Jalan Berlubang di Lampu Merah Pasir Putih Viral, Warganet Debat Soal Siapa Bertanggungjawab

PEKANBARU - Kondisi jalan berlubang di kawasan lampu merah Pasir Putih, tepat di samping Planet Swalayan, menjadi sorotan di media sosial setelah diunggah akun Instagram @sandrogutmenmanurung.

Dalam unggahannya, akun tersebut memperlihatkan lubang besar yang menganga di badan jalan dan meminta perhatian Walikota Pekanbaru Agung Nugroho.

"Tolong pak @h_agungnugroho lebih mendetail lagi penanganan aspal di lampu merah Pasir Putih ini. Saya amat-amati, aspalnya seperti mudah terkorek. Tidak tahu apa yang salah, soalnya saya tidak membidangi itu. Entah banyak oknum melakukan pemangkasan anggaran sehingga tidak dilakukan pengaspalan dengan prosedur yang ada. Alhasil asal-asalan. Tinjau dulu pak. Bagaimana nih teman-teman sekitaran lampu merah ini? Tambahkan masukan di komentar," tulis akun tersebut sembari menandai akun resmi Walikota Pekanbaru.

Unggahan itu langsung memicu perdebatan di kolom komentar. Warganet saling berbeda pendapat mengenai instansi yang berwenang melakukan pemeliharaan jalan tersebut.

Akun @awhendryaw menilai jalan itu bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pekanbaru. "Tanggungjawab jalan itu beda-beda bro, pahamin dulu jangan asal lapor aja, itu jalan provinsi atau nasional bukan tanggungjawab pemko."

Sementara akun @prkngrh membantah anggapan bahwa lokasi tersebut masuk wilayah Kabupaten Kampar. "Yang bilang ini jalan Kampar, salah besar ya. Batas jalan Pekanbaru dan Kampar itu dekat Masjid As-Shodiqin. Jadi yang di video masih jalan Pekanbaru."

Pendapat berbeda disampaikan akun @adiesatryaandrimuali yang menyebut jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar. "Salam sambung pak, itu pemerintah Kampar, percuma saja pak, nggak bakal didengar pihak Kampar."

Di sisi lain, akun @muhamad_ramadhan09 berpendapat meski lokasi jalan berada di Pekanbaru, ruas tersebut merupakan Jalan Lintas Timur Sumatra yang berstatus jalan nasional sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.