Walikota Matangkan Integrasi Layanan Publik, Wajibkan ASN Dukung Sensus Ekonomi 2026

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus memperkuat transformasi pelayanan publik dengan mematangkan integrasi berbagai sistem layanan pemerintahan. Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin Walikota Pekanbaru Agung Nugroho.

Agung menegaskan, integrasi sistem menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat. Menurutnya, warga tidak boleh lagi dihadapkan pada proses birokrasi yang berbelit-belit saat mengurus berbagai layanan pemerintahan.

"Melalui FGD ini, kita terus mematangkan integrasi berbagai sistem pelayanan agar masyarakat tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang berbelit-belit saat mengurus keperluan," ujar Agung.

Selain membahas integrasi layanan, Pemko juga mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk berpartisipasi dalam pengisian Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan data ekonomi yang akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Menurut Agung, data yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

"Di saat yang sama, pengisian Sensus Ekonomi 2026 bagi seluruh ASN Pemko Pekanbaru menjadi langkah nyata kita untuk mendukung ketersediaan data ekonomi kota yang valid," katanya.

Ia menegaskan, transformasi digital dan penataan data harus berjalan beriringan agar pelayanan publik semakin berkualitas dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

"Sistemnya kita integrasikan, datanya kita rapikan, agar manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung oleh warga," tegas Agung.

Melalui penguatan integrasi layanan dan dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, Walikota berharap mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, berbasis data, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.