PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperluas akses pelayanan publik dengan menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat kota untuk mengurus berbagai layanan perizinan dan nonperizinan.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, MPP Mini akan menjadi perpanjangan layanan MPP dengan menempatkan pelayanan di empat kecamatan.
“Untuk tahap pertama pelayanan perizinan dan nonperizinan kita tempatkan di empat kecamatan yakni Rumbai, Binawidya, Bukit Raya dan Kecamatan Kulim," kata Agung, Jumat (21/8/2026).
Menurut dia, keberadaan MPP Mini ditujukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun, layanan di tingkat kecamatan tidak sepenuhnya menggantikan fasilitas fisik MPP yang sudah ada.
Pelayanan kecamatan lebih diarahkan sebagai layanan bantuan dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan administrasi.
“Pelayanan di kecamatan sifatnya bantuan, tidak menyediakan fisik lagi,” ujarnya.
Selain MPP Mini, Pemko Pekanbaru juga telah menjalankan layanan mobil Nomor Induk Berusaha (NIB) keliling. Layanan tersebut menyasar pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mempermudah pengurusan legalitas usaha tanpa harus datang ke kantor pelayanan utama.
Walikota menilai perluasan akses layanan menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas investasi.
Langkah tersebut sejalan dengan capaian investasi Pekanbaru yang kini berada di posisi teratas di Provinsi Riau. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, Pekanbaru menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Riau.
Secara nasional, Pekanbaru juga disebut berada di peringkat ketiga di luar Pulau Jawa dalam realisasi investasi.
Capaian itu menjadi indikator bahwa kemudahan pelayanan dan iklim investasi menjadi salah satu fokus Pemko Pekanbaru.
“Bagaimana program pemerintah kota? Kita terus mendorong kemudahan pelayanan. Pekanbaru urutan pertama realisasi investasi,” ujar Agung.