BI Riau bersama TPID Rohil Panen 3000 Ton Padi

PEKANBARU - Ditengah isu kenaikan harga beras sebagai dampak dari kondisi cuaca ekstrem El Nino dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah.

Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Rokan Hilir (Rohil) merespon positif isu kenaikan harga beras dampak dari kondisi cuaca ekstrem El Nino dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah.

BI dan TPID Rohil senantiasa menggalakkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), salah satunya berupa peningkatan produktivitas padi di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Upaya peningkatan produktivitas tersebut terlihat pada panen raya padi seluas 450 hektar, yang dilakukan pada 5 Maret 2024.

Perayaan panen raya tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, Forkopimda Rokan Hilir, Perwakilan TPID Provinsi Riau dan TPID Rokan Hilir, Camat Rimba Melintang, Kepala Desa se-Kecamatan Rimba Melintang, dan para anggota Kelompok Tani.

"Pelaksanaan panen raya padi ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia bersama TPID Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan di Riau. Produktivitas padi di Desa Mukti Jaya ini merupakan salah satu yang tertinggi di Riau, mencapai 7 ton per hektar dan diyakini dengan luas lahan seluas 450 hektar hasil produksi padi mencapai lebih dari 3.000 ton. Tingginya hasil panen padi tersebut menjadi berita baik ditengah isu kelangkaan dan kenaikan harga beras belakangan ini dan capaian ini tidak terlepas dari berbagai pendampingan yang diberikan oleh Bank Indonesia Provinsi Riau dan TPID Rokan Hilir," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad.

Ia menyebut, panen raya padi kali ini dirangkaikan dengan panen perdana demplot digital farming padi di lahan seluas 0,5 hektar di Gapoktan Mukti Jaya. Program ini dimulai Bank Indonesia Provinsi Riau pada November 2023. Menariknya, implementasi teknologi digital ini diterapkan pada lahan yang memiliki produktivitas terendah yakni hanya 5,5 ton/ha dalam sekali panen.

Penerapan teknologi digital, berupa digital farming di sisi hulu, dengan memanfaatkan perangkat Rapid Soil Check (RSC) dan Climate Station yang diberikan oleh Bank Indonesia. Penerapan teknologi di demplot Gapoktan Mukti Jaya ini mampu meningkatkan hasil panen sebesar 63% menjadi 9 ton/ha, lebih tinggi dibanding rata-rata hasil panen kelompok selama ini. Penerapan teknologi ini juga berdampak pada efisiensi pupuk sebesar 10%, dengan tinggi tanaman meningkat sebesar 4%. Jadi penghematan biaya, justru diikuti oleh peningkatan hasil panen.

Hasil positif dari implementasi program tersebut juga disambut baik oleh jajaran Pemerintah Kabupaten dan TPID Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sentra pertanian penghasil padi terbesar di Riau dan produktivitas para petani di Desa Mukti Jaya tergolong yang tertinggi. Penerapan teknologi dengan pemanfaatan Rapid Soil Check dan Climate Station tersebut terbukti membuat penggunaan pupuk makin efisien, tidak boros, dan berdampak positif pada hasil panen. Kesejahteraan petani pun meningkat.

"Hal ini sangat baik, dan kami berharap program serupa dapat direplikasi pada kelompok tani yang lain, ataupun komoditas pangan lain," kata Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Rahmatul Zamri.

Kedepannya, sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia Provinsi Riau dan TPID se-Riau untuk meningkatkan produktivitas komoditas beras ataupun komoditas pangan lainnya, menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian inflasi pangan akan terus ditingkatkan dengan mengacu pada framework pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Bank Indonesia Provinsi Riau menghimbau agar setiap TPID tetap menjalankan program-program inovatif dan pemberian bantuan sarana prasarana pertanian untuk peningkatan produksi pangan. Dengan demikian, ketergantungan Provinsi Riau akan komoditas pangan dari luar daerah dapat berkurang dan inflasi pangan dapat lebih terkendali.