
PEKANBARU - Alokasi anggaran untuk sektor kehutanan di Provinsi Riau merosot tajam. Pada APBD Murni 2026, belanja subfungsi kehutanan hanya sekitar Rp2 miliar atau 0,02 persen dari total belanja daerah.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial.
Temuan itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau dalam kajian yang dipaparkan pada forum dialog multipihak di Hotel Pangeran, Pekanbaru, 19 November 2026.
FITRA mencatat, sepanjang 2022-2026, alokasi belanja subfungsi kehutanan rata-rata hanya Rp17,6 miliar per tahun. Angka tersebut setara sekitar 0,17 persen dari total belanja daerah.
Perwakilan FITRA Riau Tarmidzi, menilai kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara komitmen kebijakan dan keberpihakan anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, penguatan masyarakat sebagai pengelola hutan tidak cukup hanya dituangkan dalam regulasi. Pemerintah harus memastikan program tersebut mendapat dukungan pembiayaan yang memadai melalui APBD.
Perhutanan Sosial, kata dia, juga tidak boleh berhenti pada pemberian akses legal kepada masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kelompok masyarakat memiliki kapasitas pengelolaan, perlindungan hukum, akses ekonomi, serta insentif atas kontribusi menjaga lingkungan.
FITRA juga menyoroti besarnya pembiayaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada 2026, anggaran program penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai sekitar Rp4,19 miliar.
Selain itu, terdapat dana cadangan atau darurat sekitar Rp31,6 miliar serta bantuan Presiden sebesar Rp30 miliar untuk penanganan karhutla di Riau.
Besarnya kebutuhan pembiayaan ketika bencana terjadi dinilai menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat pencegahan, perlindungan kawasan, dan kelembagaan masyarakat di tingkat tapak.
FITRA Riau mendorong Pemerintah Provinsi Riau mengintegrasikan program Perhutanan Sosial ke dalam perencanaan lintas OPD, disertai indikator kinerja, target tahunan, dan skema pembiayaan yang jelas. Tanpa dukungan anggaran, penguatan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan dikhawatirkan hanya menjadi komitmen di atas kertas.