Kepala Sekolah Ini Punya Harta Rp1,6 Triliun
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 5 Kota Tangerang Nurhali mengatakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya per 2020 yang mencapai Rp1,6 triliun terkait dengan warisan dari mertua.
"Itu warisan mertua. Bukan punya saya, istri," kata Nurhali dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (14/9/2021).
Ia membenarkan jumlah harta kekayaan tersebut. Dirinya mengaku melaporkan angka sebenarnya dari harta yang dimiliki. Harta itu banyak berupa tanah yang tersebar di DKI Jakarta.
Namun demikian, Nurhali enggan berbicara lebih lanjut terkait usaha sumber kekayaan dari mertuanya tersebut.
Ia yang telah menjadi kepala sekolah selama 11 tahun itu juga mengaku tak memiliki sumber penghasilan lain, seperti perusahaan atau pun saham.
"Iya, kita kan hanya menyelesaikan data, yang kita punya dan istri," kata dia.
LHKPN KPK periode 2019-2020 memasukkan nama Nurhali sebagai pejabat dengan harta kekayaan terbanyak ketujuh di Indonesia. Harta Nurhali bahkan hanya dua tingkat di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Harta kekayaan Nurhali sebagian besar bersumber dari tanah seluas 80 ribu meter persegi di Jakarta Utara dengan nilai mencapai Rp1,6 triliun. Harta tersebut tercatat sebagai warisan.
Lalu, ada dua harta berupa tanah warisan lain di Kota Tangerang yang angkanya mencapai Rp850 juta. Dan, dua tanah lain seluas 2.600 meter persegi di lokasi yang sama di luar warisan mencapai Rp400 juta.
Nurhali memiliki tiga kendaraan dengan total Rp558 juta, yakni Pajero Dakkar keluaran 2015 senilai Rp350 juta, Honda Jazz (2011) Rp200 juta, dan kendaraan roda dua senilai Rp8 juta.
Dia juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp74 juta, kas senilai Rp4,5 juta, dan harta lain mencapai Rp30 juta. Total harta Nurhali yakni, Rp1.602.018.500.000.
Berita Lainnya +INDEKS
Pemerintah Blokir Akses AI Grok
Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan langkah drastis dengan memutuskan akses sementara .
Bantuan dari Luar Negeri Masuk ke Sumatra Kena Pajak Bencana
Bantuan luar negeri untuk Aceh, seperti barang kemanusiaan akibat bencana, dikenakan pajak impor .
Legislator Minta OJK Hapus Aturan Tagih Utang Lewat Debt Collector
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus Pasal 44 ayat (.
PWI Pusat Prihatin Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan .
Anggota DPR-RI Karmila Sari Jadi Penyiar Tamu Hari Jadi RRI ke-80
PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dr Hj Karmila Sari SKom M.
Pemko Pekanbaru Masih Belum Tentukan Sanksi Oknum ASN Terlibat Pungli di RSD Madani
PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, hingga kini masih belum menentukan sanksi terhadap.







.jpg)