Pekanbaru - Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir yang dikoordinasikan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menyalurkan pembiayaan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Program ini menjadi salah satu upaya memperluas akses permodalan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Selain program melawan rentenir, pembiayaan untuk sektor prioritas tercatat mencapai Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.
Friderica mengatakan, capaian itu merupakan hasil kerja sama OJK, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat.
Saat ini, TPAKD telah terbentuk di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 tim.
Namun, besarnya nilai penyaluran kredit bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Akses pembiayaan juga perlu diikuti dengan bunga dan biaya yang terjangkau, persyaratan yang transparan, serta kemampuan debitur membayar pinjaman tanpa mengorbankan kebutuhan dasar keluarga.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil kerap membutuhkan modal untuk mempertahankan usaha, tetapi menghadapi keterbatasan agunan dan akses ke perbankan.
Karena itu, keberlanjutan program perlu ditopang pendampingan usaha dan pengawasan kualitas kredit agar pembiayaan benar-benar memperkuat ekonomi masyarakat, bukan memindahkan risiko utang dari satu sumber ke sumber lainnya.
OJK juga mencatat program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia. Adapun program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke sistem keuangan formal.