
Penggabungan PT BPR Prima Jambi Mandiri ke dalam PT BPR Prima Riau Sentosa.(ist)
PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Prima Jambi Mandiri ke dalam PT BPR Prima Riau Sentosa. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas kapasitas pelayanan perbankan di Riau dan Jambi.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-84/D.03/2026 tertanggal 12 November 2026. Dengan keputusan itu, PT BPR Prima Riau Sentosa menjadi bank penerima penggabungan.
Kepala OJK Provinsi Riau Mohammad Fredly Nasution mengatakan, konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan dan ketahanan industri BPR agar mampu menghadapi tantangan usaha serta meningkatkan kualitas pelayanan.
"Penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dan kapasitas bank, sehingga mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan serta memberikan layanan yang semakin optimal kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM," kata Fredly, Jumat (20/11/2026).
Menurut Fredly, penguatan kelembagaan diperlukan agar BPR memiliki kapasitas pengelolaan yang lebih baik. Dengan demikian, fungsi intermediasi perbankan, terutama dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, dapat berjalan lebih optimal.
Penggabungan tersebut juga sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mengatur arah penguatan kelembagaan industri BPR.
Namun, keputusan izin penggabungan belum otomatis membuat proses merger berlaku efektif. Penggabungan baru berlaku setelah Menteri Hukum Republik Indonesia menyetujui perubahan anggaran dasar PT BPR Prima Riau Sentosa.
Setelah efektif, seluruh aset dan kewajiban PT BPR Prima Jambi Mandiri akan beralih kepada PT BPR Prima Riau Sentosa. Bank hasil penggabungan selanjutnya menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan izin usaha PT BPR Prima Riau Sentosa yang tetap berlaku.
Ia menilai konsolidasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kemampuan bank dalam mengelola risiko. Penguatan ini menjadi penting agar BPR tetap mampu menjalankan fungsi pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Fredly menegaskan, OJK akan terus mengawasi kegiatan usaha bank hasil penggabungan, termasuk penerapan tata kelola, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan kualitas pelayanan kepada nasabah.
Ia berharap penguatan kelembagaan tersebut tidak berhenti pada perubahan struktur perusahaan, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan akses pembiayaan dan kontribusi BPR bagi perekonomian daerah.(nov)