Jakarta - Rapat paripurna DPR RI di tengah mencuatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dugaan penyadapan terhadap Presiden justru memunculkan sorotan terhadap prioritas pengawasan lembaga legislatif. Dari 12 isu yang diumumkan, persoalan penyadapan Presiden ditempatkan pada urutan pertama, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berada di posisi kedelapan.

Akun media sosial kasitau.info mengunggah informasi tersebut dengan menyoroti kehadiran 403 anggota DPR dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Besarnya jumlah anggota yang hadir menjadi perhatian publik, terlebih rapat berlangsung ketika sejumlah persoalan politik dan nasional tengah menjadi perbincangan. Isu pemakzulan Gibran dan dugaan penyadapan Presiden ikut mewarnai dinamika politik di tingkat pusat.

Dalam daftar 12 isu pengawasan DPR, dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi perhatian paling awal. Penempatan isu tersebut di urutan teratas memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas pengawasan wakil rakyat.

Sementara itu, karhutla justru berada di urutan kedelapan. Padahal, persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar isu lingkungan, melainkan menyangkut kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, aktivitas ekonomi, hingga ancaman kabut asap lintas wilayah.

Bagi daerah rawan karhutla seperti Riau, persoalan ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penanganannya membutuhkan pengawasan serius, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga evaluasi kebijakan pengendalian kebakaran.

Perbedaan posisi kedua isu tersebut pun memantik kritik mengenai sensitivitas DPR terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketika isu keamanan dan dinamika kekuasaan mendapat tempat utama, persoalan lingkungan yang berdampak luas justru berada di urutan bawah.

Sorotan ini semakin menguat di tengah persepsi publik bahwa elite politik lebih sibuk dengan tarik-menarik kepentingan dan konflik kekuasaan. Sementara itu, persoalan mendasar yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat masih membutuhkan perhatian nyata.

Kritik yang mengemuka menjadi pengingat bahwa fungsi pengawasan DPR semestinya berpijak pada kepentingan publik, bukan sekadar mengikuti panasnya pertarungan politik. Sebab, ketika para pemimpin sibuk saling berhadapan, rakyat tidak boleh terus ditempatkan sebagai urusan belakangan.