Hingga Juni 2023, Belanja APBN di Riau Rp13,3 Triliun

PEKANBARU - Realisasi belanja negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Riau hingga Juni 2023 mencapai Rp13,3 triliun.

"Realisasi belanja negara di Riau yang bersumber dari APBN mencapai 43,58% atau Rp9,82 triliun, dari total pagu Rp30,72 triliun," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Riau Agnes Sediana dilansir dari mcr, Kamis (27/7/2023).

Adapun alokasi anggaran belanja negara sebesar Rp30,72 triliun tersebut, terdiri dari Rp8,180 triliun dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga (K/L), dan sebesar Rp22,543 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Ia merincikan bahwa realisasi belanja K/L di Riau mencapai Rp3,565 triliun terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp1,648 triliun atau 50,68 persen, belanja barang Rp1,515 triliun atau 42,40 persen, belanja modal Rp385,14 miliar atau 29,20 persen, dan bantuan sosial Rp16,09 miliar atau 45,95 persen dari pagu.

Sedangkan, untuk alokasi pagu Transfer ke Daerah (TKD) Riau tercatat sebesar Rp22,54 triliun untuk 2023. Dari total pagu ini telah terealisasi Rp9,82 triliun.

"Sampai dengan 30 Juni 2023, secara nominal alokasi TKD Riau mengalami kontraksi sebesar 4,89%, tersalur sebesar Rp9,82 Triliun atau 43,58%," kata  Agnes.

Ia menjelaskan bahwa capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 sebesar Rp10,33 Triliun atau 40,70%. Ia merincikan TKD Riau antara lain terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3,23 Triliun atau naik 15,94%.

"Penyaluran DBH lebih tinggi terutama dari tingginya realisasi pada DBH PBB dan SDA minyak bumi,gas bumi dan mineral, batubara," jelasnya.

Lalu, Dana Alokasi Umum sebesar Rp3,98 Triliun atau turun 19,03%. "Penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan adanya Pengelompokan DAU menjadi banyak jenis specific grant menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori dan nilai setiap penyaluran semakin kecil," jelasnya.

Selanjutnya, DAK Fisik sebesar Rp93,46 Miliar atau naik 5,67% dengan penyaluran pada Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemprov Riau, Rokan Hulu, Dumai, Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Sedangkan, DAK Non Fisik sebesar Rp1,77 Triliun atau turun sebesar 5,31%. "Penyaluran DAK Non Fisik lebih rendah disebabkan turnnya realisasi dana BOS. Dana Insentif Fiskal sebesar R 50,62 M pada Pemprov. Riau dan 7 Kab/Kota," jelasnya.

Lalu, untuk Dana Desa sebesar Rp 708,48 Miliar atau naik sebesar 9,22% dengan jumlah 1.591 desa telah salur semua untuk tahap I, tahap II sebanyak 571 desa dan terdapat 1 desa telah salur tahap III di Kabupaten Indragiri Hulu.