Terkait Kecurangan Seleksi CPNS, DPR Desak Menpan RB Seleksi Ulang Menyeluruh
JAKARTA - Menanggapi banyaknya laporan dugaan kecurangan saat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 di media sosial. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan seleksi ulang secara menyeluruh agar masalah kecurangan tersebut clear.
Hal itu disampaikan Junimart sebagai tanggapan atas pernyataan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharman yang mengatakan terkait kecurangan itu pihaknya akan melakukan diskualifikasi kepada peserta yang ketahuan berbuat curang.
"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan. Supaya lebih fair ya tidak ada pilihan, seleksinya yang perlu diulang. Kita khawatir ada peserta curang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021. Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran, ini konsekuensi," ujar Junimart Girsang kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Ditegaskannya, terkait kecurangan itu, sejak awal Komisi II DPR RI telah mengingatkan Kemenpan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat agar dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis IT, serta harus sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal-soal.
Ia menyatakan dengan alasan sepanjang IT tersebut masih dikelola oleh manusia tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan. "Sekarang kan terbukti, " ujarnya.
"Jauh-jauh hari, kita di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi. Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis IT karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," ucap Politisi PDI-Perjuangan itu.
Berita Lainnya +INDEKS
Pemerintah Blokir Akses AI Grok
Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan langkah drastis dengan memutuskan akses sementara .
Bantuan dari Luar Negeri Masuk ke Sumatra Kena Pajak Bencana
Bantuan luar negeri untuk Aceh, seperti barang kemanusiaan akibat bencana, dikenakan pajak impor .
Legislator Minta OJK Hapus Aturan Tagih Utang Lewat Debt Collector
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus Pasal 44 ayat (.
PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan .
Anggota DPR-RI Karmila Sari Jadi Penyiar Tamu Hari Jadi RRI ke-80
PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dr Hj Karmila Sari SKom M.
Pemko Pekanbaru Masih Belum Tentukan Sanksi Oknum ASN Terlibat Pungli di RSD Madani
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini masih belum menentukan sanksi terhadap.







.jpg)