Tak Kantongi Izin, Pemko Pekanbaru Hentikan Pekerjaan Kabel FO di Jalan Paus

PEKANBARU - Pekerjaan penataan jaringan kabel fiber optik (FO) di Jalan Paus, Pekanbaru, terpaksa dihentikan sementara. Pemko Pekanbaru menemukan pelaksana pekerjaan belum mengantongi izin resmi untuk melakukan aktivitas penurunan kabel di kawasan tersebut.

Penghentian ini menjadi perhatian karena pekerjaan tersebut merupakan bagian dari penataan jaringan kabel milik sejumlah penyedia layanan internet (ISP) yang selama ini melintas di kawasan Jalan Paus.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Masykur Tarmizi, mengatakan penghentian dilakukan setelah diketahui persyaratan perizinan belum dipenuhi oleh pelaksana pekerjaan.

Menurut Masykur, aktivitas penurunan kabel mencakup ruas sepanjang kurang lebih 380 meter, mulai dari Simpang Jalan Arifin Ahmad hingga jembatan di Jalan Paus.

Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung di kedua sisi jalan, yakni sisi kiri dan kanan. Penataan dilakukan untuk merapikan jaringan kabel fiber optik yang terpasang di kawasan itu.

Sebelum pekerjaan dimulai, Pemko Pekanbaru telah membahas rencana penataan jaringan bersama sekitar 14 penyedia layanan internet yang memiliki jaringan kabel di lokasi tersebut.

Pembahasan itu juga menjadi dasar kesepakatan bersama agar penataan kabel dilakukan secara terkoordinasi. Dengan demikian, pekerjaan tidak berjalan sendiri-sendiri oleh masing-masing provider.

Namun, kesepakatan teknis tersebut tidak serta-merta menjadi dasar bagi pelaksana untuk memulai pekerjaan di lapangan. Persyaratan administrasi dan izin resmi tetap harus dipenuhi sebelum aktivitas dilanjutkan.

Pemko Pekanbaru pun menghentikan sementara pekerjaan hingga persoalan perizinan diselesaikan. Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap pekerjaan infrastruktur di ruang milik jalan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Masykur menyampaikan hal tersebut, Selasa (10/11/2026). Pemko berharap penataan jaringan kabel di Jalan Paus tetap berjalan sesuai rencana, tetapi tidak mengabaikan prosedur perizinan yang menjadi kewajiban pelaksana pekerjaan.