OJK Riau Dorong Budaya Menabung, 1,38 Juta Pelajar Sudah Punya Rekening

PEKANBARU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau terus mendorong budaya menabung dan memperkuat literasi serta inklusi keuangan di kalangan pelajar. Hingga 2026, sebanyak 1.383.103 pelajar di Riau telah memiliki rekening Simpanan Pelajar (SimPel).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan 2026 bertema “Merajut Masa Depan melalui Literasi dan Inklusi Keuangan” di Kantor OJK Provinsi Riau, Kamis (20/8).

Kepala OJK Provinsi Riau Mohammad Fredly Nasution mengatakan budaya menabung harus dibangun sejak dini karena berkaitan langsung dengan kemampuan generasi muda mengelola keuangan secara sehat.

“Menabung mengajarkan kita untuk disiplin, merencanakan masa depan, serta menggunakan dan mengelola keuangan secara bijak,” kata Fredly.

Menurut dia, Hari Indonesia Menabung bukan sekadar kampanye untuk mendorong pelajar menyimpan uang, tetapi bagian dari upaya membentuk generasi yang mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat dan mandiri.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) menjadi salah satu instrumen utama untuk memperluas akses keuangan pelajar. Dalam periode 1 Juli 2025 hingga 31 Juli 2026, pembukaan rekening melalui program tersebut mencapai 51.321 rekening dengan total nominal simpanan Rp65,57 miliar.

Sementara itu, edukasi keuangan melalui program tersebut telah menjangkau 14.283 pelajar.

Dari total 1.733.643 pelajar di Provinsi Riau, sebanyak 1.383.103 pelajar telah memiliki rekening SimPel. Artinya, akses terhadap rekening pelajar sudah cukup luas, namun OJK menilai peningkatan akses harus diikuti penguatan pemahaman.

“Peningkatan literasi harus berjalan seiring dengan peningkatan inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memilih dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan secara tepat,” ujar Fredly.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Riau mencapai 68,93 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di level 92,79 persen.

Tingginya angka inklusi menunjukkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal sudah relatif luas. Namun, kesenjangan antara akses dan pemahaman masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama di kalangan pelajar.

Fredly menegaskan penguatan literasi keuangan tidak dapat dilakukan OJK sendiri. Pemerintah daerah, industri perbankan, sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya harus membangun ekosistem edukasi keuangan secara bersama-sama.

“Diperlukan sinergi yang kuat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif,” katanya.

Plt Gubernur Riau yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau M Job Kurniawan menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi pelajar.

Menurut dia, kolaborasi melalui Program KEJAR, edukasi keuangan, dan berbagai kegiatan menabung perlu terus diperluas agar semakin banyak pelajar memiliki akses sekaligus kemampuan mengelola keuangan.