Walikota Tidore Janji Mundur Jika Defisit Anggaran Paksa PPPK Dirumahkan

Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyatakan siap mengundurkan diri apabila defisit anggaran membuat Pemerintah Kota Tidore terpaksa merumahkan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.

Pernyataan itu disampaikan saat apel akbar yang diikuti ribuan ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu di halaman Kantor Walikota Tidore, Senin (6/7/2026).

Apel sempat ricuh setelah muncul kekhawatiran tenaga kontrak akan dirumahkan. Massa melakukan aksi protes, terjadi saling dorong, bahkan sempat membakar benda di lokasi sebelum situasi berhasil dikendalikan.

Muhammad Sinen mengungkapkan Pemerintah Kota Tidore saat ini menghadapi defisit anggaran sekitar Rp50 miliar. Sebagai langkah penyelamatan, pemerintah memilih memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen.

Kebijakan tersebut diperkirakan hanya mampu menghemat sekitar Rp20 miliar sehingga belum sepenuhnya menutup defisit.

"Kalau sampai kondisi terburuk PPPK dirumahkan, maka selaku Walikota saya juga akan mundur dari jabatan. Selama saya belum mundur, PPPK dan PPPK paruh waktu tidak akan dirumahkan," tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi keuangan daerah karena kebijakan efisiensi anggaran dinilai berpotensi mengorbankan lebih dari 2.000 pegawai di Tidore Kepulauan.