SIAK - Beban belanja pegawai menjadi salah satu tekanan terbesar dalam keuangan Kabupaten Siak. Pemerintah daerah harus menyediakan sekitar Rp275 miliar setiap tahun untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, belanja pegawai saat ini telah mencapai 47,77 persen dari total belanja daerah. Kondisi tersebut berpotensi semakin berat apabila seluruh PPPK paruh waktu dialihkan menjadi pegawai penuh waktu tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Setiap bulan, Pemkab Siak mengalokasikan sekitar Rp19,6 miliar untuk pembayaran gaji PPPK. Angka tersebut belum mencakup tunjangan yang harus dibayarkan kepada para pegawai.

"Di tengah kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin turun, pembayaran PPPK ini tentu membuat ruang fiskal daerah semakin sempit," kata Afni, pekan lalu.

Saat ini, Pemkab Siak memiliki sekitar 4.800 PNS. Sementara itu, lebih dari 11 ribu pegawai lainnya berstatus PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan tenaga non-ASN. Jumlah tersebut membuat kebutuhan belanja pegawai menjadi komponen besar dalam APBD.

Afni menyebut rencana pemerintah pusat mengalihkan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sebagai perkembangan positif. Namun, kebijakan tersebut harus disertai kejelasan mengenai tanggung jawab pembayaran gaji dan tunjangan.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat terus menanggung penambahan beban kepegawaian tanpa kepastian dukungan fiskal. Apalagi, Siak menghadapi penurunan DBH Migas lebih dari 72 persen dan kebutuhan tambahan hampir Rp60 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC).

Afni menilai, anggaran Rp275 miliar untuk gaji PPPK sebenarnya dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan pembangunan lain apabila pemerintah pusat mengambil alih pembiayaannya.

"Uang Rp275 miliar itu sebenarnya bisa kita alihkan untuk mencicil utang atau membiayai belanja modal lainnya," katanya.

Meski demikian, Pemkab Siak belum berani menghapus alokasi gaji PPPK dari rancangan APBD 2027. Pemerintah daerah memilih tetap menganggarkannya sebagai langkah antisipasi selama belum ada petunjuk teknis dari pusat.

Afni mendesak pemerintah pusat segera memastikan sumber pembiayaan peralihan status PPPK tersebut. Menurutnya, keberlanjutan hak pegawai harus dijamin tanpa mengorbankan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelayanan publik.