PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau meluncurkan program unggulan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Provinsi Riau saat peresmian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Riau di Kabupaten Kampar, Senin (12/9/2022).

Program pengendalian inflasi daerah tersebut mengoptimalkan peran BUMDes tidak hanya sebagai badan usaha, namun turut berperan dalam menjaga kesinambungan pasokan, serta mengatur efisiensi rantai distribusi untuk komoditas cabai. Dengan program ini, Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan peran BUMDes dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Adapun program unggulan lainnya pengembangan budidaya pertanian perkotaan (urban farming) penanaman cabai dilahan pekarangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Provinsi Riau yang mengedepankan ASN dan KWT sebagai role model masyarakat.

Disamping itu, TPID Riau juga menjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa BUMD pangan di daerah produsen seperti Deli Serdang, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Atas upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengapresiasi komitmen Gubernur Riau, yang mengarahkan TPID Riau untuk mengendalikan inflasi pangan dalam kerangka GNPIP.

Lebih lanjut Doni menyoroti potensi strategis 1.591 BUMDes di Riau, dimana kurang lebih 200 BUMDes yang bergerak dibidang pertanian dapat digerakkan mendukung optimalisasi budidaya cabai.

“Koordinasi dan kolaborasi erat dari semua pihak yang terlibat, baik dinas PMD selaku pendamping Bumdes, Dinas Pertanian selaku pakar dalam budidaya, Dinas Perindag selaku pengatur pasar dan pihak-pihak lain akan memperkuat terbentuknya ekosistem ini. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk meningkatkan sinergi dalam implementasi upaya pengendalian inflasi," kata Doni.

Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, Peresmian GNPIP Riau wujud kontribusi Pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi melalui penguatan peran dan kinerja BUMDes dalam pemenuhan ketersediaan pasokan di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengapresiasi langkah strategis perluasan kerjasama antar daerah, penguatan BUMDes pangan sebagai penyedia pasokan maupun stabilisator harta serta pengembangan klaster-klaster pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih menegaskan, pentingnya sinergi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi.

“Dukungan akses pembiayaan dan teknis guna optimalisasi kinerja BUMDes akan menopang pemenuhan kebutuhan pangan lokal secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari provinsi lain," kata Iskandar.

Keberhasilan implementasi program pemberdayaan BUMDes Riau diharapkan semakin memperkuat upaya bersama untuk membawa inflasi pangan pada target kisaran, sehingga kestabilan harga dan ketahanan pangan nasional dapat tercapai.

Pada peresmian program GNPIP Riau ini, turut disampaikan Program Dedikasi untuk Negeri dalam bentuk paket Internet of Things (IoT) Digital Farming, Alsintan, serta Sarana Pendukung Pertanian kepada enam kelompok tani cabai mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi dan digitalisasi pertanian.