• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Edukasi
  • Olahraga
  • Komoditas
  • Peristiwa
  • Organisasi
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Komunitas
  • More
    • Otomotif
    • Daerah
    • Nasional
    • Politik
    • Hukrim
    • Sosbud
    • Ekbis
    • Pendidikan
    • Parlemen
    • Video
    • Lifestyle
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Indeks
  • Daerah
  • Nasional
  • Politik
  • Hukrim
  • Sosbud
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Parlemen
  • Video
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Komunitas
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Organisasi
  • Peristiwa
  • Komoditas
  • Olahraga
  • Edukasi
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Indeks
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

pilihan +INDEKS


  • Home
  • Daerah

Satgas PKH Cabut Izin 338 Ribu Hektare PT RAPP, Operasional Pabrik di Pelalawan Dihentikan

Redaksi

Jumat, 20 November 2026 | 13:59:48 WIB
Cetak
Satgas PKH Cabut Izin 338 Ribu Hektare PT RAPP, Operasional Pabrik di Pelalawan Dihentikan

PEKANBARU - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut disertai penghentian seluruh aktivitas perusahaan, termasuk operasional pabrik kertas di Kabupaten Pelalawan.

Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan PBPH atas nama PT Riau Andalan.

Perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut tidak lagi diperbolehkan menjalankan aktivitas di dalam areal perizinannya setelah keputusan pencabutan diterapkan.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan hasil temuan dan verifikasi terhadap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan.

Temuan tersebut mencakup dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare.

Satgas PKH juga menemukan dugaan kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya dengan luas mencapai 211,54 hektare. Persoalan lainnya berkaitan dengan perlindungan kawasan penyangga di sekitar taman nasional.

Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat satwa liar, terutama gajah Sumatera yang bergantung pada keberadaan kawasan hutan sebagai habitat alaminya.

Menurut Barita, pencabutan PBPH membuat seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski izin telah dicabut, perusahaan tetap diwajibkan menjalankan tanggung jawab hukum, termasuk pemulihan lingkungan atas kerusakan yang ditemukan.

“Perusahaan tetap memiliki kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan,” tegas Barita.

Satgas PKH selanjutnya akan menelusuri struktur dan lapisan korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal. Penelusuran itu mencakup pihak yang diduga mengendalikan kegiatan perusahaan maupun subjek hukum lain yang terlibat.


[ Ikuti JurnalPekan.com ]


JurnalPekan.com

Berita Lainnya +INDEKS

Daerah

PT RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah soal Pencabutan Izin Konsesi

Jumat, 20 November 2026 - 16:04:06 WIB

PEKANBARU - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi t.

Daerah

PLTA Koto Panjang Buka Dua Pintu Pelimpah Sabtu, Tinggi Muka Sungai Kampar Diperkirakan Naik

Jumat, 20 November 2026 - 15:02:28 WIB

PEKANBARU - PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, dijadwalkan membuka dua pintu pelimpah (sp.

Daerah

Anggaran Kehutanan Riau Anjlok Jadi Rp2 Miliar, FITRA Soroti Ketimpangan Kebijakan

Jumat, 20 November 2026 - 14:18:55 WIB

PEKANBARU - Alokasi anggaran untuk sektor kehutanan di Provinsi Riau merosot tajam. Pada APBD Mur.

Daerah

Walikota Agung Ingatkan OPD Tak Hamburkan APBD Demi Kejar Serapan Akhir Tahun

Jumat, 20 November 2026 - 09:22:51 WIB

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta tidak menjadikan tingginya realisasi anggar.

Daerah

Agung Nugroho Bawa Pekanbaru Raih Penghargaan Nasional Kota Hijau

Jumat, 20 November 2026 - 08:43:00 WIB

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional. Kal.

Daerah

Gangguan Air Bersih di Stabat Sudah 5 Hari, Warga Menunggu Solusi PDAM Tirta Wampu

Kamis, 19 November 2026 - 20:52:16 WIB

LANGKAT - Gangguan distribusi air bersih di wilayah Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di.

tulis komentar +INDEKS



Terkini +INDEKS

Polisi Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia Lewat Riau
20 November 2026
PT RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah soal Pencabutan Izin Konsesi
20 November 2026
PLTA Koto Panjang Buka Dua Pintu Pelimpah Sabtu, Tinggi Muka Sungai Kampar Diperkirakan Naik
20 November 2026
Anggaran Kehutanan Riau Anjlok Jadi Rp2 Miliar, FITRA Soroti Ketimpangan Kebijakan
20 November 2026
Satgas PKH Cabut Izin 338 Ribu Hektare PT RAPP, Operasional Pabrik di Pelalawan Dihentikan
20 November 2026
OJK Setujui Merger BPR Riau dan Jambi, Perkuat Permodalan dan Kelembagaan
20 November 2026
Bagasi 30 Liter dan Posisi Berkendara Ergonomis Jadi Keunggulan Honda PCX 160
20 November 2026
Walikota Agung Ingatkan OPD Tak Hamburkan APBD Demi Kejar Serapan Akhir Tahun
20 November 2026
Agung Nugroho Bawa Pekanbaru Raih Penghargaan Nasional Kota Hijau
20 November 2026
Gangguan Air Bersih di Stabat Sudah 5 Hari, Warga Menunggu Solusi PDAM Tirta Wampu
19 November 2026

Terpopuler +INDEKS

  • 1 Asuransi Astra Buana Belum Transparan soal Persentase Premi yang Dibebankan ke Konsumen FIFGROUP
  • 2 Akun Instagram Gibran Mendadak Banjir Unggahan, 26 Konten dalam Lima Jam Ditengah Isu Pengunduran Diri
  • 3 DPR Umumkan 12 Isu Pengawasan, Penyadapan Presiden di Urutan Pertama, Karhutla Kedelapan
  • 4 Rekrutmen CPNS 2026 Direncanakan November, PPPK Penuh Waktu Baru Bisa Ikut Seleksi Tahun Depan
  • 5 Moh Fredly Nasution Pimpin OJK Riau, Putra Daerah Diharapkan Perkuat Pengawasan Industri Keuangan
  • 6 Atlet Bina Muda Pekanbaru Borong 14 Emas di Medan
  • 7 Internet MyRepublic Berulang Kali Putus, Warga Sungaisibam Kecewa

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

JurnalPekan.com ©2020 | All Right Reserved