Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang akan beristri lebih dari satu dan dalam agamanya membolehkan, ada syarat yang harus dipenuhi. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dalam pasal 1 ayat 1 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS menyatakan, pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.

Analis Hukum Ahli Madya Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yuyud Yuchi Susanta menyampaikan hal itu saat sosialisasi dan bimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian pada Kamis, 25 Mei 2023.

"PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Untuk PNS pria yang akan beristri lebih dari satu dan dalam agamanya membolehkan, wajib memperoleh izin dari pejabat dan memenuhi syarat-syarat," kata Yuyud demikian dikutip dari laman BKN.

Berikut syarat-syaratnya.

Syarat alternatif

Ini terdiri dari isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Syarat Kumulatif

Syarat ini ada persetujuan tertulis dari isteri sah PNS yang bersangkutan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai, PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup dan ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan, ia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Yuyud menuturkan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Hal ini berlaku bagi PNS yang melakukan perceraian baik sebagai penggugat dan tergugat.

Ia juga menyampaikan mengenai larangan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah bagi PNS.