PEKANBARU - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih membutuhkan dukungan anggaran besar. Pemerintah daerah dinilai perlu mengubah pendekatan penanganan bencana dengan memperkuat pencegahan dan pengurangan risiko sejak tingkat tapak.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mencatat, alokasi program penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2026 mencapai sekitar Rp4,19 miliar.
Di luar alokasi tersebut, terdapat dana cadangan atau darurat sekitar Rp31,6 miliar serta bantuan Presiden sebesar Rp30 miliar untuk penanganan karhutla di Provinsi Riau.
Besarnya kebutuhan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bisa terus bertumpu pada langkah pemadaman dan respons setelah kebakaran terjadi.
Ia menilai pemerintah perlu mengalihkan perhatian pada investasi pencegahan, termasuk perlindungan kawasan hutan dan gambut, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.
Koordinator FITRA Riau Tarmidzi sebelumnya juga menyoroti kecilnya alokasi anggaran kehutanan dalam APBD. Pada APBD Murni 2026, belanja subfungsi kehutanan hanya sekitar Rp2 miliar atau 0,02 persen dari total belanja daerah.
Angka tersebut memperlihatkan belum kuatnya dukungan fiskal terhadap upaya perlindungan kawasan, padahal masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem di sekitar tempat tinggal mereka.
Tarmidzi berpandangan, masyarakat tidak cukup hanya diberi akses legal untuk mengelola kawasan hutan. Mereka juga membutuhkan pendampingan, kapasitas kelembagaan, perlindungan hukum, serta manfaat ekonomi agar mampu menjaga kawasan secara berkelanjutan.
Penguatan Perhutanan Sosial dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menyelaraskan kebijakan kehutanan, perlindungan lingkungan, pengelolaan gambut, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu perencanaan pembangunan.
Ia menegaskan, belanja pencegahan seharusnya ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Pemerintah tidak cukup menyiapkan anggaran ketika bencana terjadi, tetapi harus memastikan kawasan terlindungi dan masyarakat memiliki kemampuan mencegah kerusakan sejak awal.