BPJS Ketenagakerjaan Terapkan Syarat Tiga Bulan untuk Santunan Kematian Peserta BPU
PEKANBARU - Pekerja mandiri yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu memahami ketentuan masa kepesertaan sebelum mengharapkan manfaat santunan kematian. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sebelum tiga bulan berturut-turut hanya berhak atas biaya pemakaman Rp10 juta.
Ketentuan ini menjadi pembeda penting dalam perlindungan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, santunan yang diterima ahli waris tidak otomatis mencapai Rp42 juta sejak peserta pertama kali mendaftar.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota Hendrayanto mengatakan, ketentuan tersebut telah diatur dalam regulasi pemerintah dan berlaku khusus untuk peserta BPU atau pekerja mandiri.
"Peserta BPU yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sebelum memiliki masa kepesertaan tiga bulan berturut-turut, manfaat JKM yang diberikan hanya biaya pemakaman sebesar Rp10 juta," kata Hendrayanto.
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengatur masa kepesertaan kurang dari tiga bulan secara berturut-turut, bukan sekadar satu bulan. Dengan demikian, peserta yang baru terdaftar beberapa hari atau beberapa pekan juga masuk dalam ketentuan tersebut.
Hendrayanto menyebut, peserta BPU merupakan kelompok pekerja yang memperoleh penghasilan dari kegiatan ekonomi secara mandiri. Mereka tidak menerima upah tetap dari pemberi kerja sebagaimana karyawan perusahaan.
Kelompok pekerja tersebut meliputi pedagang, petani, nelayan, sopir angkutan, mitra ojek online, seniman, dokter, pengacara, pekerja lepas, hingga pemilik usaha mikro dan kecil.
Dalam program BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPU dapat memilih perlindungan Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai ketentuan kepesertaan.
Adapun manfaat JKM penuh sebesar Rp42 juta terdiri atas santunan kematian Rp20 juta, santunan berkala Rp12 juta, dan biaya pemakaman Rp10 juta.
Manfaat tersebut diberikan apabila peserta BPU telah memenuhi masa kepesertaan dan pembayaran iuran minimal tiga bulan berturut-turut sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembatasan manfaat itu diatur dalam Pasal 97A Permenaker Nomor 1 Tahun 2025. Sementara ketentuan masa kepesertaan tiga bulan juga menjadi bagian dari Pasal 34 PP Nomor 49 Tahun 2023.
Hendrayanto menegaskan, masyarakat perlu membedakan ketentuan perlindungan antara pekerja mandiri dan pekerja penerima upah. Keduanya memiliki karakteristik kepesertaan yang berbeda.
Untuk peserta PU, masa tunggu tiga bulan tersebut tidak berlaku. Selama pekerja telah terdaftar resmi dan berstatus aktif, ahli waris dapat memperoleh manfaat JKM penuh apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
Peserta PU mencakup karyawan swasta, pegawai BUMN, dan tenaga non-ASN yang menerima upah dari pemberi kerja. Perbedaan ketentuan ini membuat pemahaman mengenai jenis kepesertaan menjadi penting sebelum masyarakat mendaftarkan diri.(rls)
Berita Lainnya +INDEKS
Mesin 160cc dan Efisiensi Jadi Andalan Honda PCX 160 untuk Mobilitas di Riau
PEKANBARU - Kebutuhan kendaraan untuk menunjang mobilitas harian masyarakat Riau mendorong produs.
Penjualan Honda PCX 160 di Riau Stabil, Capella Ungkap Faktor Pendorong
PEKANBARU - Minat masyarakat Riau terhadap skutik premium New Honda PCX 160 terus menunjukkan tre.
Asuransi Astra Buana Belum Transparan soal Persentase Premi yang Dibebankan ke Konsumen FIFGROUP
PEKANBARU - Persentase biaya asuransi yang dibebankan kepada konsumen saat membeli sepeda motor b.
Capella Honda Dekatkan Produk dan Layanan ke Masyarakat Duri
PEKANBARU - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) memperkuat pendekatan langsung kepada ko.
Honda Tawarkan Diskon hingga Rp27 Juta di Duri
PEKANBARU - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) menawarkan sejumlah program penjualan se.
HEAT Show-Off Honda Tarik Ribuan Pengunjung di Duri
PEKANBARU - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) menarik perhatian masyarakat Kabupaten B.








