Tingkatkan Penerimaan Pajak, DJP Riau Kerjasama Bupati Meranti

Selat Panjang - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Selat Panjang melakukan kunjungan dalam rangka One on One Meeting mengenai Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, DJPK dan Pemerintah Daerah ke Bupati Kepulauan Meranti di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (28/9/2022).

Tim dari DJP di wakili oleh Kepala Kanwil DJP Riau Ahmad Djamhari, Kepala KPP Pratama Bengkalis Eko Cahyo Wicaksono, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Asprilantomiardiwidodo serta jajaran tim lainnya. Sedangkan dari Pemkab Meranti langsung dihadiri oleh Bupati Muhammad Adil serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepala Kanwil DJP Riau Ahmad Djamhari menyampaikan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan PKS ini. Hal-hal tersebut berupa penyusunan Tim kerja bersama, pelaksanaan alur PKS, fokus optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah, pertukaran data antara DJP dan Pemkab Meranti serta tantangan dan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Langkah selanjutnya yang akan menjadi perhatian seluruh pihak dalam pelaksanaan PKS tersebut pertukaran data dalam rangka pembangunan data perpajakan yang berkualitas untuk meningkatkan penerimaan pusat dan daerah dari sektor perpajakan.

"Kita membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi melalui kegiatan hari ini.  Lewat data yang dipertukarakan, kita akan bersama-sama melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang nanti akan disepakati. Apa yang kita harapkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan dan pemanfaatan data perpajakan," kata Ahmad.

Bupati Kepulauan Meranti Adil menyambut baik kerjasama ini. Hari ini hadir OPD utama, kontributor dan pendukung dengan harapan agar semua OPD dapat terlibat dan berkontribusi semaksimal mungkin. Di kepulauan meranti masih banyak potensi pajak yang sebetulnya dapat di optimalkan.

"Jika dihitung, di Meranti ada 81.000 hektar kebun sagu, namun saya berharap, dalam pelaksanaan PKS ini jangan sampai memberatkan warga, mengingat masa panen sagu yang cukup lama, mungkin kita perlu menyesuaikan terhadap tindakan yang akan dilakukan," kata Adil.

Adil juga menyampaikan, agar seluruh OPD yang hadir menanyakan hal-hal yang mungkin nanti akan menjadi pertanyaan saat pelaksanaan PKS, sehingga setelah pertemuan tersebut, seluruh OPD dapat terlibat dan melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut dengan optimal. 

Perjanjian Kerja Sama Tripartit DJP, DJPK dan Pemerintah Daerah adalah Perjanjian Kerja Sama yang mengikat tiga pihak dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Dalam pelaksanaannya, sektor-sektor yang disasar dimasing-masing daerah mungkin akan berbeda antara satu dengan yang lain.

Di Kepulauan Meranti, sektor yang menjadi sasaran utama Sagu dan Walet. Melalui kerjasama ini, DJP dan pemerintah daerah Merani berharap kepatuhan perpajakan di Meranti akan meningkat dan penerimaan pajak pusat dan daerah juga akan meningkat seiring dengan kesadaran pajak yang tumbuh.