PEKANBARU - Besaran santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri dan karyawan perusahaan memiliki ketentuan berbeda. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang meninggal dunia sebelum tiga bulan kepesertaan hanya mendapatkan biaya pemakaman Rp10 juta, sedangkan peserta Penerima Upah (PU) yang aktif berhak atas manfaat penuh sesuai ketentuan.
Perbedaan tersebut penting diketahui masyarakat agar tidak keliru memahami perlindungan dalam program Jaminan Kematian (JKM). Terlebih, kedua segmen kepesertaan sama-sama memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota Hendrayanto menjelaskan, pembatasan manfaat JKM sebelum tiga bulan berturut-turut hanya berlaku bagi peserta BPU yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
"Untuk peserta BPU yang baru terdaftar dan meninggal dunia sebelum masa kepesertaan tiga bulan berturut-turut, manfaat yang diberikan hanya biaya pemakaman sebesar Rp10 juta," terang Hendrayanto.
Ia mengatakan, peserta BPU merupakan pekerja yang menjalankan usaha atau pekerjaan secara mandiri. Mereka tidak memiliki hubungan kerja dengan pemberi upah tetap seperti karyawan perusahaan.
Contohnya pedagang, petani, nelayan, sopir angkutan, mitra ojek online, pekerja lepas, seniman, hingga pemilik usaha mikro dan kecil.
Sementara peserta PU merupakan pekerja yang menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Kelompok ini meliputi karyawan swasta, pegawai BUMN, serta tenaga non-ASN.
Menurut Hendrayanto, peserta BPU umumnya dapat mengikuti tiga program perlindungan, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.
Sedangkan peserta PU memperoleh cakupan program lebih luas, termasuk Jaminan Pensiun. Program yang dapat diikuti juga mencakup Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.
Dalam program JKM, manfaat penuh yang diterima ahli waris mencapai Rp42 juta. Rinciannya berupa santunan kematian Rp20 juta, santunan berkala Rp12 juta, dan biaya pemakaman Rp10 juta.
Namun, bagi peserta BPU, manfaat penuh tersebut mensyaratkan masa kepesertaan dan pembayaran iuran minimal tiga bulan berturut-turut. Jika meninggal dunia sebelum memenuhi ketentuan itu, manfaat dibatasi pada biaya pemakaman.
Berbeda dengan BPU, peserta PU yang telah terdaftar resmi dan berstatus aktif tidak dikenai masa tunggu tiga bulan. Ahli waris tetap berhak atas manfaat penuh meskipun pekerja baru terdaftar beberapa hari, sepanjang persyaratan program terpenuhi.
Ketentuan pembatasan manfaat BPU tercantum dalam Pasal 97A Permenaker Nomor 1 Tahun 2025. Sementara dasar pengaturan JKM juga terdapat dalam PP Nomor 49 Tahun 2023.
Hendrayanto mengimbau masyarakat memahami status kepesertaan masing-masing sebelum mendaftar. Dengan mengetahui perbedaan ketentuan BPU dan PU, pekerja diharapkan dapat memastikan perlindungan jaminan sosial yang diikuti sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan.