Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) aksi damai di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Rabu (24/6). Dalam aksi, massa mendesak Mendagri Tito Karnavian menonaktifkan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, terkait pernyataan yang mengaitkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Lapangan Jaringan Aktivis Nusantara Umar, menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, MBG semestinya memberi efek positif terhadap perekonomian daerah, termasuk melalui aktivitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Umar menyebut anggaran yang masuk ke daerah melalui pelaksanaan MBG berpotensi mendorong transaksi ekonomi dan berdampak pada penerimaan daerah. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika program tersebut dijadikan alasan turun PAD.

“Secara logika, MBG justru menambah perputaran ekonomi daerah. Dana yang dialokasikan ke daerah akan digunakan untuk operasional dan memicu aktivitas ekonomi," kata Umar dilansir dari bukamata.co, Kamis (5/6/2026).

Ia juga menegaskan persoalan rendah capaian PAD tidak semesti dibebankan kepada program nasional yang berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat.

Menurutnya, narasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah publik terhadap pelaksanaan MBG.

Atas dasar itu, Jaringan Aktivis Nusantara meminta Kemendagri memeriksa SF Hariyanto serta mengevaluasi posisinya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau.

“Kami mendesak Mendagri segera memeriksa dan mencopot SF Hariyanto dari jabatan Plt Gubernur Riau karena pernyataannya dinilai tidak mencerminkan dukungan terhadap program nasional,” tutup Umar.