PEKANBARU - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut disertai penghentian seluruh aktivitas perusahaan, termasuk operasional pabrik kertas di Kabupaten Pelalawan.
Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan PBPH atas nama PT Riau Andalan.
Perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut tidak lagi diperbolehkan menjalankan aktivitas di dalam areal perizinannya setelah keputusan pencabutan diterapkan.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan hasil temuan dan verifikasi terhadap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan.
Temuan tersebut mencakup dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare.
Satgas PKH juga menemukan dugaan kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya dengan luas mencapai 211,54 hektare. Persoalan lainnya berkaitan dengan perlindungan kawasan penyangga di sekitar taman nasional.
Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat satwa liar, terutama gajah Sumatera yang bergantung pada keberadaan kawasan hutan sebagai habitat alaminya.
Menurut Barita, pencabutan PBPH membuat seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski izin telah dicabut, perusahaan tetap diwajibkan menjalankan tanggung jawab hukum, termasuk pemulihan lingkungan atas kerusakan yang ditemukan.
“Perusahaan tetap memiliki kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan,” tegas Barita.
Satgas PKH selanjutnya akan menelusuri struktur dan lapisan korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal. Penelusuran itu mencakup pihak yang diduga mengendalikan kegiatan perusahaan maupun subjek hukum lain yang terlibat.