PEKANBARU - Ketimpangan pembagian hasil minyak dan gas bumi (migas) kembali memantik kemarahan masyarakat Riau. Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Riau Menggugat turun ke jalan menuntut pemerintah mengembalikan 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) migas kepada daerah penghasil.
Aksi berlangsung di depan gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (10/11/2026). Massa menilai Riau selama puluhan tahun menjadi salah satu penyumbang utama produksi minyak nasional, tetapi belum menikmati hasil kekayaan alamnya secara sebanding.
Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tarlaili, menegaskan tuntutan tersebut merupakan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak daerah atas kekayaan migas yang selama ini dieksploitasi.
Ia mengingatkan, produksi minyak Riau pernah mencapai 1,2 juta barel per hari. Namun, besarnya kontribusi itu dinilai belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Massa juga mempersoalkan Participating Interest (PI) 10 persen yang diterima Riau. Mekanisme pembayaran yang disebut dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat turut menjadi sorotan.
Dalam aksi tersebut, massa melayangkan ultimatum kepada PHR. Mereka mendesak pengembalian 70 persen DBH migas ke Riau dan mengancam mengusir perusahaan tersebut jika tuntutan tidak mendapat respons.
"Kita minta 70 persen dikembalikan ke Riau, kalau tidak! Kita usir PHR dari Riau," tegas Tarlaili.(nov)