Latest Posts

PWI Riau Ingatkan Wartawan Segera Reaktivasi KTA, Batas Pengajuan 30 September 2026

Sat, 15 Aug 2026 14:30:56 +0700

PEKANBARU - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau mengingatkan seluruh wartawan pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk segera mengajukan reaktivasi. Pengajuan dibuka hingga 30 September 2026 sebagai bagian dari kebijakan transisi penataan keanggotaan PWI secara nasional.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Riau Bambang Irawan Syahputra mengatakan reaktivasi dilakukan untuk memastikan keanggotaan PWI berlangsung tertib, seragam, transparan, dan akuntabel serta sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi PWI.

“Program ini berakhir pada 31 Desember 2026. Kita mengingatkan para wartawan untuk segera melakukan reaktivasi KTA, baik peningkatan status dari KTA Muda menjadi KTA Biasa maupun perpanjangan KTA,” kata Bambang, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, pengajuan permohonan dilakukan mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 melalui Pengurus PWI kabupaten/kota sesuai domisili keanggotaan.

Wartawan yang mengajukan reaktivasi wajib masih aktif menjalankan profesinya pada perusahaan pers berbadan hukum. Pemohon juga harus melampirkan surat pengantar dari pemimpin redaksi atau penanggungjawab perusahaan pers serta surat keterangan masih aktif bekerja sebagai wartawan.

Selain itu, pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi mengenai KTA, serta pedoman pelaksanaan kebijakan Reaktivasi KTA PWI. Permohonan juga harus diisi melalui formulir digital atau media lain yang ditetapkan Tim Satgas Reaktivasi KTA PWI.

“Pengajuan dapat dilakukan di kabupaten/kota sesuai domisili keanggotaan. Bagi anggota yang berdomisili di ibu kota provinsi atau kabupaten/kota yang telah terbentuk kepengurusannya, permohonan dapat diajukan ke PWI Provinsi,” ujar Bambang.

Setelah berkas diterima, proses tidak langsung berujung pada penerbitan KTA. Dokumen pemohon akan melalui tahapan verifikasi oleh Satgas Reaktivasi KTA. Sebelum diteruskan ke tingkat pusat, berkas juga akan ditinjau untuk memperoleh persetujuan Dewan Kehormatan PWI tingkat provinsi.

Bambang menegaskan seluruh rangkaian reaktivasi harus tuntas pada Desember 2026. Setelah proses verifikasi selesai, KTA baru akan diterbitkan secara seragam.

“KTA baru akan diterbitkan pada 9 Februari 2027 dan memiliki kekuatan administrasi yang sama dengan mekanisme reguler. Pemegang KTA juga memiliki hak pilih dalam konferensi PWI sesuai ketentuan,” katanya.

PWI Riau meminta wartawan tidak menunda pengajuan hingga mendekati batas akhir. Langkah tersebut dinilai penting agar proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan administrasi dapat berjalan tanpa kendala.

Capella Honda Perkuat Link and Match Pendidikan Vokasi di Riau

Sat, 15 Aug 2026 11:43:27 +0700

PEKANBARU - PT Capella Dinamik Nusantara (CDN), Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Riau, memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan melalui kunjungan lapangan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Riau bersama para Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Riau Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di kantor Capella Honda tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan dunia pendidikan dengan standar dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Lima peserta BCKS bersama Kepala Sekolah Mentor Djunaidi, M.Pd dan Fasilitator Pelatihan BCKS Tri Hastuti, S.Pd., M.Pd mengikuti agenda yang berlangsung pukul 08.00 hingga 11.30 WIB.

Manager Technical Service dan Vokasi Capella Honda, Arman Ronald Situmeang, mengatakan kunjungan tersebut diarahkan untuk memperkuat konsep link and match antara sekolah dan industri.

“Kunjungan BGTK Provinsi Riau ini merupakan bagian dari program penyiapan kepemimpinan sekolah untuk mempererat rantai taut dan suai antara dunia pendidikan dan sektor industri,” ujar Arman, didampingi Vokasi Officer Capella Honda Lahdi Pekbar.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat paparan mengenai profil perusahaan, operasional, budaya kerja Honda, serta standar kompetensi yang dibutuhkan industri otomotif.

Peserta juga terlibat dalam diskusi bersama manajemen Capella Honda mengenai peluang kerja sama, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, hingga peluang penyaluran tenaga kerja lulusan sekolah vokasi.

Tak hanya berdiskusi, peserta juga melakukan studi dokumen dan pengamatan langsung terhadap proses bisnis serta operasional perusahaan. Agenda ini menjadi sarana bagi calon kepala sekolah untuk melihat secara langsung bagaimana standar kerja industri diterapkan di lapangan.

Capella Honda menilai penguatan hubungan sekolah dan industri penting, terutama bagi SMK yang mengembangkan pendidikan berbasis kemitraan dengan dunia kerja.

Melalui kunjungan tersebut, para calon kepala sekolah diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga memahami perkembangan kebutuhan industri. Pemahaman itu menjadi modal untuk membangun kemitraan yang lebih adaptif dan berkelanjutan ketika mereka memimpin satuan pendidikan.

Arman menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Capella Honda melalui program Sinergi Bagi Negeri, khususnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan teknis dan vokasi.

“Capella Honda berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan teknis dan vokasi,” kata Arman.

Agung Nugroho Nikmati Gudeg Jogja di Jalan Pinang, Puji Kreativitas Kuliner Pekanbaru

Sat, 15 Aug 2026 06:55:38 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menikmati kuliner Gudeg Jogja di kawasan Jalan Pinang, Pekanbaru. Ia menilai keberadaan kuliner khas daerah lain turut memperkaya pilihan makanan bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Agung menyebut pelaku usaha kuliner lokal mampu mengadaptasi makanan khas Nusantara dengan selera masyarakat Pekanbaru tanpa menghilangkan karakter rasa aslinya.

Dalam kunjungannya, Agung mencicipi nasi gudeg lengkap dengan ayam, telur, dan krecek. Ia menilai perpaduan rasa manis dan gurih menjadi daya tarik tersendiri dari hidangan tersebut.

“Bumbu kreceknya meresap dan pedas, ayam dan telurnya lembut. Makin nikmat disantap hangat-hangat,” ujar Agung.

Menurut dia, keberagaman kuliner menjadi salah satu kekuatan Pekanbaru. Tidak hanya masakan Melayu, masyarakat juga dapat menikmati beragam kuliner Nusantara yang hadir melalui kreativitas pelaku usaha lokal.

Agung berharap perkembangan usaha kuliner terus tumbuh dan menjadi bagian dari geliat ekonomi masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaku usaha kuliner lokal dengan mencoba berbagai pilihan makanan yang tersedia di Pekanbaru.

“Dari masakan Melayu, Nusantara, sampai kreasi lokal, semuanya ada. Ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner Pekanbaru,” katanya.

Pemko Pekanbaru Bahas Relokasi Sekolah Nasional Terintegrasi dengan Kemendikdasmen

Fri, 14 Aug 2026 21:40:04 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membahas rencana relokasi lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pembahasan tersebut dilakukan Walikota Pekanbaru Agung Nugroho dalam rapat konsultasi di Kantor Kemendikdasmen, Cipete, Jakarta Selatan.

Agung mengatakan, konsultasi tersebut secara khusus membahas rencana strategis pemindahan lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kota Pekanbaru.

Relokasi dipertimbangkan untuk memastikan pembangunan sekolah berada di lokasi yang tepat dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Penataan dan pemilihan lokasi baru ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan berkualitas dapat dijangkau secara lebih merata, aman, serta didukung oleh fasilitas dan tata ruang perkotaan yang ideal,” ujar Agung.

Menurut dia, penentuan lokasi menjadi bagian penting agar pembangunan sekolah tidak sekadar memenuhi kebutuhan sarana pendidikan, tetapi juga terintegrasi dengan perkembangan tata ruang dan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.

Pemko Pekanbaru, kata Agung, akan terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat agar rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan sesuai perencanaan, standar mutu, dan kebutuhan jangka panjang.

“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat agar pembangunan sarana pendidikan terpadu ini dapat terealisasi secara presisi, tepat mutu, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak kita,” katanya.

Agung berharap proses koordinasi dengan Kemendikdasmen menghasilkan keputusan terbaik terkait lokasi pembangunan. Ia menilai keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi harus mampu memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan lingkungan belajar yang aman dan memadai bagi peserta didik.

“Semoga setiap upaya dan koordinasi ini dipermudah dan kita bisa menghadirkan senyum dan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak di Kota Pekanbaru,” ujar Agung.

Walikota Agung Luruskan Polemik HGB STC: Pemko Hanya Konsultasi, Bukan Minta Rekom Mendagri

Fri, 14 Aug 2026 20:48:01 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho meluruskan polemik terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Sukaramai Trade Center (STC). Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak pernah menyebut Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi terkait pengelolaan HGB STC.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru hanya melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan langkah pemerintah daerah dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) memiliki dasar hukum yang jelas.

“Perlu saya luruskan, kami tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi terkait STC. Yang kami sampaikan adalah Pemko Pekanbaru telah melakukan konsultasi dengan jajaran Kemendagri terkait ketentuan pengelolaan aset daerah,” kata Agung, Jumat (14/8/2026).

Ia menegaskan, konsultasi tersebut merupakan bagian dari langkah kehati-hatian Pemko sebelum menentukan kebijakan atas aset STC. Pemko juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta aparat penegak hukum.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan terkait aset STC tidak hanya memiliki landasan administratif, tetapi juga tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Agung mengatakan, hasil konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu pertimbangan Pemko dalam menentukan skema pemanfaatan aset STC setelah masa kerja sama berakhir dan bangunan tersebut menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru.

“Jadi sekali lagi, yang ada adalah hasil konsultasi, bukan rekomendasi dari Bapak Mendagri. Kalau kemudian dalam pemberitaan muncul istilah rekomendasi, tentu perlu kita luruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tegasnya.

Pemko Klaim Tak Punya Kepentingan

Agung membantah adanya kepentingan tertentu dalam kebijakan Pemko terkait STC. Ia menyatakan pemerintah daerah berkepentingan memastikan aset yang menjadi milik daerah tetap terlindungi, sekaligus mencari solusi agar aktivitas perdagangan di kawasan tersebut tidak terganggu.

“Kami tidak memiliki kepentingan apa pun selain menjalankan aturan, menjaga aset milik masyarakat Pekanbaru, sekaligus mencari solusi terbaik agar kegiatan usaha para pedagang tetap dapat berjalan,” ujarnya.

Pemko Pekanbaru, lanjut Agung, masih mempelajari berbagai skema pemanfaatan aset STC yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga membuka ruang dialog dengan DPRD, pedagang, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Menurut dia, perbedaan pandangan mengenai pengelolaan STC tidak seharusnya berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

“Jangan sampai perbedaan pandangan menjadi polemik berkepanjangan. Mari kita dudukkan persoalannya secara jernih. Pemko akan tetap patuh pada aturan sekaligus mencari jalan keluar terbaik bagi masyarakat dan para pedagang STC,” kata Agung.

Dengan penegasan tersebut, Pemko Pekanbaru memastikan pembahasan HGB dan pengelolaan aset STC akan tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Pemko Pekanbaru Salurkan Kursi Roda untuk Warga Tobek Godang

Fri, 14 Aug 2026 15:17:44 +0700

Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan kabar penyaluran bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda kepada Edward, warga Tobek Godang, Pekanbaru.

Agung mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan warga yang memiliki keterbatasan mobilitas tetap mendapat dukungan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Bantuan alat bantu mobilitas ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memastikan setiap warga, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, mendapatkan perhatian serta kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari,” kata Agung.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi Edward sekaligus meningkatkan semangat dalam menjalani aktivitas.

“Semoga bantuan kursi roda ini bermanfaat, membawa semangat baru, dan melimpahkan keberkahan bagi Edward. Aamiin,” ujarnya.

Agung menegaskan perhatian terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Bantuan tidak hanya diarahkan sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga untuk memastikan warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah dan mandiri.

Investasi Pekanbaru Tembus Rp7,35 Triliun, Raih Peringkat I Riau Investment Award 2026

Fri, 14 Aug 2026 13:55:36 +0700

PEKANBARU - Kota Pekanbaru mencatat realisasi investasi Rp7,35 triliun sepanjang Januari-Juni 2026. Capaian tersebut mengantarkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meraih Peringkat I Riau Investment Award 2026.

Penghargaan diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam Riau Investment Forum di Ballroom Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Jumat (14/8/2026). Sekretaris Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin menerima penghargaan tersebut mewakili Walikota Pekanbaru Agung Nugroho.

Berdasarkan data investasi Semester I 2026, realisasi penanaman modal di Pekanbaru mencapai Rp7.352.577.147.806. Angka itu setara 156,02 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,71 triliun.

Capaian tersebut ditopang investasi dalam negeri dan asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp6,11 triliun melalui 7.286 proyek. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp1,23 triliun dari 451 proyek.

Dari investasi PMDN, tercatat penyerapan 5.283 tenaga kerja Indonesia dan tujuh tenaga kerja asing. Adapun investasi PMA menyerap 638 tenaga kerja Indonesia dan satu tenaga kerja asing.

Lonjakan investasi juga terlihat dari perbandingan antartriwulan. Pada Triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat sekitar Rp2,55 triliun. Angka itu melonjak menjadi Rp4,79 triliun pada Triwulan II.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Pekanbaru.

“Alhamdulillah, target investasi kita di Semester I tidak hanya tercapai, tetapi jauh melampaui target nasional. Ini bukti bahwa iklim investasi di Pekanbaru sangat sehat dan mendapat kepercayaan penuh dari para pemodal,” kata Agung.

Menurut dia, pemerintah kota terus mendorong penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pelayanan perizinan untuk memangkas proses administrasi serta memberikan kepastian kepada investor.

Agung menegaskan penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai capaian administratif. Pemko Pekanbaru, kata dia, harus memastikan pertumbuhan investasi berdampak langsung terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

“Komitmen kami memberikan karpet merah bagi investasi yang membawa dampak positif bagi ekonomi daerah. Kemudahan berusaha terus kita tingkatkan secara konsisten,” ujarnya.

Ia juga meminta jajaran Pemko Pekanbaru menjadikan capaian tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan investor.

“Penghargaan ini hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah kota dan kolaborasi dengan masyarakat. Ke depan, kita akan terus memastikan infrastruktur pelayanan publik mampu merespons dinamika investasi dengan sigap,” kata Agung.

Dengan realisasi Rp7,35 triliun hingga pertengahan tahun, tantangan berikutnya bagi Pekanbaru bukan sekadar mempertahankan peringkat, tetapi memastikan investasi yang masuk menghasilkan lapangan kerja, menggerakkan sektor usaha lokal, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sulastri Raih Lencana Darma Bakti Kwarnas Pramuka

Fri, 14 Aug 2026 12:43:24 +0700

PEKANBARU - Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru Hj Sulastri A SSos MH menerima Lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

Penghargaan tersebut disematkan langsung Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Drs Budi Waseso, dalam upacara ulang janji memperingati Hari Pramuka ke-65 di lapangan utama Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Kamis malam (13/8/2026).

Penganugerahan itu berdasarkan Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 109 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Darma Bakti tertanggal 6 Agustus 2026.

Lencana Darma Bakti diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian yang dinilai besar terhadap perkembangan Gerakan Pramuka. Penghargaan ini juga diberikan kepada mereka yang menunjukkan prestasi kerja, serta memberikan tenaga, pikiran, dana, fasilitas, maupun dukungan lain bagi pembinaan dan pengembangan kepramukaan.

Sulastri mengaku terharu dan bahagia atas penghargaan tersebut. Ia menyebut penghargaan itu menjadi apresiasi atas kerja bersama dalam membina dan mengembangkan Gerakan Pramuka di Kota Pekanbaru.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Kwarda, Pengurus Kwarcab, Kwarran, Gudep, Saka dan Sako. Ini semua hasil kerja bersama untuk mendidik generasi muda menuju Indonesia Emas 2045,” kata Sulastri.

Ia menegaskan penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian pribadi. Menurutnya, kemajuan Gerakan Pramuka di Pekanbaru merupakan hasil sinergi berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, jajaran Kwarcab hingga gugus depan dan satuan karya.

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkolaborasi dan memberikan yang terbaik bagi Gerakan Pramuka di Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Penganugerahan itu turut dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pekanbaru Yuliarso, jajaran pengurus Kwarcab, perwakilan Dinas Pendidikan Denny Boy, Pimpinan Kontingen Cabang, serta para Pembina Pendamping Jambore Nasional (Jamnas) XII.

Penghargaan tersebut sekaligus menempatkan kontribusi Kwarcab Pekanbaru dalam pembinaan generasi muda sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Gerakan Pramuka dalam pembangunan karakter dan kepemimpinan generasi penerus.

Walikota Agung Tegaskan Sinergi TNI-Polri dan Pemda Jaga Stabilitas Sumatera

Fri, 14 Aug 2026 11:26:10 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan pentingnya penguatan sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Pulau Sumatera.

Hal itu disampaikan Agung dalam pertemuan strategis yang membahas penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan di wilayah Sumatera.

Menurut Agung, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan berbagai persoalan strategis dapat diantisipasi sejak dini. Isu yang menjadi perhatian antara lain penegakan hukum, ketertiban masyarakat, hingga mitigasi bencana.

“Sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi kunci menciptakan daerah yang aman dan kondusif,” kata Agung.

Ia menilai stabilitas keamanan memiliki kaitan langsung dengan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan arahan pemerintah pusat ke dalam langkah konkret di daerah.

Sebagai salah satu kota yang berada di jalur strategis nasional dan koridor ekonomi Sumatera, Pekanbaru, kata Agung, siap mendukung kebijakan dan arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

“Pekanbaru siap berkomitmen penuh mendukung arahan Kemenko Polkam,” ujarnya.

Agung menekankan, stabilitas daerah tidak dapat dibangun oleh satu institusi. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan agar potensi gangguan dapat ditangani secara cepat dan terukur.

PJU RT 1 dan RT 2 Simpang Empat Diperbaiki, Pemko Pekanbaru Respon Cepat Aspirasi Warga

Fri, 14 Aug 2026 10:15:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menindaklanjuti keluhan warga terkait penerangan jalan umum (PJU) di RT 01 dan RT 02, RW 03, Kelurahan Simpang Empat.

Perbaikan lampu jalan di kawasan tersebut kini telah dituntaskan. Langkah ini dilakukan setelah Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menerima langsung aspirasi warga mengenai kondisi PJU yang membutuhkan perbaikan.

Agung mengatakan, pemenuhan penerangan jalan menjadi bagian dari pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Menurut dia, keberadaan PJU tidak hanya mendukung aktivitas dan mobilitas warga pada malam hari, tetapi juga berperan dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Jalan yang terang bukan hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban,” ujar Agung.

Ia menegaskan, Pemko Pekanbaru akan terus memantau kondisi PJU di berbagai wilayah dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Agung meminta jajaran terkait tidak menunggu persoalan berkembang menjadi keluhan yang lebih besar. Setiap laporan warga, kata dia, harus direspons dan ditangani sesuai kewenangan.

Pemko Pekanbaru juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan fasilitas penerangan jalan yang mengalami kerusakan. Pemerintah menargetkan pelayanan PJU dapat dirasakan secara merata hingga ke lingkungan permukiman.

Perbaikan PJU di Simpang Empat menjadi salah satu bentuk respon langsung pemerintah terhadap kebutuhan warga di tingkat lingkungan.

Pemko Pekanbaru Siapkan Retreat, Kepala OPD Akan Bermalam Bersama RT-RW

Thu, 13 Aug 2026 18:07:55 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan retreat atau malam keakraban yang mempertemukan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan ketua RT dan RW dari 15 kecamatan.

Agenda ini dirancang untuk memperkuat komunikasi pemerintah dengan pengurus lingkungan sekaligus mempercepat penanganan persoalan masyarakat.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, seluruh kepala dinas akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Mereka akan berbaur langsung dengan para ketua RT dan RW dalam suasana yang lebih informal.

“Retreat atau malam keakraban, kita akan membawa seluruh kepala dinas untuk membaur dengan RT-RW,” kata Agung, Rabu (12/8/2026).

Menurut dia, retreat bukan sekadar kegiatan seremonial. Pemko ingin membangun kedekatan emosional antara jajaran pemerintah daerah dan pengurus RT-RW yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Kedekatan itu dinilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan warga dapat segera dikomunikasikan kepada perangkat daerah terkait.

“Sehingga semua persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Makanya kita perlu untuk melaksanakan retreat,” ujarnya.

Pemko telah menyiapkan dua alternatif lokasi, yakni kompleks Kantor Wali Kota Pekanbaru di Tenayan Raya dan kawasan Danau Bandar Kayangan.

Agung menyebut kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama satu malam. Para kepala OPD bersama ketua RT dan RW akan bermalam menggunakan tenda di lokasi yang ditetapkan.

“Nanti satu malam kita nginap di sana di tenda bersama-sama,” katanya.

Kegiatan ini digelar setelah seluruh ketua RT dan RW dari 15 kecamatan selesai dikukuhkan. Pemko berharap forum tersebut menjadi ruang komunikasi langsung bagi pengurus lingkungan untuk menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan persoalan warga kepada kepala OPD tanpa birokrasi yang berbelit.

Agung juga mengingatkan para pengurus RT dan RW agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Mereka diminta menjaga integritas, memiliki dedikasi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dody Hanggodo Apresiasi Progres Pembangunan Pekanbaru, Janjikan Proyek Baru

Thu, 13 Aug 2026 14:19:00 +0700

PEKANBARU - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi progres pembangunan di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyebut apresiasi tersebut membuka peluang bagi masuknya sejumlah proyek pembangunan baru di ibu kota Provinsi Riau itu.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho seusai mendampingi kunjungan kerja Dody Hanggodo di Pekanbaru.

“Alhamdulillah, beliau apresiasi dengan progres pembangunan kota kita. Insya Allah, akan ada banyak pembangunan yang akan direalisasikan di Kota Pekanbaru,” kata Agung.

Dalam unggahannya, Agung juga menyinggung momen santai bersama Menteri PU yang menyebut menu patin dan terong sebagai hidangan yang mendapat apresiasi dari Dody.

Menurut Agung, kunjungan kerja Menteri PU menjadi momentum untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Pekanbaru.

Ia berharap Dody Hanggodo senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat terus menjalankan agenda pembangunan di berbagai daerah.

“Kita doakan beliau selalu sehat dan bisa melanjutkan pembangunan di seluruh pelosok negeri,” ujar Agung.

OJK Dorong Working Group Percepat Pembiayaan UMKM

Thu, 13 Aug 2026 15:24:38 +0700

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan untuk mempercepat serta meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan UMKM membutuhkan kebijakan yang terintegrasi agar pembiayaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terarah dan menghasilkan dampak nyata bagi pelaku usaha.

Salah satu tindak lanjut yang diharapkan lahir dari UMKM Finance Summit 2026 adalah pembentukan Working Group Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM. Kelompok kerja ini akan melibatkan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait.

“Working Group Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM diharapkan menjadi wadah bersama untuk mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam rangka membangun ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM yang efektif,” kata Dian.

Menurut dia, kelompok kerja tersebut juga akan memetakan kebijakan lintas kementerian/lembaga guna mengidentifikasi peluang sinergi sekaligus berbagai hambatan regulasi dalam pelaksanaan pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.

Dian menegaskan, OJK melalui POJK UMKM mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan nonbank menyediakan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, tepat, dan inklusif. Namun, kemudahan tersebut tetap harus berjalan dengan tata kelola serta manajemen risiko yang memadai.

Kebijakan itu juga membuka ruang bagi pengembangan skema pembiayaan yang menyesuaikan karakteristik dan siklus usaha UMKM. Skema tersebut antara lain supply chain financing dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembiayaan.

Pendekatan penyaluran pembiayaan pun diarahkan agar tidak lagi semata-mata bergantung pada ketersediaan agunan tambahan. Potensi usaha, arus kas, transaksi, serta posisi UMKM dalam suatu ekosistem bisnis perlu menjadi bagian dari penilaian.

“Pada saat yang sama, OJK tengah membangun ekosistem data melalui pengembangan sistem informasi pembiayaan UMKM terintegrasi, penyempurnaan dashboard pembiayaan UMKM, penyusunan metodologi dan diseminasi indeks pembiayaan UMKM, serta penerbitan laporan pembiayaan UMKM secara berkala,” ujar Dian.

OJK Perkuat Sinergi Pembiayaan untuk Dorong UMKM Naik Kelas

Thu, 13 Aug 2026 14:11:00 +0700

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sinergi dinilai menjadi kunci agar berbagai program pemerintah dan industri tidak berjalan sendiri-sendiri.

Hal itu mengemuka dalam pembukaan UMKM Finance Summit 2026 bertema “Penguatan Akses Pembiayaan dan Ekosistem UMKM melalui Sinergi Kebijakan AntarPemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Selasa.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengembangan ekosistem dan pembiayaan UMKM menjadi salah satu prioritas OJK. Dukungan tidak hanya diarahkan melalui perbankan, tetapi juga mencakup seluruh sektor jasa keuangan.

“OJK telah menjadikan pengembangan ekosistem UMKM sebagai prioritas kebijakan,” kata Friderica.

Menurut dia, OJK terus memperluas akses pembiayaan melalui implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi tersebut antara lain diarahkan untuk menyederhanakan proses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

OJK juga akan menginisiasi pembentukan satuan tugas atau working group bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian UMKM, kementerian/lembaga terkait, serta industri jasa keuangan.

Kelompok kerja tersebut ditargetkan mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas pembiayaan UMKM.

Hingga Juni 2026, total pembiayaan UMKM lintas sektor jasa keuangan mencapai Rp1.948,72 triliun, tumbuh 2,18 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut ditopang seluruh sektor jasa keuangan. Pembiayaan sektor pasar modal tumbuh 12,25 persen year on year, sektor perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) tumbuh 7,03 persen, sedangkan perbankan tumbuh 1,21 persen.

Meski demikian, pembiayaan UMKM masih sangat bergantung pada perbankan. Porsinya mencapai 82,44 persen, disusul PVML 17,50 persen dan pasar modal hanya 0,06 persen.
Pada periode yang sama, kredit UMKM perbankan tercatat Rp1.519,35 triliun.

OJK menilai persoalan UMKM tidak berhenti pada ketersediaan pembiayaan. Banyak pelaku usaha masih menghadapi persoalan kapasitas, legalitas usaha, pencatatan keuangan, informasi pasar, hingga akses terhadap rantai pasok.

Karena itu, pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, pendampingan, perluasan akses pasar, dan digitalisasi. Pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan siklus serta karakteristik masing-masing UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mendukung peningkatan pembiayaan UMKM sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung segala upaya untuk mendorong UMKM naik kelas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat,” ujar Airlangga.

Raih Juara II Program 3 Juta Rumah, Pekanbaru Dapat Bantuan Bedah 250 Rumah

Thu, 13 Aug 2026 07:19:00 +0700

Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meraih Juara II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM. Penyerahan dilakukan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dan disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Tak hanya membawa pulang penghargaan, Pemko Pekanbaru juga memperoleh dukungan untuk membedah 250 rumah tidak layak huni (RTLH). Bantuan tersebut menjadi manfaat konkret dari capaian Pekanbaru dalam menjalankan program perumahan.

Agung menegaskan penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama jajaran Pemko Pekanbaru dan masyarakat.

“Alhamdulillah, ini bukan kerja Wali Kota sendiri. Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan tentunya dukungan seluruh masyarakat. Karena itu, sejatinya penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” ujar Agung.

Menurut dia, manfaat bantuan 250 RTLH lebih penting daripada sekadar predikat juara. Program tersebut akan diarahkan untuk memperbaiki kualitas hunian warga yang masih membutuhkan intervensi pemerintah.

“Kita mendapat bantuan untuk membedah 250 rumah tidak layak huni. Insya Allah segera kita laksanakan dan kita pastikan tepat sasaran, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Pemko Pekanbaru akan melakukan pendataan dan seleksi penerima bantuan sesuai ketentuan. Agung memastikan program tersebut tidak berhenti pada seremoni penghargaan, tetapi dilanjutkan dengan pelaksanaan di lapangan.

Capaian tersebut sekaligus menunjukkan dukungan Pekanbaru terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program nasional Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mempercepat penyediaan hunian layak, Pemko Pekanbaru sebelumnya mengambil sejumlah kebijakan, mulai dari percepatan proses perizinan pembangunan perumahan hingga pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan.

Pemko juga mendorong kesiapan lahan agar pembangunan rumah dapat dipercepat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuka akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Penghargaan di Batam dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, para gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera, serta unsur Forkopimda provinsi se-Sumatera.

Prestasi ini menambah catatan capaian Pekanbaru pada 2026. Pada triwulan pertama, Pekanbaru juga meraih Juara II kategori kinerja penanganan stunting dalam ajang apresiasi Kemendagri.

Dengan demikian, dalam tahun yang sama Pekanbaru dua kali menempati posisi kedua dalam ajang apresiasi pemerintah daerah Kemendagri. Penghargaan pertama diraih melalui kinerja penanganan stunting, sedangkan penghargaan terbaru diperoleh dari implementasi Program 3 Juta Rumah.

Agung mengatakan dua penghargaan tersebut harus menjadi pemacu peningkatan kinerja pemerintah daerah.

“Dua kali meraih Juara II tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik. Tetapi yang paling penting bukan sekadar juaranya. Kami ingin setiap prestasi dan program pemerintah benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan terhadap program pembangunan di Pekanbaru, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Bakom Muhammad Qodari, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengurus RT RW dan Dasawisma Payung Sekaki Dikukuhkan, Pemko Pekanbaru Tekankan Koordinasi

Thu, 13 Aug 2026 11:18:57 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat pelayanan masyarakat dari tingkat lingkungan dengan mengukuhkan pengurus RT, RW, dan kelompok Dasawisma se-Kecamatan Payung Sekaki.

Pengukuhan tersebut menjadi momentum bagi para pengurus baru untuk memperkuat koordinasi dengan jajaran kelurahan dan kecamatan. Pemerintah menilai peran RT dan RW tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam merespons persoalan warga.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho meminta kepengurusan yang baru dikukuhkan membangun komunikasi terbuka dan koordinasi yang solid. Menurutnya, berbagai persoalan di lingkungan tidak dapat diselesaikan tanpa keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Mulai dari penanganan kebersihan lingkungan, ketertiban wilayah, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga, semuanya membutuhkan kerja sama aktif di lapangan,” ujar Agung.

Ia menegaskan, RT, RW, dan Dasawisma memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Informasi mengenai persoalan warga juga dinilai lebih cepat diterima melalui struktur pemerintahan di tingkat lingkungan.

Karena itu, Agung meminta para pengurus tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi dengan lurah dan camat harus diperkuat agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Pemko Pekanbaru, lanjutnya, siap berjalan beriringan dengan para pengurus RT, RW, dan Dasawisma untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemko Pekanbaru siap berjalan beriringan demi pelayanan warga yang makin cepat dan solutif,” katanya.

Agung juga menyampaikan tahniah dan selamat bertugas kepada seluruh pengurus RT, RW, dan Dasawisma Kecamatan Payung Sekaki yang telah menerima amanah tersebut.

Pengukuhan RT RW dan Dasawisma Binawidya, Pemko Pekanbaru Perkuat Tata Kelola hingga Tingkat Keluarga

Thu, 13 Aug 2026 10:12:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus memperkuat tata kelola pemerintahan hingga level paling bawah melalui pengukuhan pengurus RT, RW, dan kelompok Dasawisma se-Kecamatan Binawidya.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho secara langsung mengukuhkan para pengurus tersebut dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Kecamatan Binawidya. Pengukuhan itu tidak sekadar seremonial, melainkan penegasan peran strategis RT, RW, dan Dasawisma sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Agung menegaskan, keberadaan RT, RW, dan Dasawisma memiliki posisi penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Mereka menjadi garda terdepan dalam pendataan keluarga, penyampaian informasi, hingga penanganan persoalan warga di lingkungan masing-masing.

“Pengukuhan ini merupakan penyerahan amanah untuk memastikan pendataan keluarga berjalan akurat, penyaluran program tepat sasaran, serta keluhan warga dapat direspons dengan cepat,” ujar Agung.

Menurutnya, kualitas data di tingkat lingkungan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pelayanan administrasi kependudukan, hingga intervensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, RT, RW, dan Dasawisma juga diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial, menjaga keamanan lingkungan, serta membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Agung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah menerima amanah tersebut. Ia menegaskan Pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memperkuat sinergi serta memberikan dukungan agar peran RT, RW, dan Dasawisma dapat berjalan optimal.

“Tahniah dan selamat bertugas kepada seluruh pengurus RT, RW, dan Dasawisma Kecamatan Binawidya. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan memberikan dukungan penuh agar Kecamatan Binawidya semakin tertata, aman, dan sejahtera,” katanya.

Penguatan kelembagaan di tingkat RT, RW, dan Dasawisma menjadi bagian dari upaya Pemko membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, berbasis data, dan dekat dengan masyarakat.

Imigrasi Siak Bangun Komunikasi dengan PWI Riau

Wed, 12 Aug 2026 18:13:32 +0700

PEKANBARU - Kepala Kantor Imigrasi Siak Doly Samuel Mulatua Tambunan bersama rombongan mengunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Rabu (12/8/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik dan hubungan kelembagaan dengan insan pers.

Rombongan Imigrasi Siak diterima Ketua PWI Riau Raja Isyam, Sekretaris PWI Riau Doni, serta sejumlah pengurus. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Isyam memaparkan sejarah PWI Riau sekaligus kondisi kantor organisasi wartawan itu yang hingga kini merupakan aset Pemerintah Provinsi Riau.

“Sejak gedung ini berdiri belum pernah dilakukan renovasi,” kata Raja Isyam.

Raja Isyam menegaskan, instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka. Menurut dia, pelayanan publik yang berjalan baik tetap penting diketahui masyarakat melalui pemberitaan media, tanpa harus menunggu munculnya persoalan.

“Pelayanan publik yang baik tetap layak dipublikasikan oleh media, baik diminta maupun tidak,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Doly. Menurutnya, Kantor Imigrasi Siak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat membutuhkan dukungan media untuk memastikan informasi mengenai pelayanan dan kebijakan keimigrasian sampai kepada masyarakat secara tepat.

Ia menilai PWI memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Terima kasih atas pertemuan yang sangat hangat dan penuh kekeluargaan ini. Mohon bantu kami dalam publikasi dan komunikasi,” ujar Doly.

Langkah Imigrasi Siak mendapat apresiasi dari salah seorang anggota PWI Riau. Menurutnya, pola komunikasi yang dibangun sejak awal menunjukkan keterbukaan instansi dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Banyak instansi datang ke PWI atau redaksi media ketika sudah menghadapi persoalan. Imigrasi Siak justru membangun silaturahmi dan komunikasi sejak awal,” katanya.

Kepala Seksi Humas Kantor Imigrasi Siak, Deki Melwanda, menambahkan bahwa pihaknya selama ini aktif mengembangkan komunikasi publik. Ia menyebut fungsi kehumasan Imigrasi Siak mendapat penilaian terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Imigrasi Riau.

Menurut Deki, kunjungan ke PWI Riau merupakan agenda khusus untuk memperkuat jejaring komunikasi dengan media sekaligus membuka ruang penyampaian informasi mengenai kinerja dan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Sambut HUT RI ke-81, Capella Honda Riau Tebar Diskon Servis hingga 17 Persen

Wed, 12 Aug 2026 11:35:22 +0700

PEKANBARU - Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda), selaku main dealer sepeda motor Honda di Riau, menghadirkan program servis khusus bertajuk “Gebyar Kemerdekaan, Servis Motor, Tetap Prima”.

Program yang berlangsung 10-31 Agustus 2026 itu menawarkan potongan harga hingga 17 persen bagi pemilik sepeda motor Honda yang melakukan perawatan di jaringan bengkel resmi Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di wilayah Riau.

Technical Service Department Manager Capella Honda Arman Ronald Situmeang mengatakan, program tersebut menjadi bentuk apresiasi perusahaan terhadap konsumen sekaligus mendorong kesadaran untuk rutin merawat kendaraan.

“Dalam rangka menyemarakkan bulan kemerdekaan, kami ingin memberikan apresiasi nyata kepada seluruh konsumen setia Honda. Melalui program ini, kami menghadirkan paket perawatan kendaraan yang lengkap dan terjangkau agar konsumen dapat memastikan sepeda motornya selalu dalam performa optimal,” kata Arman.

Ada dua paket utama yang ditawarkan selama periode promo.

Pertama, Promo Gebyar 1, berupa paket perawatan mesin dan pelumas. Paket ini mencakup penggantian oli mesin, oli gear, washer, serta pemeriksaan keselamatan melalui Safety 5 Point Check. Harga promo dipatok Rp136.500, turun dari harga normal Rp164.500.

Kedua, Promo Gebyar 2, berupa paket tune-up dan sistem pembakaran. Konsumen mendapatkan penggantian busi, pembersihan injeksi (injection cleaner), penggantian filter udara, serta pemeriksaan melalui Safety 8 Point Check. Harga promo menjadi Rp139.500 dari harga normal Rp185.500.

Arman menegaskan perawatan di bengkel resmi penting untuk menjaga kualitas dan keamanan kendaraan. Servis di AHASS ditangani mekanik tersertifikasi dengan peralatan berstandar dan menggunakan suku cadang asli Honda (Honda Genuine Parts).

“Dengan kondisi sepeda motor yang prima, konsumen dapat berkendara dengan lebih aman, efisien, dan tanpa rasa khawatir,” ujarnya.

Capella Honda juga menyediakan sejumlah layanan untuk memudahkan konsumen, antara lain booking service, service kunjung, dan PIT Express. Untuk konsumen di Kota Pekanbaru yang mengalami sepeda motor Honda mogok di jalan, tersedia layanan Honda Care yang dapat dihubungi melalui 0853-6444-8353.

Informasi mengenai program dan kegiatan Capella Honda juga tersedia melalui akun Instagram resmi @ahasshonda_riau dan @capellahondariau. Konsumen diimbau memanfaatkan promo tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

SNLIK 2026 Libatkan 75.000 Responden, Jangkau Seluruh Kabupaten/Kota

Wed, 12 Aug 2026 10:53:27 +0700

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 memiliki cakupan jauh lebih luas dibandingkan survei sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun yang tersebar di seluruh 514 kabupaten/kota pada 38 provinsi.

Perluasan cakupan ini membuat SNLIK 2026 menjadi lebih representatif dalam memotret tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan masyarakat Indonesia.
Sebagai pembanding, SNLIK 2024 dan 2025 hanya melibatkan 10.800 responden yang tersebar di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.

Pendataan lapangan SNLIK 2026 berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan melibatkan 3.480 petugas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menjelaskan survei menggunakan metode stratified multistage cluster sampling atau pengambilan sampel klaster bertingkat dengan stratifikasi.

Tahap pertama dilakukan dengan memilih Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di setiap kabupaten/kota menggunakan metode Probability Proportional to Size–Systematic Sampling. Pemilihan mempertimbangkan jumlah keluarga serta keterwakilan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Tahap berikutnya adalah memilih 10 rumah tangga yang memenuhi syarat di setiap SLS menggunakan Systematic Sampling. Dari setiap rumah tangga tersebut kemudian dipilih satu responden berusia 15-79 tahun secara acak menggunakan Kish Table.

Pemilihan responden juga mempertimbangkan stratifikasi berdasarkan usia anggota rumah tangga untuk menjaga keterwakilan sampel.
Dalam mengukur literasi keuangan, SNLIK 2026 menggunakan lima parameter utama, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan diukur berdasarkan tingkat penggunaan atau usage masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Dengan desain survei yang lebih luas, jumlah responden yang jauh lebih besar, serta cakupan seluruh kabupaten/kota, hasil SNLIK 2026 diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan nasional.

Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen. Keduanya meningkat dibandingkan SNLIK 2025 sekaligus telah melampaui target RPJMN 2029.

Literasi Keuangan Naik, OJK Ingatkan Tantangan Perlindungan Konsumen

Wed, 12 Aug 2026 10:38:09 +0700

Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan berada di level 93,61 persen.

Capaian itu tidak hanya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang baru ditargetkan tercapai pada 2029.

Dalam SNLIK 2025, indeks literasi keuangan tercatat 66,64 persen dan inklusi keuangan 92,74 persen. Adapun target RPJMN 2029 masing-masing sebesar 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi.

Hasil SNLIK 2026 diumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, baru-baru ini.

Dikatakannya, hasil survei tersebut menjadi gambaran penting mengenai perkembangan pemahaman dan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

SNLIK 2026 sekaligus menjadi survei pertama yang melibatkan tiga lembaga, yakni OJK, LPS, dan BPS. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif dan mendukung kebutuhan pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan inklusif.

Sebelumnya, SNLIK 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama OJK dan BPS. Survei ini tidak hanya mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, tetapi juga akses terhadap berbagai layanan jasa keuangan. Karena itu, peningkatan indeks menjadi indikator semakin luasnya masyarakat yang mengenal dan menggunakan layanan keuangan formal.

Cakupan SNLIK 2026 diperluas terhadap seluruh lembaga dan produk atau layanan jasa keuangan. Sektor yang diukur mencakup perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending atau pinjaman daring, penyelenggara sistem pembayaran, hingga penyelenggara program jaminan sosial.

Penghitungan juga mencakup lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk lembaga sui generis, lembaga penjaminan, lembaga di bidang inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, koperasi simpan pinjam serta PT Pos Indonesia.

Meski capaian literasi dan inklusi keuangan telah melampaui target RPJMN 2029, pekerjaan pemerintah dan regulator belum selesai. Tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan harus diikuti pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat dan terlindungi dari berbagai risiko.

Pemko Pekanbaru Perkuat Penerangan Jalan, Sasar Keselamatan dan Keamanan Warga

Wed, 12 Aug 2026 09:15:03 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus memperkuat penerangan jalan umum (PJU) sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta keamanan warga saat beraktivitas pada malam hari.

Program penataan dan pemerataan lampu jalan tersebut diarahkan untuk menjangkau sejumlah titik yang masih membutuhkan penerangan, termasuk kawasan Cintaraja.

Penerangan jalan dinilai tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu langkah preventif untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemko Pekanbaru menegaskan penataan PJU dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di berbagai wilayah kota.

“Jalanan yang terang tidak hanya mempermudah mobilitas di malam hari, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menjaga keselamatan serta meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Walikota Pekanbaru Agung Nugroho.

Pemko juga mengajak masyarakat turut menjaga fasilitas penerangan yang telah dibangun. Lampu jalan merupakan fasilitas publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga sehingga membutuhkan kepedulian bersama agar tetap berfungsi optimal.

Pemko Pekanbaru menyampaikan apresiasi kepada warga Cintaraja atas dukungan terhadap program tersebut. Pemerintah memastikan upaya pemerataan penerangan jalan akan terus dilanjutkan secara bertahap di berbagai titik Kota Pekanbaru.

HUT Ke-1 Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Pemko Pekanbaru Perkuat Sinergi dengan TNI

Wed, 12 Aug 2026 09:07:21 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman, dan kondusivitas daerah.

Komitmen itu disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menghadiri rangkaian syukuran peringatan HUT ke-1 Komando Daerah Militer (Kodam) XIX/Tuanku Tambusai.

Wali Kota menyampaikan ucapan selamat atas satu tahun perjalanan Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Menurutnya, usia satu tahun menjadi momentum penting untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga pertahanan wilayah sekaligus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Selamat dan Dirgahayu ke-1 Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Semoga semakin solid dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Ia menilai penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai dinamika yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.

Karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan kolaborasi dengan TNI akan terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama jajaran TNI demi terciptanya ketenteraman, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Peringatan HUT ke-1 Kodam XIX/Tuanku Tambusai sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara TNI dan pemerintah daerah di Riau. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas sekaligus memastikan agenda pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan.

Pekanbaru Terima Transfer Kurang Bayar DAU Rp9,73 Miliar

Tue, 11 Aug 2026 22:28:56 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp9,73 miliar lebih. Dana tersebut merupakan pembayaran atas kekurangan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun-tahun sebelumnya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap daerah.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungannya kepada daerah,” ujar Wali Kota.

Menurut dia, dana Rp9,73 miliar tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan tambahan transfer tersebut digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Insya Allah akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan Kota Pekanbaru,” katanya.

Pemko Pekanbaru juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri atas dukungan serta perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal Kota Pekanbaru.

Masuknya dana kurang bayar DAU tersebut menjadi tambahan ruang fiskal bagi Pemko Pekanbaru di tengah tuntutan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat.

Pemko berharap dukungan pemerintah pusat terhadap daerah dapat terus diperkuat, terutama dalam memastikan pemenuhan hak transfer ke daerah berjalan tepat waktu dan mampu menopang program pembangunan di tingkat kota.

Forkopimda Pekanbaru Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla, Tata Kelola STC Jadi Perhatian

Tue, 11 Aug 2026 20:41:07 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penguatan penanganan karhutla menjadi salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Rakor tersebut dirangkaikan dengan koordinasi penanganan karhutla secara virtual bersama jajaran pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau. Selain isu kebakaran lahan, Pemko Pekanbaru membahas secara khusus tata kelola dan optimalisasi Gedung Sukaramai Trade Center (STC).

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla harus diantisipasi dengan memperkuat kesiapsiagaan seluruh personel di lapangan.

“Kita menginstruksikan seluruh personel gabungan untuk memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan titik panas (hotspot), dan aksi mitigasi dini di lapangan,” kata Agung.

Menurut dia, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan tindakan setelah kebakaran terjadi. Pemantauan dan mitigasi sejak dini diperlukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak lebih besar terhadap masyarakat.

Dalam rakor tersebut, Pemko Pekanbaru juga memfokuskan pembahasan pada persoalan Gedung Sukaramai Trade Center. Pemerintah daerah menyatakan tengah mencari formula terbaik untuk memastikan pusat perdagangan tersebut dapat kembali dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Agung menegaskan, kepentingan pedagang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penataan STC. Pemerintah tidak hanya mengejar aspek pengelolaan aset, tetapi juga memastikan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pembahasan mengenai Sukaramai Trade Center menjadi komitmen Pemko Pekanbaru dalam mencari solusi terbaik bagi para pedagang dan memastikan pusat ekonomi masyarakat tersebut dapat beroperasi secara aman, tertib, dan nyaman,” ujarnya.

Dua agenda tersebut menunjukkan bahwa Pemko Pekanbaru menghadapi persoalan yang berbeda secara bersamaan, mulai dari ancaman bencana lingkungan hingga penataan pusat perdagangan yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi warga.

Agung juga mengapresiasi jajaran Forkopimda yang dinilai terus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan di Kota Pekanbaru.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda atas dedikasi dan kesolidannya dalam menguatkan kolaborasi kita dalam membangun Pekanbaru,” katanya.