PEKANBARU - Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASSPI) Riau, mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, yang kurang peduli terhadap keselamatan penumpang kapal wisata KM Banawa Nusantara 58 yang tenggelam di Danau PLTA Koto Panjang, belum lama ini.
Ketua ASSPI Riau Yuli Andriani mengatakan, panitia tidak memperhatikan prosedur keselamatan penumpang, yang mengakibatkan 1 pelaku pariwisata meninggal dunia. Korban
bernama Salman Alfarisi (SA).
"Kami sangat menyayangkan kejadian ini panitia tidak menjalankan penanganan sesuai prosedur. Tidak adanya pemberitahuan dari panitia terkait keselamatan selama berada di kapal," kata Yuli saat jumpa pers di Pekanbaru, Selasa (22/12/2020).
Yuli mengaku, berduka dan meminta panitia pariwisata tidak pernah lagi melupakan prosedur keselamatan. Ia juga berharap agar Pemkab Kampar memberikan perhatian kepada para korban.
"Kami berharap Pemkab Kampar berikan perhatian khusus kepada teman-teman kami yang menjadi korban tragedi tersebut. Jadi yang paling penting bukan masalah materil, tetapi kami ingin bagaimana tragedi ini mendapat perhatian dari Pemkab Kampar," sebutnya.
Salah satu kerabat korban yang merupakan paman dari pihak istri korban, Syafii mengatakan, pihak keluarga telah merelakan kepergian korban. Namun, ia berharap ada hati nurani dari pemerintah, terutama kepada istri yang telah ditinggalkan.
"Kita percaya semua hal telah ada yang mengatur namun tidak kembali lagi kita ini negara hukum dan berperikemanusiaan jadi tolong lah pakai hati nurani terhadap keluarga yang ditinggalkan," kata Syafii.
Dikatakannya, pihak keluarga telah sepakat untuk tidak mengambil jalur hukum dan memilih damai. Namun, juga melihat etika dari pihak penanggung jawab dalam peristiwa kapal tenggelam.
"Meskipun ini penyelenggaraannya belum sempurna tapi dengan ketidaksempurnaan ini baiknya ada rasa tanggung jawab," sebutnya.
Kabid Pemasaran Pariwisata Disparbud Kampar, David Hendra mengatakan, pihaknya mengajak tamu dalam kegiatan ini karena ingin mempromosikan wisata di daerah tersebut meski kapal belum pernah dinaiki penumpang.
"Kita telah menyiapkan paket wisata sekitaran Puncak Kompe dengan inovasi supaya pegiat wisata bisa mempromosikan," kata David yang mewakili Pemkab Kampar dalam jumpa pers itu.
Ketika ditanya apakah kapal layak beroperasional, ia menyebut sejak diterima dari Kementerian kapal sudah layak jalan. "Sejak kami terima hibah dari kementerian memang tidak dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk perawatan seperti ngecat memakai biaya pribadi saya," singkatnya sambil berlalu.