SIAK - Ketidakjelasan mekanisme peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu berpotensi mengganggu penyusunan APBD Kabupaten Siak 2027. Hingga kini, pemerintah daerah belum memperoleh kepastian apakah gaji pegawai tersebut akan ditanggung APBN atau tetap dibebankan kepada APBD.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, kepastian tersebut mendesak karena pemerintah daerah sedang membahas KUA-PPAS dan menyusun rancangan APBD 2027. Sementara itu, batas akhir pengesahan anggaran ditargetkan pada 30 November 2026.
Afni mengaku telah mengutus perwakilan Pemkab Siak untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait sejak wacana peralihan PPPK mulai mengemuka. Namun, hingga 7 November 2026, petunjuk teknis mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan belum diterima.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dalam hitungan hari, sebelum 30 November, kami harus sudah memiliki pegangan untuk menyusun APBD 2027," kata Afni, belum lama ini.
Menurutnya, ketidakpastian tersebut menempatkan pemerintah daerah dalam posisi sulit. Jika gaji PPPK tetap dianggarkan dalam APBD, sementara pemerintah pusat ternyata mengambil alih pembiayaannya, daerah harus melakukan penyesuaian anggaran.
Sebaliknya, apabila Pemkab Siak tidak menganggarkan gaji karena menganggap pembiayaan ditanggung APBN, tetapi dana tersebut ternyata tidak tersedia, hak pegawai untuk menerima gaji bisa terancam.
"Jangan sampai pemerintah daerah salah mengambil langkah dalam perencanaan anggaran, dan jangan sampai hak-hak PPPK justru menjadi korban akibat ketidakjelasan kebijakan," katanya.
Untuk mengantisipasi dua kemungkinan tersebut, Pemkab Siak memutuskan tetap memasukkan anggaran pembayaran gaji PPPK dalam rancangan APBD murni 2027. Jika kemudian pemerintah pusat memastikan pembiayaan berasal dari APBN, alokasi tersebut dapat digeser untuk kebutuhan lain.
Afni menyebut kebutuhan gaji PPPK di Siak mencapai sekitar Rp19,6 miliar per bulan atau Rp275 miliar setahun. Jumlah tersebut menjadi beban signifikan karena belanja pegawai daerah sudah mencapai 47,77 persen dari total belanja.
Tekanan fiskal juga bertambah akibat penurunan DBH Migas lebih dari 72 persen serta kebutuhan tambahan hampir Rp60 miliar untuk mendukung program UHC. Kondisi ini membuat kepastian pembiayaan PPPK semakin penting dalam perencanaan anggaran.
Afni meminta pemerintah pusat segera menerbitkan aturan teknis sebelum pengesahan APBD 2027. Ia menegaskan, kebijakan kepegawaian harus disertai kepastian regulasi dan sumber pendanaan agar pemerintah daerah dapat menjaga hak pegawai sekaligus kesinambungan pelayanan publik.