• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Edukasi
  • Olahraga
  • Komoditas
  • Peristiwa
  • Organisasi
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Komunitas
  • More
    • Otomotif
    • Daerah
    • Nasional
    • Politik
    • Hukrim
    • Sosbud
    • Ekbis
    • Pendidikan
    • Parlemen
    • Video
    • Lifestyle
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Indeks
  • Daerah
  • Nasional
  • Politik
  • Hukrim
  • Sosbud
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Parlemen
  • Video
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Komunitas
  • Tekno
  • Ekonomi
  • Organisasi
  • Peristiwa
  • Komoditas
  • Olahraga
  • Edukasi
  • Pekanbaru
  • Kampar
  • Pelalawan
  • Siak
  • Bengkalis
  • Dumai
  • Rohul
  • Rohil
  • Inhu
  • Inhil
  • Kuansing
  • Meranti
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Indeks
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

pilihan +INDEKS


  • Home
  • Komunitas

WALHI Riau: Masyarakat Harus Jadi Pengelola Hutan, Bukan Sekadar Penerima Kebijakan

Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 | 09:23:54 WIB
Cetak
WALHI Riau: Masyarakat Harus Jadi Pengelola Hutan, Bukan Sekadar Penerima Kebijakan

PEKANBARU - Masyarakat adat dan lokal harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan dan kawasan pesisir di Riau. Selama ini, ketimpangan penguasaan ruang antara korporasi dan masyarakat dinilai telah mempersempit ruang hidup komunitas lokal.

WALHI Riau menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pemberian izin atau akses legal pengelolaan kawasan. Penguatan hak masyarakat harus disertai perlindungan, pendampingan, dan jaminan manfaat ekonomi.

Eko Yunanda dari WALHI Riau mengatakan, pembangunan lingkungan hidup perlu memperhatikan empat aspek, yakni tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan distribusi, serta tata konsumsi.

Menurutnya, ketimpangan penguasaan sumber daya alam telah berdampak pada kemiskinan struktural dan konflik sosial. Masyarakat yang selama ini bergantung pada hutan dan pesisir justru berisiko kehilangan ruang kelola.

WALHI juga menyoroti tekanan terhadap kawasan pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Rupat. Kawasan tersebut menghadapi persoalan pengelolaan ruang darat dan pesisir yang membutuhkan perlindungan lebih kuat.

Di sisi lain, sejumlah praktik masyarakat menunjukkan bahwa komunitas lokal memiliki pengetahuan dan kelembagaan yang dapat menjadi dasar pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Praktik tersebut antara lain pertanian padi organik di Pulau Mendol, penangkapan ikan tradisional serta perlindungan padang lamun dan mangrove di Pulau Rupat, hingga tradisi lubuk larangan di Cipang.

Eko menegaskan, masyarakat adat dan lokal bukan sekadar penerima manfaat program pemerintah. Mereka merupakan pihak yang berada di garis depan dalam menjaga hutan, mangrove, gambut, dan ekosistem pesisir.

Karena itu, kebijakan Perhutanan Sosial harus mencakup lima aspek, yakni akses, peningkatan kapasitas, perlindungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberian insentif kepada masyarakat.

WALHI bersama FITRA Riau juga mendorong pemerintah mengintegrasikan pengelolaan hutan dan pesisir dalam kebijakan pembangunan daerah. Regulasi yang disusun harus melibatkan masyarakat secara bermakna, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.

Penguatan hak komunitas dinilai menjadi bagian penting dari keadilan ekologis di Riau. Tanpa pengakuan terhadap ruang hidup dan peran masyarakat, kebijakan perlindungan lingkungan berisiko tidak menyentuh persoalan mendasar di lapangan.


[ Ikuti JurnalPekan.com ]


JurnalPekan.com

Berita Lainnya +INDEKS

Komunitas

Karhutla Riau Telan Anggaran Puluhan Miliar, FITRA Riau Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan

Ahad, 22 November 2026 - 21:14:00 WIB

PEKANBARU - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih membutuhkan dukungan an.

Komunitas

HBD 2026 Angkat Warisan Komunitas, Kreativitas Bikers Jadi Sorotan

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:50:23 WIB

PEKANBARU - Semangat persaudaraan dan kreativitas menjadi dua sorotan utama Honda Bikers.

Komunitas

HBD 2026 Tak Sekadar Kumpulkan Bikers, UMKM dan Yayasan Ikut Merasakan Dampak

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:05:38 WIB

PEKANBARU - Honda Bikers Day (HBD) 2026 tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya komunitas sepeda m.

Komunitas

32.214 Bikers Honda Padati HBD 2026, Persaudaraan Lintas Generasi Menguat

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:30:27 WIB

PEKANBARU - Sebanyak 32.214 bikers sepeda motor Honda dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti.

Komunitas

Ribuan Bikers Sumatera Padati HBD 2026 di Bandar Lampung

Rabu, 30 September 2026 - 14:38:41 WIB

Pekanbaru - Ribuan bikers Honda dari berbagai wilayah Sumatera memadati Lapangan PKOR Way Halim, .

Komunitas

Komunitas Honda Stylo Pekanbaru-Dumai Perkuat Brotherhood Lewat Sound Ride

Senin, 28 September 2026 - 16:55:03 WIB

PEKANBARU - Komunitas pengguna Honda Stylo dari Pekanbaru dan Dumai memperkuat jejaring komunitas.

tulis komentar +INDEKS



Terkini +INDEKS

Capella Honda Gandeng Dishub Perluas Edukasi Keselamatan Berkendara di Riau
22 November 2026
Karhutla Riau Telan Anggaran Puluhan Miliar, FITRA Riau Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan
22 November 2026
Capella Perluas Edukasi Keselamatan, Tak Sekadar Mengejar Penjualan
22 November 2026
ARYADUTA Pekanbaru Gelar Wedding Showcase, Tawarkan Inspirasi dan Paket Pernikahan
22 November 2026
Dishub Pekanbaru Targetkan Seluruh Pegawai Dibekali Pelatihan Safety Riding
21 November 2026
WALHI Riau: Masyarakat Harus Jadi Pengelola Hutan, Bukan Sekadar Penerima Kebijakan
21 November 2026
Curah Hujan Tinggi Picu Kenaikan Elevasi Waduk Koto Panjang, Dua Pintu Spillway Dibuka
21 November 2026
Polisi Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia Lewat Riau
20 November 2026
PT RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah soal Pencabutan Izin Konsesi
20 November 2026
PLTA Koto Panjang Buka Dua Pintu Pelimpah Sabtu, Tinggi Muka Sungai Kampar Diperkirakan Naik
20 November 2026

Terpopuler +INDEKS

  • 1 BPJS Ketenagakerjaan Terapkan Syarat Tiga Bulan untuk Santunan Kematian Peserta BPU
  • 2 Asuransi Astra Buana Belum Transparan soal Persentase Premi yang Dibebankan ke Konsumen FIFGROUP
  • 3 Biaya Asuransi dalam Kredit Motor FIFGROUP Dipertanyakan, Manajemen Tak Tahu Besarannya
  • 4 Akun Instagram Gibran Mendadak Banjir Unggahan, 26 Konten dalam Lima Jam Ditengah Isu Pengunduran Diri
  • 5 DPR Umumkan 12 Isu Pengawasan, Penyadapan Presiden di Urutan Pertama, Karhutla Kedelapan
  • 6 Agung Paparkan Pembenahan Pekanbaru di Panggung Nasional, Infrastruktur hingga Ekonomi Jadi Sorotan
  • 7 OJK Minta Penjelasan BRI soal Aktivitas Penagihan di Hari Libur

Ikuti Kami

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

JurnalPekan.com ©2020 | All Right Reserved