Kanwil DJPb Dorong Pemda Tingkatkan Kualitas Belanja

PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, melakukan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Riau melalui web seminar (Webinar) di Balai Diklat Keuangan (BDK) Jalan Tanjung, Pekanbaru, Selasa (27/4/2021).

Kepala Kanwil DJPb Riau Ismed Saputra mengatakan, Pemerintah pusat melalui Kanwil DJPb Riau mendorong agar pemerintah daerah melakukan penajaman kualitas belanjanya dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Baik melalui projek dan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun dari anggaran daerah melalui APBD.

"Kita terus mendorong pemerintah daerah lebih mempertajam kualitas belanja," kata Ismed.

Ia mengatakan, hingga triwulan pertama realisasi untuk belanja lembaga di Riau baru dikisaran 16,5 persen.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, memang tahun ini lebih baik, karena dipriode yang sama tahun lalu baru 15 persen. Meskipun ada beberapa sektor yang harus didorong untuk peningkatan realisasinya, khususnya di DAK fisik," sebutnya.

Sedangkan untuk realisasi dana desa di Riau sejauh ini juga masih belum sampai 50 persen. Pihaknya mendorong agar pemerintah desa tidak ragu-ragu untuk menggunakan dana sesuai aturan.

Penggunaan dana desa sudah ada ketentuanya, ada yang digunakan untuk penanganan Covid-19, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain. Jadi intinya transparansi, kalau belanja itu tidak ada masalah, yang masalah belanjanya tidak sesuai ketentuan yang ada.

"Harapan kita perangkat desa bisa segera merealisasikan dana desa dan pemerintah kabupaten juga harus mendorong regulasi peraturan kepala daerah yang bisa segera difinalisasi," katanya.

Pihaknya juga berharap, penajaman kualitas belanja tersebut bisa berdampak terhadap peningkatan pendapatan APBD. Sehingga pemerintah daerah harus memiliki inovasi dan kreativitas serta terobosan kira-kira projek apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Riau.

"Apa saja sektor unggulan yang ada di Riau, itu yang digali dan dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PDRB dan PAD," tutupnya.*