Pemkab Rohil Genjot Perbaikan SAKIP, Sekda: Jangan Jadikan Sekadar Formalitas

ROKAN HILIR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) terus mempercepat pembenahan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, H. Fauzi Efrizal, saat membuka kegiatan Evaluasi SAKIP di Ruang Rapat Sekda, Lantai 3 Kantor Bupati Rohil, Bagansiapiapi.

Dalam arahannya, Fauzi menegaskan SAKIP bukan sekadar kewajiban administrasi tahunan, melainkan instrumen utama untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah.

"SAKIP bukan sekadar rutinitas pengisian dokumen. Sistem ini menjadi alat ukur utama untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Fauzi.

Untuk meningkatkan capaian nilai SAKIP, Sekda memberikan tiga instruksi kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni memastikan penyelarasan pohon kinerja dari tingkat kabupaten hingga pelaksana, mengubah orientasi kerja dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, serta mewajibkan kepala OPD terlibat langsung dalam proses evaluasi tanpa diwakilkan kepada staf.

Selain itu, Pemkab Rohil juga menetapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya mengoptimalkan digitalisasi pengukuran kinerja melalui aplikasi e-Monev dan e-SAKIP, memperkuat pendampingan serta reviu LKjIP oleh Inspektorat sebelum disampaikan ke Kementerian PAN-RB, hingga mewajibkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap program kerja.

Evaluasi SAKIP merupakan agenda tahunan yang menjadi indikator penting keberhasilan reformasi birokrasi dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

Kegiatan tersebut diikuti para Asisten Setda dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohil. Kehadiran seluruh pimpinan OPD menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, serta mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Rokan Hilir.