PEKANBARU - Masyarakat adat dan lokal harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan dan kawasan pesisir di Riau. Selama ini, ketimpangan penguasaan ruang antara korporasi dan masyarakat dinilai telah mempersempit ruang hidup komunitas lokal.
WALHI Riau menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pemberian izin atau akses legal pengelolaan kawasan. Penguatan hak masyarakat harus disertai perlindungan, pendampingan, dan jaminan manfaat ekonomi.
Eko Yunanda dari WALHI Riau mengatakan, pembangunan lingkungan hidup perlu memperhatikan empat aspek, yakni tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan distribusi, serta tata konsumsi.
Menurutnya, ketimpangan penguasaan sumber daya alam telah berdampak pada kemiskinan struktural dan konflik sosial. Masyarakat yang selama ini bergantung pada hutan dan pesisir justru berisiko kehilangan ruang kelola.
WALHI juga menyoroti tekanan terhadap kawasan pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Rupat. Kawasan tersebut menghadapi persoalan pengelolaan ruang darat dan pesisir yang membutuhkan perlindungan lebih kuat.
Di sisi lain, sejumlah praktik masyarakat menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki pengetahuan dan kelembagaan yang dapat menjadi dasar pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Praktik tersebut antara lain pertanian padi organik di Pulau Mendol, penangkapan ikan tradisional serta perlindungan padang lamun dan mangrove di Pulau Rupat, hingga tradisi lubuk larangan di Cipang.
Eko menegaskan, masyarakat adat dan lokal bukan sekadar penerima manfaat program pemerintah. Mereka merupakan pihak yang berada di garis depan dalam menjaga hutan, mangrove, gambut, dan ekosistem pesisir.
Karena itu, kebijakan Perhutanan Sosial harus mencakup lima aspek, yakni akses, peningkatan kapasitas, perlindungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberian insentif kepada masyarakat.
WALHI bersama FITRA Riau juga mendorong pemerintah mengintegrasikan pengelolaan hutan dan pesisir dalam kebijakan pembangunan daerah. Regulasi yang disusun harus melibatkan masyarakat secara bermakna, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Penguatan hak komunitas dinilai menjadi bagian penting dari keadilan ekologis di Riau. Tanpa pengakuan terhadap ruang hidup dan peran masyarakat, kebijakan perlindungan lingkungan berisiko tidak menyentuh persoalan mendasar di lapangan.