PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan kondisi inflasi daerah masih relatif terkendali, meski sejumlah komoditas mulai menunjukkan kenaikan harga. Ayam potong dan cabai menjadi perhatian karena pergerakan harganya dinilai perlu diawasi agar tidak melonjak secara tidak wajar.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, secara umum kondisi inflasi Pekanbaru masih stabil. Namun, dibandingkan Juli, angka inflasi mengalami kenaikan.

“Pekanbaru inflasi stabil sejauh ini. Ada beberapa komoditas yang menjadi perhatian, seperti ayam potong naik dan cabai naik,” kata Ingot, Selasa (18/8/2026).

Menurut dia, pemerintah daerah akan berupaya menekan kenaikan harga yang tidak memiliki alasan yang wajar. Pemko Pekanbaru akan menelusuri struktur harga mulai dari produsen hingga vendor untuk memastikan kenaikan yang terjadi memiliki dasar yang jelas.

“Produsen punya vendor. Nanti vendor akan kita panggil untuk mendapatkan struktur harga. Dari struktur harga itu kita tekankan supaya jangan ada kenaikan yang tidak wajar,” ujarnya.

Ingot menambahkan, beberapa komoditas memang mengalami kenaikan, tetapi belum seluruhnya menembus batas harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

“Nilainya saja yang merangkak naik, tapi masih di bawah harga acuan pemerintah,” katanya.

Pemko Pekanbaru, lanjutnya, juga membandingkan perkembangan harga saat ini dengan kondisi sejak awal tahun. Meski terdapat kenaikan dibandingkan Juli, harga sejumlah komoditas secara umum masih dinilai relatif stabil jika dibandingkan Januari.

“Dibandingkan Januari, harganya masih stabil,” ujar Ingot.

Pemko menegaskan pengawasan harga akan terus dilakukan, terutama terhadap komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi. Pemerintah tidak ingin kenaikan harga terjadi akibat permainan rantai distribusi atau margin yang tidak wajar.

Langkah pemanggilan vendor dan penelusuran struktur harga tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyebab kenaikan sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi apabila ditemukan harga yang tidak sesuai kewajaran.