Sulit Dikonfirmasi, Sikap Kepala DPMPTSP Pekanbaru Dinilai Tak Sejalan dengan Komitmen Keterbukaan Walikota

PEKANBARU - Komitmen Walikota Pekanbaru Agung Nugroho yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan insan pers dinilai belum sepenuhnya berjalan di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Sebelumnya, Agung secara tegas mengajak seluruh awak media untuk bersama-sama membangun Kota Pekanbaru serta memastikan Pemko selalu mendukung keterbukaan informasi kepada wartawan.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Welcome Dinner dan Malam Keakraban rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Jumat (8/2/2025).

Namun, dilapangan, wartawan masih kesulitan memperoleh konfirmasi dari sejumlah pejabat publik di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Kondisi tersebut kembali terjadi saat wartawan berupaya mengonfirmasi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pekanbaru Zaki Helmi terkait izin usaha gelanggang permainan (gelper) yang belakangan menjadi sorotan publik dan dikabarkan telah ditutup.

Upaya konfirmasi dilakukan untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai jenis perizinan yang diterbitkan DPMPTSP terhadap usaha tersebut, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan spekulasi maupun kesimpangsiuran. Namun hingga berita ini ditulis, konfirmasi yang diharapkan belum diperoleh.

Padahal, keterbukaan informasi dari pejabat publik merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan resmi dibutuhkan agar publik mengetahui kewenangan pemerintah dalam penerbitan izin, dasar hukum yang digunakan, serta status perizinan usaha yang tengah menjadi perhatian.

Minimnya respons terhadap permintaan konfirmasi dikhawatirkan bertolak belakang dengan semangat keterbukaan informasi yang selama ini disampaikan Walikota Pekanbaru.

Sinergi antara pemerintah dan media tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan, tetapi juga melalui kemudahan akses informasi dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD).