Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus memperdalam upaya bersih-bersih ditubuh perusahaan pelat merah. Saat ini salah satu fokus yakni pembenahan pengelolaan dana pensiun (dapen) BUMN.

Erick mengatakan telah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu kepada sejumlah dapen BUMN. Pada tahap awal ada 4 dapen yang masuk radar dan hasilnya ada kerugian Rp 300 miliar karena penyimpangan investasi.

"Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," kata Erick dilansir dari cnbcindonesia.com, Jumat (6/10/2023).

Lebih jauh, Erick pun meminta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu.

"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main-main dengan nasib para pensiunan," tegas Erick.

Atas perkembangan ini, Erick menyampaikan terimakasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu Audit para Dana Pensiun BUMN tersebut.

Adapun dapen BUMN bermasalah mulai diendus Erick setelah kasus Jiwasraya dan Asabri. "Setelah kasus Jiwasraya, saya curiga dan khawatir bahwa ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN," ujar Erick.

Atas dasar kecurigaan itu, Erick menyebut, dirinya memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dapen BUMN. Pada pemeriksaan awal, dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 diantaranya atau 70% berada dalam kondisi tidak sehat.