Jokowi Ingin Ganti PNS dengan Robot

Jakarta - Penggunaan teknologi canggih dalam birokrasi bukan hal yang baru di Indonesia. Wacana ini sudah muncul sejak 2019 silam langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan menurutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya bisa diganti oleh robot kecerdasan buatan (artificial intelligence).

"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Jokowi di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.

Kehadiran kecerdasan buatan dalam struktur pemerintahan menurutnya akan membuat pelayanan birokrasi semakin simpel. Di sisi lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat semakin bertambahnya jumlah PNS.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.

Kehadiran kecerdasan buatan dalam struktur pemerintahan menurutnya akan membuat pelayanan birokrasi semakin simpel. Disisi lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat semakin bertambahnya PNS.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (22/11/2021), jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.

Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atay 47 ribu.

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.

"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," kata Satya Pratama dilansir dari cnbcindonesia.com, Selasa (23/11/2021).

Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komprehensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Itu masih dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.

Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.