Mensos Akan Cek Pengguna Listrik Watt Besar Terima Bansos Agar Tepat Sasaran

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berencana untuk melengkapi pengecekan data penerima bantuan sosial melalui penggunaan daya listrik. Ia menyebut ada warga yang menggunakan daya listrik besar namun menerima bantuan sosial (bansos).
Kementerian Sosial kerap menggandeng lembaga lainnya untuk mengecek penerima bansos supaya benar-benar tepat sasaran. Sejauh ini, Kemensos telah bekerjasama dengan Dukcapil, PT POS Indonesia hingga Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk melengkapi pengecekan data.
Meski sudah bekerjasama dengan sejumlah lembaga, Risma juga memikirkan untuk menggandeng pihak yang berwenang dengan urusan listrik.
"Akan sangat bagus sekali sebetulnya kalau kita juga akan lihat misalkan nanti ke depan penggunaan listrik, nanti kita akan lebih tahu lagi detail kalau kita bisa overlap gitu tentang data-data tadi maka kita akan lebih lengkap," kata Risma dalam Webinar Bansos Dipotong yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI, Kamis (19/8/2021).
Menurutnya langkah itu bisa dilakukan guna melihat apakah penerima bansos itu benar-benar orang yang berhak menerima. Hal tersebut disampaikan Risma karena ia mendapati ada penerima bansos yang ternyata menggunakan daya listrik di rumahnya sangat besar.
"Jadi kalau bagaimana mungkin dia terima itu bantuan yang rumahnya misalkan 10 ribu watt ternyata dia menerima bantuan dan ini ada yang begitu," ujarnya.
Kendati demikian, Risma tidak bercerita banyak soal adanya penerima bansos yang ternyata menggunakan daya listrik besar di rumahnya.
Lebih lanjut, rencana pengecekan melalui penggunaan daya listrik itu masih termasuk wacana Risma. Sejauh ini ia sudah melakukan pengecekan melalui foto dan titik koordinat rumah, nomor induk kependudukan (NIK) dan juga pengamatan geospasial yang bekerjasama dengan Lapan.
"Makanya ini lagi kita cari kalau kita bisa overlap dengan data-data itu maka kita akan lebih tepatlah, kira-kiranya begitu."
Berita Lainnya +INDEKS
Legislator Minta OJK Hapus Aturan Tagih Utang Lewat Debt Collector
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus Pasal 44 ayat (.
PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan .
Anggota DPR-RI Karmila Sari Jadi Penyiar Tamu Hari Jadi RRI ke-80
PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dr Hj Karmila Sari SKom M.
Pemko Pekanbaru Masih Belum Tentukan Sanksi Oknum ASN Terlibat Pungli di RSD Madani
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini masih belum menentukan sanksi terhadap.
Tangis Prabowo Usai Umumkan Kenaikan Gaji Guru
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru. Pengumuman itu disampaikan Prabow.
Menkomdigi Tunjuk Perwira Polisi Jadi Pejabat yang Awasi Internet dan Media Sosial
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, secara resmi menunjuk perwira tinggi K.