PEKANBARU - Pemerintah membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk memperkuat strategi nasional dalam meningkatkan kondisi keuangan keluarga.

Pembentukan lembaga ini menandai pergeseran fokus kebijakan dari sekadar memperluas akses layanan keuangan menuju peningkatan kemampuan masyarakat menjaga kesejahteraan ekonominya.

DNKK dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 sebagai pengembangan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan tersebut mencerminkan pendekatan baru dalam mengukur keberhasilan inklusi keuangan. Kepemilikan rekening tidak lagi menjadi satu-satunya perhatian, karena kondisi keuangan keluarga perlu dilihat secara lebih menyeluruh.

Tiga indikator yang menjadi perhatian DNKK meliputi ketahanan dalam memenuhi kebutuhan keuangan yang berkualitas, kemampuan menghadapi guncangan keuangan, serta rasa aman dalam mengelola keuangan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung DNKK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai ketua harian, sedangkan OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi wakil ketua harian.

Pembentukan DNKK diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, baru-baru ini.

Selama ini, perluasan akses keuangan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun, tersedianya rekening bank atau pinjaman belum otomatis menjamin keluarga memiliki kondisi keuangan yang sehat.

Kemampuan mengelola pengeluaran, menyisihkan dana darurat, membayar kewajiban, dan bertahan ketika kehilangan pendapatan juga menentukan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Melalui DNKK, pemerintah berupaya mengintegrasikan kebijakan keuangan agar manfaatnya tidak berhenti pada akses terhadap produk keuangan, tetapi berujung pada peningkatan kesejahteraan yang nyata.