BI Perluas Penggunaan QRIS di Masyarakat

PEKANBARU - Guna mempercepat digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia (BI) berinisiatif memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Salah satu lewat penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional (PQN) serentak diseluruh kantor BI termasuk Perwakilan Riau, sejak 14-20 Agustus.

Dalam penyelenggaraan PQN 2023, rangkaian kegiatan dilakukan BI Perwakilan Riau mulai dari roadshow edukasi QRIS dan Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah kepada siswa SMA/SMK/Sederajat di Pekanbaru.

Kemudian, sosialisasi QRIS ke masyarakat yang dikolaborasikan dengan program Kuliah Kerja Nyata, insentif transaksi pembayaran menggunakan QRIS bekerjasama coffee shop, serta sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui edukasi transaksi QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.

"Digitalisasi pembayaran menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Keberadaan layanan digital selama Pandemi Covid-19 terbukti membantu berbagai sektor termasuk industri jasa sistem pembayaran," kata Kepala BI Riau Muhamad Nur, Minggu (20/8/2023).

Ditengah tekanan pembatasan aktivitas sosial, ketersediaan akses pembayaran digital mampu menjembatani kebutuhan transaksi yang dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Puncak kegiatan sekaligus penutupan PQN Provinsi Riau 2023 hadir dengan tema "Festival QRIS Keren, QRIS Ngetren (QREN)".

Dikatakan Muhamad Nur, dengan beragam format kegiatan untuk mengajak masyarakat lebih memahami dan menggunakan transaksi QRIS. "Gerakan ini untuk menumbuhkan dan memperluas penggunaan QRIS di Masyarakat," sebutnya.

BI berharap lewat PQN, penggunaan QRIS meningkat diberbagai sektor baik dari sisi jumlah pengguna, volume transaksi maupun pembentukan ekosistem merchant QRIS. Tercatat sampai Juni 2033, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Riau capai 600.365, jumlah merchant sebanyak 556.511, dan volume transaksi sebesar 9.996.620.

Kantor Perwakilan BI Riau akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik Pemerintah Daerah, Pelaku industri dan masyarakat untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan & Pembangunan Pekanbaru Mahyudin mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) menargetkan digitalisasi dapat terealisasi di semua transaksi.

Maka dari itu, Pemko terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan transaksi digital mulai dari retribusi, belanja dipasar dan kegiatan pemerintah.

"Beberapa pasar kita kan sudah, retribusi di OPD juga. Saya yakin dengan demikian kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diminimalisir," singkatnya.