Walikota Agung Ingatkan OPD Tak Hamburkan APBD Demi Kejar Serapan Akhir Tahun
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta tidak menjadikan tingginya realisasi anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Menjelang penutupan tahun anggaran 2026, setiap belanja daerah harus dipastikan memiliki manfaat dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengingatkan, seluruh OPD agar tidak memaksakan pelaksanaan program maupun kegiatan hanya untuk mengejar target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Agung, penggunaan anggaran pada penghujung tahun harus dilakukan secara cermat. OPD perlu memilah kegiatan yang memang mendesak dan memberikan dampak langsung bagi kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, anggaran daerah tidak seharusnya dihabiskan sekadar untuk memenuhi angka realisasi. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki tujuan dan keluaran yang jelas.
Dengan waktu efektif yang tersisa sekitar satu setengah bulan, Agung meminta jajaran OPD mengevaluasi kembali program yang belum terlaksana. Pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu, kesiapan teknis, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya kegiatan yang dipaksakan menjelang akhir tahun. Terlebih, pelaksanaan program dalam waktu terbatas berpotensi tidak optimal apabila tidak didukung perencanaan dan persiapan yang matang.
Agung juga meminta OPD lebih selektif menentukan prioritas belanja. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus mendapat perhatian dibandingkan kegiatan yang manfaatnya tidak mendesak.
Menurut dia, kualitas belanja daerah harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBD. Tingginya serapan anggaran tidak akan berarti banyak apabila tidak diikuti hasil pembangunan maupun peningkatan pelayanan publik.
"Karena itu, setiap kepala OPD diminta bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah. Perencanaan, pelaksanaan hingga hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan," kata Agung.
Pemko Pekanbaru juga perlu memastikan sisa waktu tahun anggaran dimanfaatkan untuk menuntaskan program prioritas yang realistis diselesaikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi penting agar belanja daerah tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian administrasi.(nov)
Berita Lainnya +INDEKS
PT RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah soal Pencabutan Izin Konsesi
PEKANBARU - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi t.
PLTA Koto Panjang Buka Dua Pintu Pelimpah Sabtu, Tinggi Muka Sungai Kampar Diperkirakan Naik
PEKANBARU - PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, dijadwalkan membuka dua pintu pelimpah (sp.
Anggaran Kehutanan Riau Anjlok Jadi Rp2 Miliar, FITRA Soroti Ketimpangan Kebijakan
PEKANBARU - Alokasi anggaran untuk sektor kehutanan di Provinsi Riau merosot tajam. Pada APBD Mur.
Satgas PKH Cabut Izin 338 Ribu Hektare PT RAPP, Operasional Pabrik di Pelalawan Dihentikan
PEKANBARU - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanf.
Agung Nugroho Bawa Pekanbaru Raih Penghargaan Nasional Kota Hijau
PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional. Kal.
Gangguan Air Bersih di Stabat Sudah 5 Hari, Warga Menunggu Solusi PDAM Tirta Wampu
LANGKAT - Gangguan distribusi air bersih di wilayah Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di.








