Pemerintah Kejar Target 70% Populasi Indonesia Mendapat Vaksin
Pemerintah terus memfokuskan upaya dalam mencapai target vaksinasi sebesar 70% dari populasi penduduk menerima vaksin dosis pertama. Target ini diharapkan tercapai Apada akhir Desember 2021 mendatang.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan dalam program vaksinasi juga terdapat opsi untuk memperluas cakupan vaksinasi utamanya pada vaksin dosis ketiga atau booster diluar tenaga kesehatan. Namun, untuk ini masih diperlukan kajian terlebih dahulu. Pengkajian dimaksud ialah data hasil sero prevalensi yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
"Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa vaksin adalah hak setiap warga negara dan tidak akan dipungut biaya bagi target penerimanya," Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Kamis (18/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Disamping itu, menjelang periode libur
Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, sejauh ini aturan mobilitas dalam negeri masih merujuk ke SE Satgas No. 22 Tahun 2021. Pada prinsipnya pemerintah menimbang perkembangan kasus COVID-19 yang dinamis. Dan jika diperlukan, akan dilakukan penyesuaian kebijakan butir kebijakan dengan menimbang pula peluang penularan lainnya untuk dapat diantisipasi semaksimal mungkin.
"Pemerintah berusaha sesegera mungkin merumuskan kebijakan tentunya tanpa melupakan prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar kebijakan yang dihasilkan dapat implementatif dan efektif. Mohon untuk menunggu update selanjutnya," pungkas Wiku.
Berita Lainnya +INDEKS
Legislator Minta OJK Hapus Aturan Tagih Utang Lewat Debt Collector
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus Pasal 44 ayat (.
PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan .
Anggota DPR-RI Karmila Sari Jadi Penyiar Tamu Hari Jadi RRI ke-80
PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dr Hj Karmila Sari SKom M.
Pemko Pekanbaru Masih Belum Tentukan Sanksi Oknum ASN Terlibat Pungli di RSD Madani
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini masih belum menentukan sanksi terhadap.
Tangis Prabowo Usai Umumkan Kenaikan Gaji Guru
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru. Pengumuman itu disampaikan Prabow.
Menkomdigi Tunjuk Perwira Polisi Jadi Pejabat yang Awasi Internet dan Media Sosial
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, secara resmi menunjuk perwira tinggi K.





.jpg)

