• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Edukasi
  • Olahraga
  • Komoditas
  • Peristiwa
  • Organisasi
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Komunitas
  • More
    • Otomotif
    • Daerah
    • Nasional
    • Politik
    • Hukrim
    • Sosbud
    • Ekbis
    • Pendidikan
    • Parlemen
    • Video
    • Lifestyle
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Indeks
  • Daerah
  • Nasional
  • Politik
  • Hukrim
  • Sosbud
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Parlemen
  • Video
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Komunitas
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Organisasi
  • Peristiwa
  • Komoditas
  • Olahraga
  • Edukasi
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Indeks
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

pilihan +INDEKS


  • Home
  • Daerah

Anggaran Kehutanan Riau Anjlok Jadi Rp2 Miliar, FITRA Soroti Ketimpangan Kebijakan

Redaksi

Jumat, 20 November 2026 | 14:18:55 WIB
Cetak
Anggaran Kehutanan Riau Anjlok Jadi Rp2 Miliar, FITRA Soroti Ketimpangan Kebijakan

PEKANBARU - Alokasi anggaran untuk sektor kehutanan di Provinsi Riau merosot tajam. Pada APBD Murni 2026, belanja subfungsi kehutanan hanya sekitar Rp2 miliar atau 0,02 persen dari total belanja daerah.

Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial.

Temuan itu disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau dalam kajian yang dipaparkan pada forum dialog multipihak di Hotel Pangeran, Pekanbaru, 19 November 2026.

FITRA mencatat, sepanjang 2022-2026, alokasi belanja subfungsi kehutanan rata-rata hanya Rp17,6 miliar per tahun. Angka tersebut setara sekitar 0,17 persen dari total belanja daerah.

Perwakilan FITRA Riau Tarmidzi, menilai kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara komitmen kebijakan dan keberpihakan anggaran pemerintah daerah.

Menurutnya, penguatan masyarakat sebagai pengelola hutan tidak cukup hanya dituangkan dalam regulasi. Pemerintah harus memastikan program tersebut mendapat dukungan pembiayaan yang memadai melalui APBD.

Perhutanan Sosial, kata dia, juga tidak boleh berhenti pada pemberian akses legal kepada masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kelompok masyarakat memiliki kapasitas pengelolaan, perlindungan hukum, akses ekonomi, serta insentif atas kontribusi menjaga lingkungan.

FITRA juga menyoroti besarnya pembiayaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada 2026, anggaran program penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai sekitar Rp4,19 miliar.

Selain itu, terdapat dana cadangan atau darurat sekitar Rp31,6 miliar serta bantuan Presiden sebesar Rp30 miliar untuk penanganan karhutla di Riau.

Besarnya kebutuhan pembiayaan ketika bencana terjadi dinilai menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat pencegahan, perlindungan kawasan, dan kelembagaan masyarakat di tingkat tapak.

FITRA Riau mendorong Pemerintah Provinsi Riau mengintegrasikan program Perhutanan Sosial ke dalam perencanaan lintas OPD, disertai indikator kinerja, target tahunan, dan skema pembiayaan yang jelas. Tanpa dukungan anggaran, penguatan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan dikhawatirkan hanya menjadi komitmen di atas kertas.


[ Ikuti JurnalPekan.com ]


JurnalPekan.com

Berita Lainnya +INDEKS

Daerah

PT RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah soal Pencabutan Izin Konsesi

Jumat, 20 November 2026 - 16:04:06 WIB

PEKANBARU - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi t.

Daerah

PLTA Koto Panjang Buka Dua Pintu Pelimpah Sabtu, Tinggi Muka Sungai Kampar Diperkirakan Naik

Jumat, 20 November 2026 - 15:02:28 WIB

PEKANBARU - PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, dijadwalkan membuka dua pintu pelimpah (sp.

Daerah

Satgas PKH Cabut Izin 338 Ribu Hektare PT RAPP, Operasional Pabrik di Pelalawan Dihentikan

Jumat, 20 November 2026 - 13:59:48 WIB

PEKANBARU - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanf.

Daerah

Walikota Agung Ingatkan OPD Tak Hamburkan APBD Demi Kejar Serapan Akhir Tahun

Jumat, 20 November 2026 - 09:22:51 WIB

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta tidak menjadikan tingginya realisasi anggar.

Daerah

Agung Nugroho Bawa Pekanbaru Raih Penghargaan Nasional Kota Hijau

Jumat, 20 November 2026 - 08:43:00 WIB

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional. Kal.

Daerah

Gangguan Air Bersih di Stabat Sudah 5 Hari, Warga Menunggu Solusi PDAM Tirta Wampu

Kamis, 19 November 2026 - 20:52:16 WIB

LANGKAT - Gangguan distribusi air bersih di wilayah Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di.

tulis komentar +INDEKS



Terkini +INDEKS

Polisi Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia Lewat Riau
20 November 2026
PT RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah soal Pencabutan Izin Konsesi
20 November 2026
PLTA Koto Panjang Buka Dua Pintu Pelimpah Sabtu, Tinggi Muka Sungai Kampar Diperkirakan Naik
20 November 2026
Anggaran Kehutanan Riau Anjlok Jadi Rp2 Miliar, FITRA Soroti Ketimpangan Kebijakan
20 November 2026
Satgas PKH Cabut Izin 338 Ribu Hektare PT RAPP, Operasional Pabrik di Pelalawan Dihentikan
20 November 2026
OJK Setujui Merger BPR Riau dan Jambi, Perkuat Permodalan dan Kelembagaan
20 November 2026
Bagasi 30 Liter dan Posisi Berkendara Ergonomis Jadi Keunggulan Honda PCX 160
20 November 2026
Walikota Agung Ingatkan OPD Tak Hamburkan APBD Demi Kejar Serapan Akhir Tahun
20 November 2026
Agung Nugroho Bawa Pekanbaru Raih Penghargaan Nasional Kota Hijau
20 November 2026
Gangguan Air Bersih di Stabat Sudah 5 Hari, Warga Menunggu Solusi PDAM Tirta Wampu
19 November 2026

Terpopuler +INDEKS

  • 1 Asuransi Astra Buana Belum Transparan soal Persentase Premi yang Dibebankan ke Konsumen FIFGROUP
  • 2 Akun Instagram Gibran Mendadak Banjir Unggahan, 26 Konten dalam Lima Jam Ditengah Isu Pengunduran Diri
  • 3 DPR Umumkan 12 Isu Pengawasan, Penyadapan Presiden di Urutan Pertama, Karhutla Kedelapan
  • 4 Rekrutmen CPNS 2026 Direncanakan November, PPPK Penuh Waktu Baru Bisa Ikut Seleksi Tahun Depan
  • 5 Moh Fredly Nasution Pimpin OJK Riau, Putra Daerah Diharapkan Perkuat Pengawasan Industri Keuangan
  • 6 Atlet Bina Muda Pekanbaru Borong 14 Emas di Medan
  • 7 Internet MyRepublic Berulang Kali Putus, Warga Sungaisibam Kecewa

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

JurnalPekan.com ©2020 | All Right Reserved