PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat penanganan persoalan masyarakat. Evaluasi rutin setiap bulan diperkuat untuk memastikan keluhan warga tidak berhenti sebagai laporan, tetapi ditindaklanjuti hingga tuntas.
Penegasan itu disampaikan Agung saat memimpin rapat koordinasi bersama para camat dan sejumlah OPD di Kantor Kecamatan Sail, Rabu (28/10/2026). Evaluasi tersebut membahas berbagai persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari kerusakan infrastruktur, genangan banjir, kebersihan lingkungan hingga bantuan pendidikan.
Agung mengatakan, rapat koordinasi bulanan menjadi sarana untuk memeriksa perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat penyelesaian persoalan di lapangan. Menurutnya, koordinasi antara kepala daerah, camat dan OPD harus berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
“Setiap bulan, kami melakukan rapat koordinasi. Kami mengevaluasi mana yang belum selesai pada bulan sebelumnya dan mana yang sudah selesai. Inilah gunanya membangun kedekatan antara kepala daerah, camat dan OPD,” kata Agung.
Ia menegaskan, lambatnya respons perangkat daerah tidak boleh menjadi alasan tertundanya pelayanan. Setiap OPD diminta lebih tanggap terhadap laporan masyarakat dan segera turun ke lapangan sesuai kewenangannya.
“Saya tidak ingin pelayanan di lapangan terhambat akibat lambatnya respon dari OPD terkait,” tegasnya.
Untuk mempercepat penanganan kebersihan lingkungan, Pemko Pekanbaru memperkuat program Lestari. Setiap kecamatan kini memiliki 15 personel yang ditempatkan di kantor kecamatan untuk membantu menindaklanjuti kebutuhan warga, khususnya terkait kebersihan di wilayah masing-masing.
Selain kebersihan, persoalan infrastruktur dan genangan banjir menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Agung meminta koordinasi lintas OPD berjalan lebih efektif agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat tidak terus berulang tanpa kepastian penyelesaian.
Di sektor pendidikan, Pemko Pekanbaru menargetkan pembagian bantuan pakaian sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dapat dituntaskan dalam satu hingga dua hari setelah rapat tersebut. Pemerintah kota juga mengevaluasi program pembebasan ijazah siswa yang masih tertahan akibat berbagai kendala. Agung menyebut lebih dari 50 persen ijazah yang sebelumnya belum dapat diambil telah berhasil dibebaskan.
Agung menegaskan, seluruh kepala OPD harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam menjalankan tugas. Ia meminta jajaran pemerintah kota bekerja responsif dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi warga. “Memuaskan warga adalah hal yang paling utama karena kita merupakan bagian dari pelayanan,” ujarnya.(nov)