PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau menyoroti masih belum meratanya literasi digital masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Riau. Kondisi tersebut dinilai perlu direspon dengan edukasi yang lebih terarah, terutama di wilayah dengan kapasitas digital yang relatif rendah.
Kepala BI Perwakilan Riau Panji Achmad mengatakan, peningkatan penggunaan transaksi digital melalui QRIS perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap keamanan transaksi. Salah satu risiko yang menjadi perhatian ialah potensi penipuan digital yang menyasar merchant maupun konsumen.
Data BI mencatat terdapat 14 pengaduan konsumen selama 2026 yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Di sisi lain, jumlah merchant QRIS mengalami penyesuaian pada periode Mei hingga Juli 2026 seiring dengan penataan merchant dormant oleh penyedia jasa pembayaran (PJP). Penataan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas ekosistem QRIS.
BI ke depan mengarahkan penguatan pada peningkatan jumlah merchant aktif serta keberlanjutan transaksi QRIS, bukan sekadar mengejar pertumbuhan jumlah merchant yang terdaftar.
“Literasi digital antarwilayah belum merata, sehingga diperlukan edukasi yang lebih terarah pada kabupaten/kota dengan kapasitas digital yang lebih rendah,” kata Panji dalam Riau Economic Forum 2026, Senin (31/8/2026).
Penguatan literasi dinilai penting agar ekspansi pembayaran digital tidak hanya meningkatkan kemudahan transaksi, tetapi juga diikuti kemampuan masyarakat mengenali dan menghindari modus penipuan.