Pengurus PWI Pusat 2025-2030 Dikukuhkan, Menkomdigi: PWI Harus Jadi Rumah Aman Wartawan

Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025 - 2030 dikukuhkan di Monumen Pers Nasional, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).

Acara pengukuhan ini dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama Wamen Nezar Patria, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya, para ketua PWI provinsi se-Indonesia, serta jajaran Forkopimda Kota Surakarta.

Meutya Hafid menegaskan peran strategis PWI dalam menjaga marwah pers nasional. Ia menyebut PWI bukan hanya organisasi profesi, melainkan wadah yang melindungi sekaligus memberdayakan wartawan di seluruh Indonesia.

"PWI harus menjadi rumah yang aman sekaligus produktif, tempat lahirnya karya jurnalistik yang independen, berkualitas, dan dipercaya publik," ujarnya.

Meutya juga menyoroti pentingnya regulasi Publisher's Right yang kini resmi berlaku lewat Peraturan Presiden. Menurutnya, aturan itu menjadi instrumen keadilan agar karya jurnalistik mendapat penghargaan ekonomi yang layak di tengah dominasi platform digital global.

"Platform digital yang menayangkan berita harus menghargai jerih payah wartawan. Ini adalah bentuk perlindungan sekaligus penghormatan pada profesi pers," tegasnya.

Meutya mengapresiasi langkah Google yang sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah media nasional, dan berharap platform digital lain segera mengikuti.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menekankan pentingnya persatuan sebagai kunci keberlangsungan organisasi. Ia mengingatkan, sebelum kongres persatuan digelar, kondisi PWI sempat berada di titik nadir.

"Tanpa persatuan, organisasi akan lumpuh. Itu terbukti saat PWI benar-benar tidak berjalan," kata Munir yang akrab disapa Cak Munir.

Acara pengukuhan berlangsung meriah dengan penampilan tarian Rara Ngigel. Surat keputusan pengurus dibacakan Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang dan pengukuhan dilakukan langsung oleh Cak Munir.

Dengan hadirnya kepengurusan baru, Meutya berharap semangat PWI bisa mengalir hingga ke daerah.

"Pemerintah pusat maupun daerah wajib mendukung pers sebagai mitra strategis pembangunan," tutupnya.