Public Affairs Forum Indonesia Diresmikan

jurnalpekan.com - Profesi Public Affairs di dlam struktur organisasi kian mendapat sorotan penting dari waktu ke waktu. Profesi yang punya tugas utama membangun hubungan baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan ini memiliki tanggung jawab besar agar proses operasional perusahaan bisa berjalan selaras dan memahami  elemen pemerintahan, regulasi, politik, ekonomi, sosial, sampai budaya di wilayah tempat beroperasi.
 
Perkembangan inovasi teknologi, arah kebijakan regulasi, politik dan ekonomi merupakan beberapa faktor pendorong membuat profesi ini dipacu agar cepat beradaptasi dengan perubahan.  Sayangnya, ruang praktisi Public Affairs Indonesia untuk memperkaya ilmu dan pengalaman masih terbatas.
 
Director Corporate Affairs APRIL Group Agung Laksamana mengatakan, jam terbang dan spesialisasi sektor industri masih menjadi andalan pelaku Public Affairs untuk mengasah pengalamannya.

"Padahal, saat ini kita butuh banyak praktisi Public Affairs untuk mendukung visi Indonesia maju 2030 termasuk agar kita bisa berkompetisi diranah global. Perlu eksposur untuk mengakselerasi kemampuan dan kapabilitas praktisi Public Affairs untuk mencapai level strategis. Esensinya, praktisi Public Affairs harus Adopt, Adapt dan Adept dalam menghadapi trend perubahan kedepan," kata Agung dalam rilis Dialogue Communications, belum lama ini.
 
Hal di atas menjadi salah satu alasan Agung selaku ketua penyelenggara bersama beberapa praktisi Public Affairs dari berbagai industri menggagas dibentuknya Public Affairs Forum pertama di Indonesia.

Ia berharap, forum ini bisa menjadi angin segar tidak saja bagi para praktisi Public Affairs, namun juga Public Relations, Government Relations dan Regulatory Affairs di seluruh Indonesia.

Disinggung soal praktik komunikasi publik di tataran negara dan korporasi, Chairman & Chief Consultant Kiroyan Partners, Noke Kiroyan mengungkapkan, peran public affairs harus bisa memberikan masukan pada pemerintah.

"Public Affairs di level korporasi mesti menekankan kemampuan untuk melobi dan negosiasi. Pada tataran pemerintah, komunikasi publik juga harus tepat, hendaknya ada satu kesatuan, misalnya penunjukkan narasumber harus tepat, agar semua informasi selaras," sebutnya.
 
Agung menambahkan, webinar kali ini langkah awal. Selanjutnya, selain menjadi ruang sinergi dan membangun profesionalisme, Forum ini memberi masukan strategis kepada Pemerintah sekaligus menjadi wadah terciptanya solusi praktis dan jangka panjang untuk membangun reputasi organisasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.*