PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan mengawali pengembangan kawasan Danau Buatan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan di sekitar kawasan danau.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami aturan mengenai garis sempadan sungai maupun danau buatan, termasuk batasan bangunan yang diperbolehkan dan yang dilarang berdiri di kawasan tersebut.
Hal itu disampaikan Ingot Ahmad Hutasuhut, Kamis (16/7/2026). Menurutnya, pemahaman mengenai aturan sempadan menjadi bagian penting sebelum penataan kawasan dilakukan.
"Sosialisasi dan edukasi terkait garis sempadan sungai atau danau buatan perlu dilakukan. Mana yang bisa dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun, termasuk kawasan DAS, harus dipahami bersama," ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah ingin duduk bersama masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penataan kawasan wisata Danau Buatan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan destinasi tersebut. Pemilik lahan di sekitar danau diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah sehingga pengembangan kawasan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Ini yang harus kita dudukkan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya nanti masyarakat pemilik lahan di sekitar danau bisa ikut serta dan berkolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata tersebut. Ke depan kawasan ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata di Danau Buatan," katanya.
Ia menambahkan, tahapan awal yang akan dilakukan pemerintah adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan serta konsep penataan kawasan.
"Tentu kita awali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Ingot berharap pengembangan kawasan Danau Buatan dapat berjalan sesuai ketentuan tata ruang, menjaga fungsi kawasan sempadan, sekaligus mendorong tumbuhnya destinasi wisata yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat sekitar.