysia Diluncurkan

Sat, 07 Nov 2026 16:38:35 +0700

ROKAN HILIR - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) mematangkan persiapan menyambut kedatangan tiga menteri pada 16 November 2026. Kunjungan tersebut dijadwalkan menjadi momentum peluncuran operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) sekaligus pelepasan ekspor perdana produk koperasi ke Malaysia.

Tiga menteri yang dijadwalkan hadir yakni Menteri Koperasi, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Menteri Perdagangan.

Persiapan agenda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan secara virtual yang dipimpin Sekretaris Daerah Rohil, Sarman Syahroni, Jumat (6/11/2026). Rapat melibatkan kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Riau.

Agenda utama dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026), dengan peluncuran SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana Kabupaten Rokan Hilir dan pelepasan ekspor perdana produk koperasi ke Malaysia.

Sarman mengatakan, kunjungan tiga menteri tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah, terutama sektor perikanan dan perkebunan yang memiliki potensi ekspor.

"Ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa bagi Bagansiapiapi dan Rokan Hilir secara umum untuk menggerakkan perekonomian, khususnya dari sektor hasil laut dan ekspor hasil perkebunan ke luar negeri," ujarnya seusai rapat.

Untuk mendukung agenda tersebut, Pemkab Rohil mulai membenahi sejumlah kebutuhan teknis, termasuk akses jalan menuju lokasi kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum telah diinstruksikan memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan agar dapat dilalui rombongan kementerian dan tamu undangan.

Pemkab Rohil juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kebersihan dan kesiapan lingkungan di sekitar lokasi acara.

Sarman menyatakan pemerintah daerah siap menyambut rombongan kementerian dan berharap kegiatan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni peresmian, tetapi juga membuka peluang pemasaran produk koperasi ke pasar internasional serta memperkuat dukungan terhadap aktivitas nelayan di Rokan Hilir.

Politeknik Mulia Rokan Hadir, Rohil Siapkan SDM untuk Industri Sawit dan Migas

Thu, 05 Nov 2026 16:33:20 +0700

ROKAN HILIR - Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mulai memperkuat pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri daerah. Bupati Rohil H Bistamam meresmikan Politeknik Mulia Rokan sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan gedung kampus permanen di Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Rabu (4/11/2026).

Kehadiran perguruan tinggi tersebut diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri, terutama sektor perkebunan kelapa sawit dan minyak dan gas bumi (migas).

Ketua Yayasan Politeknik Mulia Rokan, H Yulizar, mengatakan pendirian kampus dilatarbelakangi potensi ekonomi Rohil yang besar di sektor perkebunan dan migas. Karena itu, pendidikan dirancang lebih menitikberatkan pada kemampuan praktik dibandingkan teori.

Komposisi kurikulum ditetapkan 60 persen praktik dan 40 persen teori. Skema tersebut diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan perusahaan dan dunia kerja.

Pada tahap awal, Politeknik Mulia Rokan telah mengantongi izin operasional untuk dua program studi, yakni Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dan Teknologi Komunikasi Digital.

Pengembangan program studi lainnya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan proses perizinan dan kebutuhan pasar industri.

Peresmian kampus dan peletakan batu pertama pembangunan gedung permanen tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi X Dr Hj Karmila Sari, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau H Erisman Yahya yang mewakili Plt Gubernur Riau, serta Kepala LLDIKTI Wilayah XVII Dr H Nopriadi.

Hadir pula anggota DPRD Riau Ali Rahmat Harahap dan Darmalis, jajaran Forkopimda Rohil, Sekda Rohil Sarman Syahroni, perwakilan Kejaksaan Negeri Rohil, pimpinan perusahaan, dan tokoh masyarakat.

Pembangunan Politeknik Mulia Rokan diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang.

Hari Pahlawan, Honda Ingatkan Pengendara Utamakan Keselamatan Lewat 5P+

Fri, 13 Nov 2026 09:47:43 +0700

PEKANBARU - Semangat Hari Pahlawan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan mengangkat senjata. Di jalan raya, kepahlawanan dapat dimulai dari kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan kepedulian menjaga keselamatan sesama pengguna jalan.

Momentum Hari Pahlawan dimanfaatkan Honda untuk mengajak masyarakat membangun budaya berkendara aman melalui kampanye #Cari_Aman. Salah satu langkah yang ditekankan adalah penerapan prinsip dasar keselamatan berkendara 5P+.

Instruktur Safety Riding Honda Steven VHS Simarmata mengatakan, keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab setiap pengguna jalan. Disiplin dan kepedulian menjadi kunci untuk mencegah kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

"Menjadi pahlawan di jalan raya itu tidak rumit. Dimulai dari komitmen untuk selalu #Cari_Aman bagi diri sendiri dan orang lain. Prinsip 5P+ adalah fondasi utama yang wajib diterapkan setiap kali naik motor," ujar Steven saat ditemui di Safety Riding Center PT Capella Honda, Garuda Sakti, Kampar.

Ia menjelaskan, prinsip 5P+ mencakup lima kebiasaan utama yang harus diperhatikan pengendara sepeda motor. Pertama, menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, jaket, dan sarung tangan sesuai standar.

Kedua, memperhatikan kondisi kanan dan kiri ketika melintasi persimpangan. Ketiga, menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan agar tersedia ruang untuk mengantisipasi pengereman mendadak.

Keempat, memeriksa situasi depan dan belakang sebelum mendahului kendaraan lain. Kelima, mematuhi seluruh rambu lalu lintas serta ketentuan berkendara yang berlaku.

Menurut Steven, kebiasaan sederhana tersebut dapat mengurangi risiko kecelakaan apabila dilakukan secara konsisten. Pengendara juga harus menghilangkan kebiasaan mengutamakan kecepatan tanpa mempertimbangkan kondisi jalan dan keselamatan pengguna lainnya.

Selain teknik berkendara, kesiapan fisik dan kondisi kendaraan juga menjadi faktor penting. Pengendara diminta memastikan tubuh dalam kondisi prima serta memeriksa kelayakan sepeda motor sebelum melakukan perjalanan.

Melalui penerapan 5P+, Honda berharap masyarakat semakin memahami bahwa keselamatan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama.

Semangat Hari Pahlawan pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan. Disiplin berlalu lintas dan kesediaan melindungi sesama pengguna jalan menjadi bentuk kepahlawanan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap Tertutup FIF Pekanbaru 1 soal Asuransi Picu Tanda Tanya

Fri, 13 Nov 2026 09:23:26 +0700

PEKANBARU - Sikap salah seorang pegawai FIFGROUP Cabang Pekanbaru 1 terkait permintaan konfirmasi mengenai produk asuransi justru menimbulkan tanda tanya. Alih-alih memberikan penjelasan, pegawai yang diketahui memiliki jabatan di kantor tersebut memilih mengarahkan wartawan untuk menemui petugas keamanan (sekuriti).

Padahal, komunikasi dengan pegawai tersebut sebelumnya sudah pernah terjalin. Namun, ketika wartawan berupaya meminta penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan asuransi yang menjadi sorotan, yang bersangkutan tidak bersedia menemui secara langsung.

Dalam pesan singkatnya, pegawai bernama Bismi, tersebut menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di lapangan. Ia juga mengaku tidak mengetahui nama pihak yang berwenang memberikan keterangan karena berbeda kantor cabang.

"Sorry Pak, kebetulan saya lagi di lapangan, Pak. Untuk namanya saya kurang tahu karena kami beda kantor cabang. Makanya nanti sekuriti yang arahkan ke bagian asuransinya, Pak," demikian isi pesan yang disampaikan kepada wartawan, Kamis (13/11/2026).

Jawaban tersebut menyisakan persoalan mengenai mekanisme pelayanan informasi di lingkungan FIFGROUP Cabang Pekanbaru 1. Sebab, pertanyaan yang diajukan bukan persoalan teknis yang semestinya sulit diarahkan kepada pihak berkompeten, melainkan menyangkut produk asuransi yang berkaitan langsung dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

Terlebih, persoalan asuransi dalam kontrak pembiayaan FIFGROUP sebelumnya menjadi perhatian. Konsumen perlu memperoleh kejelasan mengenai jenis perlindungan, manfaat, pengecualian, hingga kondisi yang memungkinkan klaim asuransi diajukan.

Asuransi yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada konsumen sejak awal. Jangan sampai nasabah baru memahami keterbatasan perlindungan ketika menghadapi persoalan atau berupaya mengajukan klaim.

Dalam kontek perlindungan konsumen, transparansi informasi menjadi hal mendasar. Perusahaan pembiayaan semestinya memastikan setiap pertanyaan mengenai produk yang ditawarkan dapat dijawab oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Sikap mengarahkan wartawan kepada sekuriti tanpa memberikan kontak atau identitas pihak yang dapat dikonfirmasi tentu belum menjawab substansi persoalan. Apalagi, informasi tersebut berkaitan dengan hak konsumen yang membutuhkan kejelasan.

Penertiban PKL di Pekanbaru Berujung Penganiayaan, Dua Anggota Satpol PP Terluka

Thu, 12 Nov 2026 15:10:00 +0700

PEKANBARU - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru, berujung aksi kekerasan. Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam, Kamis (12/11/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.32 WIB, tepatnya di depan Apotek Sehati Farma, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi.

Insiden diduga bermula dari cekcok antara petugas Satpol PP dan seorang pedagang saat penertiban berlangsung. Perselisihan itu kemudian berujung penyerangan terhadap dua petugas.

Pedagang tersebut diduga menyerang kedua anggota Satpol PP menggunakan pisau. Akibatnya, dua petugas mengalami luka akibat senjata tajam saat menjalankan tugas penertiban.

Kanit Reskrim Polsek Sukajadi, AKP Leo Dirgantara, membenarkan peristiwa penganiayaan tersebut. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus itu.

Terpisah, Kepala Satpol PP Pekanbaru, Desheriyanto, juga membenarkan dua anggotanya menjadi korban penyerangan. Keduanya mengalami luka ketika bertugas menertibkan PKL di kawasan tersebut.

Pihak Satpol PP telah melaporkan dugaan penganiayaan itu kepada kepolisian. Laporan tersebut menjadi dasar penanganan lebih lanjut terhadap insiden yang melibatkan petugas penegak peraturan daerah tersebut.

Kasus ini menambah persoalan dalam pelaksanaan penertiban PKL di ruang publik. Penataan aktivitas perdagangan semestinya dapat dilakukan tanpa kekerasan, baik terhadap petugas maupun pedagang.

Kini, penanganan kasus sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Aparat diharapkan mengungkap kronologi dan pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap dua anggota Satpol PP tersebut.

APBD Siak 2027 Terancam Salah Hitung, Afni Tunggu Juknis Peralihan PPPK

Fri, 13 Nov 2026 09:03:58 +0700

SIAK - Ketidakjelasan mekanisme peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu berpotensi mengganggu penyusunan APBD Kabupaten Siak 2027. Hingga kini, pemerintah daerah belum memperoleh kepastian apakah gaji pegawai tersebut akan ditanggung APBN atau tetap dibebankan kepada APBD.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, kepastian tersebut mendesak karena pemerintah daerah sedang membahas KUA-PPAS dan menyusun rancangan APBD 2027. Sementara itu, batas akhir pengesahan anggaran ditargetkan pada 30 November 2026.

Afni mengaku telah mengutus perwakilan Pemkab Siak untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait sejak wacana peralihan PPPK mulai mengemuka. Namun, hingga 7 November 2026, petunjuk teknis mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan belum diterima.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dalam hitungan hari, sebelum 30 November, kami harus sudah memiliki pegangan untuk menyusun APBD 2027," kata Afni, belum lama ini.

Menurutnya, ketidakpastian tersebut menempatkan pemerintah daerah dalam posisi sulit. Jika gaji PPPK tetap dianggarkan dalam APBD, sementara pemerintah pusat ternyata mengambil alih pembiayaannya, daerah harus melakukan penyesuaian anggaran.

Sebaliknya, apabila Pemkab Siak tidak menganggarkan gaji karena menganggap pembiayaan ditanggung APBN, tetapi dana tersebut ternyata tidak tersedia, hak pegawai untuk menerima gaji bisa terancam.

"Jangan sampai pemerintah daerah salah mengambil langkah dalam perencanaan anggaran, dan jangan sampai hak-hak PPPK justru menjadi korban akibat ketidakjelasan kebijakan," katanya.

Untuk mengantisipasi dua kemungkinan tersebut, Pemkab Siak memutuskan tetap memasukkan anggaran pembayaran gaji PPPK dalam rancangan APBD murni 2027. Jika kemudian pemerintah pusat memastikan pembiayaan berasal dari APBN, alokasi tersebut dapat digeser untuk kebutuhan lain.

Afni menyebut kebutuhan gaji PPPK di Siak mencapai sekitar Rp19,6 miliar per bulan atau Rp275 miliar setahun. Jumlah tersebut menjadi beban signifikan karena belanja pegawai daerah sudah mencapai 47,77 persen dari total belanja.

Tekanan fiskal juga bertambah akibat penurunan DBH Migas lebih dari 72 persen serta kebutuhan tambahan hampir Rp60 miliar untuk mendukung program UHC. Kondisi ini membuat kepastian pembiayaan PPPK semakin penting dalam perencanaan anggaran.

Afni meminta pemerintah pusat segera menerbitkan aturan teknis sebelum pengesahan APBD 2027. Ia menegaskan, kebijakan kepegawaian harus disertai kepastian regulasi dan sumber pendanaan agar pemerintah daerah dapat menjaga hak pegawai sekaligus kesinambungan pelayanan publik.

Pekanbaru Raih Penghargaan Infrastruktur, Agung: Pembangunan Harus Dirasakan Warga

Fri, 13 Nov 2026 08:29:06 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meraih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 kategori Infrastruktur. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah kota mendorong pembangunan fisik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengaku senang dapat menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung. Ia berharap Pekanbaru semakin berkembang di bawah kepemimpinan Agung.

“Saya senang sekali dan tentunya bangga. Mudah-mudahan Pekanbaru semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Agung Nugroho,” ujar AHY.

Agung mengatakan penghargaan itu dipersembahkan kepada masyarakat Pekanbaru. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga, bukan sekadar banyaknya proyek yang diselesaikan.

“Yang paling utama bagi kami adalah bagaimana pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, mempermudah aktivitas sehari-hari, dan membuka lebih banyak peluang ekonomi,” kata Agung.

Ia menyebut Pemko Pekanbaru telah melakukan pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 150 kilometer. Pembenahan drainase dan penanganan banjir juga menjadi bagian dari program peningkatan infrastruktur perkotaan.

Pemerintah kota turut memperluas penerangan jalan melalui program Pekanbaru Terang. Penataan kabel bawah tanah dilakukan untuk mendukung keamanan, kenyamanan, serta kerapian lingkungan kota.

Agung menegaskan pembangunan infrastruktur di daerah juga diarahkan untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat konektivitas dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Meski demikian, ia menyatakan pembangunan kota harus memperhatikan aspek lingkungan. Melalui konsep Pekanbaru Lestari, pemerintah ingin memastikan penataan kawasan berjalan seiring dengan upaya menciptakan kota yang hijau dan berkelanjutan.

“Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama. Pekanbaru adalah rumah kita. Mari terus kita jaga, kita rawat, dan kita bangun agar masyarakatnya semakin sejahtera,” ujarnya.

Agung berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, DPRD, dan seluruh pihak yang mendukung pembangunan daerah.

Tak Kantongi Izin, Pemko Pekanbaru Hentikan Pekerjaan Kabel FO di Jalan Paus

Thu, 12 Nov 2026 12:51:30 +0700

PEKANBARU - Pekerjaan penataan jaringan kabel fiber optik (FO) di Jalan Paus, Pekanbaru, terpaksa dihentikan sementara. Pemko Pekanbaru menemukan pelaksana pekerjaan belum mengantongi izin resmi untuk melakukan aktivitas penurunan kabel di kawasan tersebut.

Penghentian ini menjadi perhatian karena pekerjaan tersebut merupakan bagian dari penataan jaringan kabel milik sejumlah penyedia layanan internet (ISP) yang selama ini melintas di kawasan Jalan Paus.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Masykur Tarmizi, mengatakan penghentian dilakukan setelah diketahui persyaratan perizinan belum dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan.

Menurut Masykur, aktivitas penurunan kabel mencakup ruas sepanjang kurang lebih 380 meter, mulai dari Simpang Jalan Arifin Ahmad hingga jembatan di Jalan Paus.

Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung di kedua sisi jalan, yakni sisi kiri dan kanan. Penataan dilakukan untuk merapikan jaringan kabel fiber optik yang terpasang di kawasan itu.

Sebelum pekerjaan dimulai, Pemko Pekanbaru telah membahas rencana penataan jaringan bersama sekitar 14 penyedia layanan internet yang memiliki jaringan kabel di lokasi tersebut.

Pembahasan itu juga menjadi dasar kesepakatan bersama agar penataan kabel dilakukan secara terkoordinasi. Dengan demikian, pekerjaan tidak berjalan sendiri-sendiri oleh masing-masing provider.

Namun, kesepakatan teknis tersebut tidak serta-merta menjadi dasar bagi pelaksana untuk memulai pekerjaan di lapangan. Persyaratan administrasi dan izin resmi tetap harus dipenuhi sebelum aktivitas dilanjutkan.

Pemko Pekanbaru pun menghentikan sementara pekerjaan hingga persoalan perizinan diselesaikan. Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap pekerjaan infrastruktur di ruang milik jalan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Masykur menyampaikan hal tersebut, Selasa (10/11/2026). Pemko berharap penataan jaringan kabel di Jalan Paus tetap berjalan sesuai rencana, tetapi tidak mengabaikan prosedur perizinan yang menjadi kewajiban pelaksana pekerjaan.

Pekanbaru Juara Pertama Percepatan Ekonomi Daerah, Raih Bantuan Rp2 Miliar

Thu, 12 Nov 2026 09:56:00 +0700

PEKANBARU - Kota Pekanbaru meraih peringkat pertama kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Medan, Rabu (11/11/2026) malam.

Penghargaan tersebut diterima langsung Walikota Pekanbaru Agung Nugroho. Selain predikat juara pertama, Pemko Pekanbaru juga memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp2 miliar.

Capaian ini menjadi penghargaan ketiga yang diraih Pekanbaru dalam rangkaian apresiasi Kemendagri sepanjang 2026. Sebelumnya, Pekanbaru dua kali menempati posisi kedua pada kategori berbeda.

Pada penyelenggaraan pertama di Palembang, 25 April 2026, Pekanbaru meraih juara kedua kategori Penurunan Kemiskinan dan Stunting. Kemudian, pada Batch II di Batam, 12 Agustus 2026, Pekanbaru kembali meraih posisi kedua kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang tersebut. Pekanbaru menjadi salah satu daerah yang mendapat pengakuan atas kinerja pemerintahannya.

Kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah menilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta pelaksanaan sembilan langkah konkret percepatan ekonomi. Indikator tersebut mencakup upaya mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemko Pekanbaru, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,3 persen. Sementara itu, realisasi investasi selama Januari hingga September 2026 tercatat Rp9,28 triliun dengan penyerapan 8.534 tenaga kerja Indonesia.

Sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan menjadi sejumlah penopang pertumbuhan ekonomi tersebut. Capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja turut menjadi indikator perkembangan aktivitas ekonomi di daerah.

Agung mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja pemerintah bersama masyarakat, bukan pencapaian pribadi kepala daerah. Menurut dia, pengakuan dari pemerintah pusat diharapkan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam membangun kota.

"Prestasi ini bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk Kota Pekanbaru dan seluruh masyarakatnya. Harapannya, warga semakin bangga tinggal di Pekanbaru dan semakin bersemangat menjaga kotanya," ujar Agung.

Ia menyebut bantuan Rp2 miliar akan menjadi tambahan dukungan bagi pembangunan daerah. Agung juga menekankan pentingnya penggunaan APBD secara tepat sasaran agar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Capella Honda Dekatkan Produk dan Layanan ke Masyarakat Duri

Thu, 12 Nov 2026 08:50:56 +0700

PEKANBARU - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) memperkuat pendekatan langsung kepada konsumen melalui kegiatan HEAT Show-Off di Mandau City Mall, Duri, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan ini menggabungkan pameran sepeda motor, hiburan masyarakat, program penjualan, hingga layanan perawatan kendaraan.

Ribuan pengunjung tercatat meramaikan kegiatan tersebut. Capella Honda memanfaatkan momentum itu untuk memperkenalkan jajaran skutik premium sekaligus memberikan informasi mengenai produk dan layanan kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut dikemas melalui berbagai aktivitas yang melibatkan pengunjung dari beragam kelompok usia. Mulai dari hiburan musik, pertunjukan DJ, hingga perlombaan untuk anak-anak dan remaja.

Panggung hiburan menghadirkan FDJ Lala Cute dan Fixie Music. Sementara lomba yang disiapkan meliputi mewarnai anak, kontes model fashion anak, serta karaoke.

Di sisi lain, perusahaan menawarkan sejumlah program penjualan bagi calon konsumen. Penawaran tersebut berupa uang muka mulai Rp1,65 juta dan potongan harga hingga Rp27 juta untuk pembelian sepeda motor tertentu.

Capella Honda juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba langsung kendaraan melalui fasilitas test ride. Peserta uji kendara berkesempatan memperoleh blind box eksklusif Honda.

Tidak hanya berfokus pada penjualan, perusahaan turut menghadirkan layanan servis murah dengan biaya Rp25 ribu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan layanan perawatan kendaraan kepada konsumen.

Sales Manager Capella Honda, Jonny Winata, mengatakan kegiatan HEAT Show-Off merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat, khususnya konsumen Honda di Duri.

"Kami sangat mengapresiasi dan bangga atas tingginya antusiasme masyarakat Duri, khususnya para pengunjung Mandau City Mall, terhadap perhelatan HEAT Show-Off ini," ujarnya.

Jonny menambahkan, kegiatan yang dikemas secara interaktif dan menghibur tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Respons masyarakat juga menjadi motivasi perusahaan untuk terus meningkatkan pengalaman berkendara dan kualitas pelayanan.

Untuk mendukung kebutuhan purnajual, Capella Honda menyediakan layanan booking service, service kunjung, dan PIT Express. Layanan ini ditujukan untuk mempermudah konsumen melakukan perawatan berkala agar performa sepeda motor tetap terjaga.

Konsumen yang mengalami kondisi darurat akibat sepeda motor mogok di jalan, khusus wilayah Pekanbaru, juga dapat menghubungi Honda Care melalui nomor 0853-6444-8353. Informasi layanan dan program Honda lainnya tersedia melalui Instagram @capellahondariau dan Facebook @CDNHondaRiau.

Biaya Asuransi dalam Kredit Motor FIFGROUP Dipertanyakan, Manajemen Tak Tahu Besarannya

Thu, 12 Nov 2026 08:31:22 +0700

PEKANBARU - Nasabah yang mengajukan pembiayaan sepeda motor melalui FIFGROUP diminta lebih teliti sebelum menandatangani surat perjanjian kredit. Pasalnya, dalam kontrak pembiayaan terdapat komponen asuransi yang turut dibebankan kepada nasabah, tetapi manfaat dan cakupan perlindungannya perlu dipahami sejak awal.

Keberadaan asuransi tersebut kerap luput dari perhatian nasabah. Padahal, biaya asuransi menjadi salah satu komponen yang perlu diketahui secara transparan, termasuk besaran premi, jenis perlindungan, serta kondisi yang memungkinkan nasabah mengajukan klaim.

Dalam praktiknya, asuransi tidak serta-merta menanggung seluruh risiko yang terjadi terhadap sepeda motor selama masa kredit. Perlindungan memiliki ketentuan dan pengecualian tertentu yang harus dipahami nasabah.

Bahkan, manfaat asuransi dinilai belum tentu dapat dirasakan apabila tidak terjadi peristiwa yang memenuhi persyaratan klaim hingga masa kredit berakhir. Salah satu risiko yang umumnya menjadi perhatian adalah kehilangan kendaraan, dengan tetap mengacu pada ketentuan polis.

Persoalan transparansi ini menjadi penting karena nasabah tidak hanya berkewajiban membayar cicilan kendaraan, tetapi juga perlu mengetahui secara jelas biaya tambahan yang melekat dalam perjanjian pembiayaan.

Awak media ini mencoba mengonfirmasi persoalan tersebut kepada manajemen FIF Pekanbaru 1, Bismi, Rabu (11/11/2026).

Saat ditanya mengenai persentase atau besaran biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah, Bismi mengaku tidak mengetahui secara detail.

Ketika kembali ditanya mengenai pihak yang berwenang memberikan penjelasan terkait besaran premi dan mekanisme perlindungan asuransi tersebut, Bismi memilih irit bicara.

Sikap tersebut menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana informasi mengenai komponen asuransi disampaikan kepada calon nasabah sebelum perjanjian kredit ditandatangani.

Transparansi mengenai biaya, manfaat, pengecualian, hingga prosedur klaim menjadi hal mendasar dalam pembiayaan kendaraan. Nasabah berhak memperoleh penjelasan yang utuh agar tidak sekadar menandatangani kontrak tanpa memahami konsekuensi dan perlindungan yang diperolehnya.

Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat Bahas Bahaya Judol dan Pinjol Ilegal

Wed, 11 Nov 2026 11:27:56 +0700

Jerat judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi ancaman serius bagi ekonomi keluarga dan ketenteraman masyarakat. Edukasi dan pengawasan lingkungan dinilai penting untuk mencegah warga terjerumus dalam praktik tersebut.

Hal itu menjadi pembahasan Muhammad Taubah, Penyuluh Agama KUA Jatilawang, bersama tokoh masyarakat Kayim Zainurrokhman dalam diskusi, Selasa (10/11/2026).

Keduanya menyoroti dampak judol dan pinjol ilegal yang tidak hanya menguras keuangan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial hingga merusak keharmonisan rumah tangga.

Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur keuntungan instan maupun tawaran pinjaman yang tidak jelas legalitasnya. Warga juga diminta tidak mengakses, mempromosikan, atau menyebarkan tautan dan akun yang berkaitan dengan praktik tersebut.

Sambil mendorong penindakan dan pemblokiran akun terindikasi oleh aparat kepolisian, keduanya menekankan perlunya keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan dalam mencegah penyebaran judol serta pinjol ilegal.

Pemberantasan judol dan pinjol ilegal tidak cukup hanya mengandalkan aparat. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menolak serta melaporkan praktik tersebut menjadi kunci melindungi keluarga dari jerat utang dan perjudian.

Honda Tawarkan Diskon hingga Rp27 Juta di Duri

Wed, 11 Nov 2026 11:06:54 +0700

PEKANBARU - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) menawarkan sejumlah program penjualan sepeda motor dalam kegiatan HEAT Show-Off di Mandau City Mall, Duri, baru-baru ini. Program tersebut mencakup uang muka mulai Rp1,65 juta hingga potongan harga maksimal Rp27 juta untuk pembelian unit tertentu.

Penawaran tersebut menjadi salah satu daya tarik kegiatan yang turut dihadiri ribuan pengunjung. Capella Honda memanfaatkan pusat perbelanjaan sebagai ruang untuk memperkenalkan produk sekaligus mendekatkan layanan kepada calon konsumen.

Selain program pembelian kendaraan, perusahaan juga menyediakan layanan servis murah dengan biaya Rp25 ribu. Pengunjung yang mencoba sepeda motor melalui fasilitas test ride berkesempatan membawa pulang blind box eksklusif Honda.

Dalam kegiatan tersebut, Capella Honda memamerkan sejumlah skutik premium andalannya. Masyarakat dapat melihat langsung produk yang ditawarkan serta memperoleh informasi mengenai pilihan kendaraan Honda.

HEAT Show-Off juga dikemas dengan hiburan untuk menarik minat berbagai kalangan. Penampilan FDJ Lala Cute dan Fixie Music menjadi bagian dari rangkaian acara yang dipandu Ezi dan Riska.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan lomba mewarnai anak, kontes model fashion anak, serta kompetisi karaoke. Rangkaian perlombaan itu memberikan ruang bagi anak-anak dan remaja untuk menunjukkan kreativitas mereka.

Sales Manager Capella Honda, Jonny Winata, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat Duri menjadi salah satu hal yang diapresiasi perusahaan. Ia menyebut kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbeda bagi konsumen Honda.

"Kami sangat mengapresiasi dan bangga atas tingginya antusiasme masyarakat Duri, khususnya para pengunjung Mandau City Mall, terhadap perhelatan HEAT Show-Off ini," kata Jonny.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Capella Honda membangun kedekatan dengan konsumen melalui pendekatan yang interaktif, menghibur, sekaligus memberikan manfaat langsung.

Jonny menyebut keberhasilan kegiatan itu menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan pengalaman berkendara yang membanggakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

Selain program penjualan, Capella Honda juga menyediakan sejumlah layanan purnajual, seperti booking service, service kunjung, dan PIT Express. Layanan tersebut ditujukan untuk memudahkan konsumen dalam melakukan perawatan sepeda motor.

Sementara itu, konsumen yang membutuhkan bantuan saat sepeda motor mengalami kendala di jalan dapat memanfaatkan Honda Care khusus wilayah Pekanbaru melalui nomor 0853-6444-8353. Informasi program dan kegiatan Honda juga tersedia melalui Instagram @capellahondariau dan Facebook @CDNHondaRiau.

Jaksa Cecar SF Hariyanto soal Dugaan Praktik Kutip Uang di Lingkaran Abdul Wahid

Wed, 11 Nov 2026 09:06:22 +0700

PEKANBARU - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto terkait informasi dugaan praktik kutip uang di lingkaran mantan Gubernur Riau Abdul Wahid. Dalam pemeriksaan di persidangan, SF mengaku pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Ustaz Abdul Somad (UAS).

Pengakuan itu disampaikan SF Hariyanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dengan modus pemerasan berkedok jatah preman anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau, dengan terdakwa Marjani, mantan ajudan Abdul Wahid, beberapa waktu lalu.

Jaksa KPK awalnya mengungkit komunikasi SF Hariyanto dengan UAS yang diketahui memiliki kedekatan dan mendukung Abdul Wahid saat Pilkada Gubernur Riau.

Jaksa kemudian mempertanyakan sumber informasi yang membuat SF mengadukan dugaan praktik kutip uang tersebut kepada UAS.

"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat, kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," kata SF Hariyanto di hadapan majelis hakim.

Pemeriksaan berlanjut pada siapa saja pihak yang disebut SF ketika menyampaikan persoalan itu kepada UAS. SF mengakui sempat menyebut nama Tata Maulana dan Dani M Nursalam, yang diketahui merupakan tenaga ahli Abdul Wahid.

"Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," ungkapnya.

Jaksa kembali mendalami tindak lanjut dari informasi tersebut, termasuk apakah pihak-pihak yang disebut masih berada di lingkaran Abdul Wahid.

SF menyebut salah satu ajudan, yakni Dahri, telah diberhentikan. Ia mengaku mendengar Dahri menerima uang terkait perpindahan jabatan.

"Saya dengar ada satu ajudannya (yang diberhentikan), yang diketahui menerima duit untuk perpindahan, si Dahri," ujar SF dilansir dari tribunpekanbaru, Rabu (11/11).

Sementara itu, ketika jaksa memastikan apakah Dani M Nursalam dan Tata Maulana masih bertahan di lingkaran Abdul Wahid, SF membenarkannya.

"Ya masih," jawab SF.

Keterangan SF tersebut menjadi bagian dari pendalaman jaksa terhadap dugaan praktik permintaan uang dalam pengisian dan perpindahan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dugaan tersebut tengah diuji melalui pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara korupsi yang menjerat Marjani.

Akun Instagram Gibran Mendadak Banjir Unggahan, 26 Konten dalam Lima Jam Ditengah Isu Pengunduran Diri

Wed, 11 Nov 2026 07:37:55 +0700

Akun Instagram Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak ramai dengan aktivitas publikasi. Sebanyak 26 konten diunggah dalam kurun waktu sekitar lima jam pada Selasa (10/11/2026) malam.

Puluhan unggahan tersebut memuat dokumentasi berbagai kegiatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mulai dari agenda pendidikan, kunjungan ke pondok pesantren, hingga peninjauan sektor industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Intensitas unggahan yang terbilang tidak biasa itu langsung menjadi perhatian publik. Terlebih, aktivitas tersebut muncul ketika isu mengenai niat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden tengah menjadi sorotan.

Deretan konten itu menampilkan berbagai aktivitas pemerintahan dan kunjungan lapangan yang selama ini dijalankan Gibran. Dokumentasi tersebut sekaligus memperlihatkan sisi kesibukannya dalam menjalankan tugas sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Namun, ramainya unggahan di media sosial tidak serta-merta menjawab spekulasi mengenai masa depan politik Gibran.

Di tengah isu pengunduran diri yang berkembang, publik justru disuguhi rentetan dokumentasi kegiatan melalui akun Instagram pribadinya.

Hingga kini, belum ada keterangan dalam materi unggahan tersebut yang secara langsung menjelaskan isu pengunduran diri itu.

Aktivitas media sosial Gibran pun memunculkan perhatian tersendiri. Sebanyak 26 konten dalam lima jam menjadi kontras dengan isu politik yang tengah menyeret namanya.

Di tengah spekulasi tersebut, satu hal yang terlihat jelas adalah akun Instagram Wakil Presiden kembali aktif mempublikasikan rangkaian kegiatan pemerintahan.

DPR Umumkan 12 Isu Pengawasan, Penyadapan Presiden di Urutan Pertama, Karhutla Kedelapan

Wed, 11 Nov 2026 06:11:28 +0700

Jakarta - Rapat paripurna DPR RI di tengah mencuatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dugaan penyadapan terhadap Presiden justru memunculkan sorotan terhadap prioritas pengawasan lembaga legislatif. Dari 12 isu yang diumumkan, persoalan penyadapan Presiden ditempatkan pada urutan pertama, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada di posisi kedelapan.

Akun media sosial kasitau.info mengunggah informasi tersebut dengan menyoroti kehadiran 403 anggota DPR dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Besarnya jumlah anggota yang hadir menjadi perhatian publik, terlebih rapat berlangsung ketika sejumlah persoalan politik dan nasional tengah menjadi perbincangan. Isu pemakzulan Gibran dan dugaan penyadapan Presiden ikut mewarnai dinamika politik di tingkat pusat.

Dalam daftar 12 isu pengawasan DPR, dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi perhatian paling awal. Penempatan isu tersebut di urutan teratas memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas pengawasan wakil rakyat.

Sementara itu, karhutla justru berada di urutan kedelapan. Padahal, persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar isu lingkungan, melainkan menyangkut kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, aktivitas ekonomi, hingga ancaman kabut asap lintas wilayah.

Bagi daerah rawan karhutla seperti Riau, persoalan ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penanganannya membutuhkan pengawasan serius, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga evaluasi kebijakan pengendalian kebakaran.

Perbedaan posisi kedua isu tersebut pun memantik kritik mengenai sensitivitas DPR terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketika isu keamanan dan dinamika kekuasaan mendapat tempat utama, persoalan lingkungan yang berdampak luas justru berada di urutan bawah.

Sorotan ini semakin menguat di tengah persepsi publik bahwa elite politik lebih sibuk dengan tarik-menarik kepentingan dan konflik kekuasaan. Sementara itu, persoalan mendasar yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat masih membutuhkan perhatian nyata.

Kritik yang mengemuka menjadi pengingat bahwa fungsi pengawasan DPR semestinya berpijak pada kepentingan publik, bukan sekadar mengikuti panasnya pertarungan politik. Sebab, ketika para pemimpin sibuk saling berhadapan, rakyat tidak boleh terus ditempatkan sebagai urusan belakangan.

Riau Menggugat! Massa Tuntut 70 Persen DBH Migas, Ancam Usir PHR

Tue, 10 Nov 2026 15:17:00 +0700

PEKANBARU - Ketimpangan pembagian hasil minyak dan gas bumi (migas) kembali memantik kemarahan masyarakat Riau. Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Riau Menggugat turun ke jalan menuntut pemerintah mengembalikan 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) migas kepada daerah penghasil.

Aksi berlangsung di depan gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (10/11/2026). Massa menilai Riau selama puluhan tahun menjadi salah satu penyumbang utama produksi minyak nasional, tetapi belum menikmati hasil kekayaan alamnya secara sebanding.

Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tarlaili, menegaskan tuntutan tersebut merupakan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak daerah atas kekayaan migas yang selama ini dieksploitasi.

Ia mengingatkan, produksi minyak Riau pernah mencapai 1,2 juta barel per hari. Namun, besarnya kontribusi itu dinilai belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Massa juga mempersoalkan Participating Interest (PI) 10 persen yang diterima Riau. Mekanisme pembayaran yang disebut dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat turut menjadi sorotan.

Dalam aksi tersebut, massa melayangkan ultimatum kepada PHR. Mereka mendesak pengembalian 70 persen DBH migas ke Riau dan mengancam mengusir perusahaan tersebut jika tuntutan tidak mendapat respons.

"Kita minta 70 persen dikembalikan ke Riau, kalau tidak! Kita usir PHR dari Riau," tegas Tarlaili.(nov)

Walikota Agung Terima Gelar Pahlawan Nasional untuk Marhum Pekan di Istana Negara

Tue, 10 Nov 2026 22:19:00 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menerima langsung penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Penganugerahan tersebut menjadi pengakuan negara atas jasa Sultan Siak Sri Indrapura ke-V yang dikenal sebagai pendiri Kota Pekanbaru sekaligus pejuang yang menentang penjajahan Belanda.

Agung menyebut penghargaan itu sebagai kehormatan bagi masyarakat Pekanbaru. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengusulan gelar tersebut.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghormatan bagi Kota Pekanbaru dan seluruh masyarakatnya. Pendiri kota kita kini telah mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Agung.

Marhum Pekan memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Kerajaan Siak. Sebelum menjadi sultan, Tengku Muhammad Ali dikenal sebagai panglima dalam Perang Guntung melawan VOC Belanda di Pulau Guntung.

Selain kiprahnya di bidang perjuangan, ia juga berperan mengembangkan kawasan Senapelan menjadi pusat perdagangan. Kawasan tersebut kemudian tumbuh menjadi cikal bakal Kota Pekanbaru.

Agung menilai penganugerahan gelar tersebut harus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk melanjutkan nilai perjuangan Marhum Pekan melalui pembangunan dan pelestarian sejarah kota.

Menurutnya, penghormatan terhadap pendiri Pekanbaru tidak cukup hanya melalui seremoni, tetapi perlu diwujudkan dalam peningkatan pelayanan publik, penataan lingkungan, serta menjaga identitas budaya Melayu.

Pemko Pekanbaru juga berupaya mengenalkan sosok Marhum Pekan kepada masyarakat melalui penamaan fasilitas publik. Salah satunya gerbang tol baru di kawasan Palas yang menggunakan nama Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah.

Agung berharap pengakuan sebagai Pahlawan Nasional dapat meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang sejarah pendirian Pekanbaru dan perjuangan Marhum Pekan melawan penjajahan.

“Pekanbaru adalah rumah kita bersama. Siapa pun asal dan latar belakangnya, kita memiliki tanggung jawab menjaga kota ini dan menghormati budaya Melayunya,” tutup Agung.

HEAT Show-Off Honda Tarik Ribuan Pengunjung di Duri

Tue, 10 Nov 2026 18:50:51 +0700

PEKANBARU - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) menarik perhatian masyarakat Kabupaten Bengkalis melalui gelaran HEAT Show-Off di Mandau City Mall, Duri, pekan lalu. Kegiatan yang memadukan pameran sepeda motor, hiburan, dan program penjualan tersebut disambut antusias ribuan pengunjung.

Dalam kegiatan itu, Capella Honda menghadirkan sejumlah skutik premium Honda. Pameran tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat lebih dekat jajaran sepeda motor Honda sekaligus mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan yang tersedia.

Suasana pusat perbelanjaan semakin ramai dengan penampilan FDJ Lala Cute dan Fixie Music. Hiburan tersebut dipandu Ezi dan Riska sebagai pembawa acara yang berinteraksi langsung dengan pengunjung.

Tidak hanya menyasar kalangan dewasa, kegiatan ini juga melibatkan anak-anak dan remaja melalui sejumlah perlombaan. Di antaranya lomba mewarnai, kontes model fashion anak, dan karaoke.

Beragam aktivitas tersebut membuat HEAT Show-Off tidak hanya menjadi ajang promosi kendaraan, tetapi juga ruang hiburan bagi keluarga dan masyarakat setempat.

Capella Honda turut menawarkan sejumlah program penjualan selama kegiatan berlangsung. Konsumen bisa mendapatkan penawaran uang muka mulai Rp1,65 juta serta potongan harga hingga Rp27 juta untuk pembelian unit tertentu.

Selain program pembelian, tersedia layanan servis sepeda motor dengan biaya Rp25 ribu. Pengunjung yang mengikuti kegiatan uji kendara atau test ride juga berkesempatan mendapatkan blind box eksklusif Honda.

Sales Manager Capella Honda, Jonny Winata, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, respons pengunjung menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menghadirkan kegiatan yang lebih dekat dengan konsumen.

"Kami sangat mengapresiasi dan bangga atas tingginya antusiasme masyarakat Duri, khususnya para pengunjung Mandau City Mall, terhadap perhelatan HEAT Show-Off ini," ujar Jonny.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan pengalaman yang interaktif sekaligus menghadirkan layanan dan solusi bagi konsumen Honda.

Keberhasilan kegiatan di Duri, lanjut Jonny, menjadi motivasi bagi Capella Honda untuk terus memberikan pengalaman berkendara dan pelayanan terbaik melalui semangat Sinergi Bagi Negeri.

Informasi mengenai produk, program penjualan, dan layanan Honda dapat diakses melalui Instagram @capellahondariau serta Facebook @CDNHondaRiau. Konsumen juga dapat memanfaatkan layanan booking service, service kunjung, PIT Express, dan Honda Care untuk wilayah Pekanbaru melalui nomor 0853-6444-8353.(nov)